Mau Perubahan Otsus, Para Pemimpin Perlu Mengaku Dosa
JAYAPURA - Ketua MRP Papua Timotius Murib menyatakan, setelah penyerahan hasil dengar pendapat dari masyarakat asli Papua di 40 Kabupaten/Kota, apapun aspirasi yang disampaikan masyarakat sebagai representasi kultural MRP menerimanya dan akan meneruskan aspirasi tersebut ke Presiden, DPD RI, DPR RI, Gubernur dan DPR Povinsi Papua dan Papua Barat.
“Meski ada pro kontra sehubungan dengan perlunya dialog antara Papua dan Jakarta, namun perlu diingat bahwa Dialog adalah aspirasi dan siapapun tak boleh alergi dengan istilah Dialog,” ujar Timotius Murib kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin(12/8).
Menurut Murib, penilaian terhadap Otsus yang dianggap gagal implementasinya selama 12 tahun hingga Dialog diusung sebagai cara tepat dalam menyelesaikan masalah merupakan akumulasi persoalan mendasar yang tak terselesaikan. Satu sisi para pejabat selalu mengemborkan bertambahnya dana Otsus setiap tahunnya, namun secara fisik keempat hal mendasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur tidak maju maju.
Ia bertanya yang salah dengan 12 tahun implementasi Otsus di Papua itu para pejabat penyelenggara pemerintahan atau dana Otsusnya. Ia menegaskan, dengar pendapat yang digelar MRP merupakan amanat undang- undang Otsus, MRP berkewajiban mengakomodir aspirasi masyarakat termasuk dialog.
Ia mengatakan, para pejabat di Papua perlu mengaku dosa terhadap rakyat Papua, bahwa dana Otsus itu cukub besar. “Namun yang salah Otsusnya atau pejabatnya?,”tanya Murib lagi. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini pejabat pejabat harus mengakui kesalahan pada rakyat terlebih dahulu, kemudian mengaku dosa kepada Tuhan bahwa ingin memperbaiki Otsus bagi Papua melalui Gubernur dan Wakil Gubernur baru yang tengah menjalankan program-programnya yang luar biasa.
“Apa yang diprogramkan gubernur dan wakil gubernur sekarang kami dari MRP mendukung,” ujarnya. Dirinya melihat DPR Papua juga turut mendukung program Gubernur dan semua pihak mendukung dialog dan tak boleh ada kata alergi untuk dialog sebagaimana Aceh dan Jogyakarta yang diberi ciri khas daerah khusus, Papua pun demikian memiliki kekhususan.
Sebagaimana Aceh merintis daerahnya menjadi Otonomi melalui dialog, hal sama juga terjadi untuk Jogyakarta. Tak ada salahnya Papua juga melakukan dialog untuk menentukan kekhususannya sebagai bagian wilayah Indonesia yang sama seperti halnya Aceh dan Jogyakarta.
Lebih lanjut Murib mengatakan, asiprasi dialog yang disampaikan masyarakat harus diterima Presiden dan ruang dialog hendaknya dibuka sebagai jawaban atas aspirasi itu, nanti kemudian materi dialog dan hal hal yang terkait dengan dialog akan dibicarakan kemudian.
Sementara hasil dengar pendapat, yakni dialog dalam minggu ini, 14 Agustus segera disampaikan ke Gubernur selanjutnya ke Presiden. Hal ini berarti perlunya duduk bersama dengan orang Papua kemudian membicarakan hal- hal penting yakni kesejahteraan masyarakat Papua.
Untuk itu ia menekankan tak perlu alergi dengan kalimat dialog, kenapa mesti alergi. Murib menggambarkan, dengan dialog Aceh dan Jogja justru ada langkah maju, “Kenapa di Papua tak bias?, Papua harus bisa sebagaimana Aceh juga berdialog dengan difasilitasi pihak independen lantas mengapa MRP Papua tak bisa sampaikan aspirasi ini, ada apa? tidak boleh seperti itu, kita harus sampaikan,” tegasnya.
Kita ini adalah warga negara Inonesia yang satu, maka aspirasi ini harus dikabulkan.
Bangun manusia
Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, melimpahnya kekayaan alam tanpa dibarengi peningkatan SDM akan mubasir adanya. Artinya memajukan sumber daya manusia jauh lebih penting, dengan memajukan sumber daya manusia kedepan manusia Papua yang dibangun itu akan dapat mengelola sumber daya alamnya.
Ia menegaskan, pentingnya SDM apartur, SDM Pemerintah dalam mengelola SDA papua, kalau mau dibilang para pejabat setingkat bupati diharapkan kreatiflah dalam melihat potensi wilayahnya masing masing sebab alokasi dana Otsus dikhususkan 80:20 artinya para bupati harus tanggap dan kreatif mengelola dengan mensinergikan SDA dengan SDM agar benar benar implementasi Otsus Papua 80:20 terpenuhi.
Ia menekankan tentang perlunya peningkatan pendapatan perkapita per-warga yang dinilai penting dilakukan. Bila yang terjadi pembangunan fisik nan mewah namun tanpa keseimbangan kesejahteraan per-warga sangat sulit mewujudkan kesejahteraan itu. Ia menambahkan, MRP berharap dengan komposisi dana Otsus 80:20 dapat meningkatkan kinerja para bupati/wali kota. (Ven/Don/l03/@dv)
Tuesday, 13 August 2013
LPMAP Sorot Penangkapan 5 Aktifis Papua Merdeka
LPMAP Sorot Penangkapan 5 Aktifis Papua Merdeka
JAYAPURA – Pembubaran paksa massa pendemo dari sejumlah kelompok organisasi pro-Papua Merdeka oleh aparat kepolisian pada Senin (29/7), yang berbuntut penangkapan 5 aktifis penggerak aksi, mendapat sorotan dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (LPMAP), Stevanus Siep,S.H.
“Menanggapi berita Bintang Papua edisi 30 Juli 2013 tentang demo SHDRP dan menangkap 5 orang aktifis sebagai penanggung jawab, berarti Kapolda Papua gagal memberdayakan masyarakat adat Papua,” ungkapnya yang diterima Bintang Papua via SMS, Selasa (30/7).
Dikatakan, hal itu karena Kapolda telah melakukan pembungkaman demokrasi tentang menyampaikan pendapat dimuka umum untuk rakyat Papua.
“Maka kami mohon supaya Kapolri segera ganti kapolda Papua, karena rakyat tidak bisa berekspresi,” ungkapnya.
Dikatakan juga,Negara kita Negara demokrasi yang menganut asas Pancasila dan UUD 1945, namun amanatnya tidak dapat dilaksanakan diPapua.
“Di luar Papua bebas menyampaikan aspirasi dan demokrasi berlaku, tetapi ruang demokrasi diPapua sangat tertutup,” lanjutnya.
Ia menuntut penggantian pejabat Kapolda karena merasa bahwa sekarang terjadi ketidakadilan demokrasi di Papua.
“Kenapa di indonesia lain diijinkan, sedangkan di papua ditutup?,” tanyanya.Ia pun mempertanyakan dimana letak hak demokrasi orang Papua?.
“Memang kami sadar bahwa Papua demo politik, tetapi saat demo tidak mungkin langsung merdeka.Kan ada prosesnya, jadi bapak Kapolda sekarang sangat tidak hargai rakyat Papua di alam reformasi dan demokrasi,” jelasnya.(Aj/Don/l03)
JAYAPURA – Pembubaran paksa massa pendemo dari sejumlah kelompok organisasi pro-Papua Merdeka oleh aparat kepolisian pada Senin (29/7), yang berbuntut penangkapan 5 aktifis penggerak aksi, mendapat sorotan dari Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua (LPMAP), Stevanus Siep,S.H.
“Menanggapi berita Bintang Papua edisi 30 Juli 2013 tentang demo SHDRP dan menangkap 5 orang aktifis sebagai penanggung jawab, berarti Kapolda Papua gagal memberdayakan masyarakat adat Papua,” ungkapnya yang diterima Bintang Papua via SMS, Selasa (30/7).
Dikatakan, hal itu karena Kapolda telah melakukan pembungkaman demokrasi tentang menyampaikan pendapat dimuka umum untuk rakyat Papua.
“Maka kami mohon supaya Kapolri segera ganti kapolda Papua, karena rakyat tidak bisa berekspresi,” ungkapnya.
Dikatakan juga,Negara kita Negara demokrasi yang menganut asas Pancasila dan UUD 1945, namun amanatnya tidak dapat dilaksanakan diPapua.
“Di luar Papua bebas menyampaikan aspirasi dan demokrasi berlaku, tetapi ruang demokrasi diPapua sangat tertutup,” lanjutnya.
Ia menuntut penggantian pejabat Kapolda karena merasa bahwa sekarang terjadi ketidakadilan demokrasi di Papua.
“Kenapa di indonesia lain diijinkan, sedangkan di papua ditutup?,” tanyanya.Ia pun mempertanyakan dimana letak hak demokrasi orang Papua?.
“Memang kami sadar bahwa Papua demo politik, tetapi saat demo tidak mungkin langsung merdeka.Kan ada prosesnya, jadi bapak Kapolda sekarang sangat tidak hargai rakyat Papua di alam reformasi dan demokrasi,” jelasnya.(Aj/Don/l03)
Tuesday, 6 August 2013
RI, PNG agree to ‘soft’ border approach | The Jakarta Post
RI, PNG agree to ‘soft’ border approach | The Jakarta Post
Indonesia and its neighbor Papua New Guinea (PNG) agreed to use a “soft” approach in the border areas between the two nations often used by separatists to evade Indonesian security forces, leaders of the two countries stated on Monday.
PNG Prime Minister Peter O’Neill led a delegation of government officials and business leaders on a three-day visit to Jakarta on Monday, aimed at strengthening bilateral ties between the two neighboring countries.
“Soft border management will mean citizens of both countries will interact better economically and socially,” President Susilo Bambang Yudhoyono said during a joint press conference after the meeting. “We agreed to renew the border arrangement.”
Yudhoyono also thanked PNG for its consistency in supporting Indonesia’s sovereignty while O’Neill said both countries “continue to respect each other’s sovereignty”.
It was the second meeting between Yudhoyono and O’Neill after a bilateral meeting on the sidelines of the Bali Democracy Forum last year.
The two leaders signed 11 deals, including the agreement on border arrangements, as well as an extradition treaty and agreements on trade and education cooperation, at a bilateral meeting at the State Palace on Monday.
The approximately 760-kilometer land border between PNG and Indonesia’s Papua province is also host to many other issues, including poverty and illegal crossing by various tribes and people from Papua.
Critics have said poverty in border areas is a result of the implementation of a security approach during Indonesia’s New Order regime.
Yudhoyono, however, would not say whether or not the currently out-of-date Indonesia-PNG border crossing cards were also discussed in the meeting.
The Indonesia-Papua New Guinea border in Skouw-Wutung, just outside Jayapura, Papua, was reopened to border crossers on May 20 after being closed for around three weeks.
PNG had banned Indonesians from entering PNG on the grounds that their border crossing cards had expired on March 18.
The cards were valid from March 18, 2003, based on an agreement between both governments on border arrangements signed on March 18, 2003.
Yudhoyono went on to say the extradition treaty was also important for Indonesia.
His statement comes in the wake of the case of Indonesian corruption fugitive Joko Tjandra, who
fled to PNG where he was granted citizenship.
Attorney General Basrief Arief said on the sidelines of the event that the process of extradition would now be easier, including that for Joko. However, he did not disclose when Indonesia would ask PNG to repatriate Joko.
PNG and Indonesia signed a treaty of mutual respect, cooperation and friendship on Oct. 27 1986 to regulate relations and define rights and obligations in border areas. In the ensuing years, the countries have held regular meetings to discuss bilateral issues.
O’Neill told the press conference on Monday that the meeting had set a foundation for better cooperation between the two countries, particularly on border management and extradition.
He welcomed the decision to implement softer border management so that the people of PNG could engage better with Indonesians, saying that PNG “is ready to assist Indonesia in addressing the many challenges in those areas”.
Trade was also on the agenda of O’Neill’s trip to Indonesia as the two countries signed a memorandum of understanding on petroleum and resource management.
“It is important for us to do business with Indonesian business people,” O’Neill said.
On May 21, Indonesia agreed to team up with Papua New Guinea to explore potential oil and gas reserves in border areas as the former shifts its oil and gas exploration focus to the eastern part of the archipelago.
Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said after a meeting with PNG Public Enterprises and State Investment Minister Ben Micah that “the border possesses a huge amount of unexplored oil and gas reserves, according to data obtained by our team”.
Micah said his country also hoped its national petroleum companies would form a joint venture with oil and gas firm PT Pertamina to jointly develop hydrocarbon reserves in the areas.
Indonesia and its neighbor Papua New Guinea (PNG) agreed to use a “soft” approach in the border areas between the two nations often used by separatists to evade Indonesian security forces, leaders of the two countries stated on Monday.
PNG Prime Minister Peter O’Neill led a delegation of government officials and business leaders on a three-day visit to Jakarta on Monday, aimed at strengthening bilateral ties between the two neighboring countries.
“Soft border management will mean citizens of both countries will interact better economically and socially,” President Susilo Bambang Yudhoyono said during a joint press conference after the meeting. “We agreed to renew the border arrangement.”
Yudhoyono also thanked PNG for its consistency in supporting Indonesia’s sovereignty while O’Neill said both countries “continue to respect each other’s sovereignty”.
It was the second meeting between Yudhoyono and O’Neill after a bilateral meeting on the sidelines of the Bali Democracy Forum last year.
The two leaders signed 11 deals, including the agreement on border arrangements, as well as an extradition treaty and agreements on trade and education cooperation, at a bilateral meeting at the State Palace on Monday.
The approximately 760-kilometer land border between PNG and Indonesia’s Papua province is also host to many other issues, including poverty and illegal crossing by various tribes and people from Papua.
Critics have said poverty in border areas is a result of the implementation of a security approach during Indonesia’s New Order regime.
Yudhoyono, however, would not say whether or not the currently out-of-date Indonesia-PNG border crossing cards were also discussed in the meeting.
The Indonesia-Papua New Guinea border in Skouw-Wutung, just outside Jayapura, Papua, was reopened to border crossers on May 20 after being closed for around three weeks.
PNG had banned Indonesians from entering PNG on the grounds that their border crossing cards had expired on March 18.
The cards were valid from March 18, 2003, based on an agreement between both governments on border arrangements signed on March 18, 2003.
Yudhoyono went on to say the extradition treaty was also important for Indonesia.
His statement comes in the wake of the case of Indonesian corruption fugitive Joko Tjandra, who
fled to PNG where he was granted citizenship.
Attorney General Basrief Arief said on the sidelines of the event that the process of extradition would now be easier, including that for Joko. However, he did not disclose when Indonesia would ask PNG to repatriate Joko.
PNG and Indonesia signed a treaty of mutual respect, cooperation and friendship on Oct. 27 1986 to regulate relations and define rights and obligations in border areas. In the ensuing years, the countries have held regular meetings to discuss bilateral issues.
O’Neill told the press conference on Monday that the meeting had set a foundation for better cooperation between the two countries, particularly on border management and extradition.
He welcomed the decision to implement softer border management so that the people of PNG could engage better with Indonesians, saying that PNG “is ready to assist Indonesia in addressing the many challenges in those areas”.
Trade was also on the agenda of O’Neill’s trip to Indonesia as the two countries signed a memorandum of understanding on petroleum and resource management.
“It is important for us to do business with Indonesian business people,” O’Neill said.
On May 21, Indonesia agreed to team up with Papua New Guinea to explore potential oil and gas reserves in border areas as the former shifts its oil and gas exploration focus to the eastern part of the archipelago.
Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said after a meeting with PNG Public Enterprises and State Investment Minister Ben Micah that “the border possesses a huge amount of unexplored oil and gas reserves, according to data obtained by our team”.
Micah said his country also hoped its national petroleum companies would form a joint venture with oil and gas firm PT Pertamina to jointly develop hydrocarbon reserves in the areas.
RI and PNG plan joint exploration in border areas | The Jakarta Post
RI and PNG plan joint exploration in border areas | The Jakarta Post
Indonesia has agreed to team up with neighboring Papua New Guinea (PNG) to explore potential oil and gas reserves in border areas as the former shifts its oil and gas exploration focus to the eastern part of the archipelago.
Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said after a meeting with PNG Public Enterprises and State Investment Minister Ben Micah on Tuesday that the two countries would work together by establishing
joint operations to explore oil and gas reserves.
Indonesia’s Papua province, located in the eastern part of the nation, shares a 760-kilometer land border with PNG. The two nations currently have a few territorial disputes along the border, in areas with poor infrastructure.
“The border possesses a huge amount of unexplored oil and gas reserves, according to data obtained by our team. Economically, it would be easier to jointly explore these untapped resources,” Jero said in Jakarta.
“This is also important to maintain security along our border.”
Jero did not go into detail on which blocks the two countries planned to develop, but said they would also focus on building more infrastructure in border areas to support the energy and mining partnership.
Separately, Micah said his country also hoped its national petroleum companies would form a joint venture with oil and gas firm PT Pertamina to jointly develop hydrocarbon reserves in the areas.
PNG has two state-owned oil and gas firms, namely National Petroleum Company of Papua New Guinea (NPCP), which focuses on LNG and oil projects, and Petromin PNG Holdings Ltd., which
controls the nation’s petroleum and mining assets.
According to Micah, a number of major oil and gas companies, including France’s Total SA and Royal Dutch Shell, were currently exploring oil and gas resources in PNG. US-based ExxonMobil’s latest Asia Pacific liquefied natural gas (LNG) project is in New Guinea.
Pertamina CEO Karen Agustiawan, who was also present at Tuesday’s meeting, said her company would sign a joint study agreement with PNG’s national oil and gas company to develop resources. “We are also interested in entering PNG,” she said.
According to interim upstream watchdog SKKMigas, one of the blocks located near the Indonesia-PNG border is the Warim block, for which American oil and gas firm ConocoPhillips won the contract in 1989.
ConocoPhillips drilled six wells and spent US$98 million on exploration activities from 1990 to 1998 before the government declared the area a protected forest. SKKMigas exploration chief Nugrahani said in a text message on Tuesday that ConocoPhillips had been offered a contract renewal, which would enable the contractor to explore the Warim block for another five years.
“They will be given 15 years to exploit the block should they find profitable hydrocarbon reserves,” she said.
Indonesia, which left the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) in 2008, has set its sights on the eastern part of the archipelago for exploration following the maturation of major onshore oil and gas blocks in the western part.
Indonesia has agreed to team up with neighboring Papua New Guinea (PNG) to explore potential oil and gas reserves in border areas as the former shifts its oil and gas exploration focus to the eastern part of the archipelago.
Energy and Mineral Resources Minister Jero Wacik said after a meeting with PNG Public Enterprises and State Investment Minister Ben Micah on Tuesday that the two countries would work together by establishing
joint operations to explore oil and gas reserves.
Indonesia’s Papua province, located in the eastern part of the nation, shares a 760-kilometer land border with PNG. The two nations currently have a few territorial disputes along the border, in areas with poor infrastructure.
“The border possesses a huge amount of unexplored oil and gas reserves, according to data obtained by our team. Economically, it would be easier to jointly explore these untapped resources,” Jero said in Jakarta.
“This is also important to maintain security along our border.”
Jero did not go into detail on which blocks the two countries planned to develop, but said they would also focus on building more infrastructure in border areas to support the energy and mining partnership.
Separately, Micah said his country also hoped its national petroleum companies would form a joint venture with oil and gas firm PT Pertamina to jointly develop hydrocarbon reserves in the areas.
PNG has two state-owned oil and gas firms, namely National Petroleum Company of Papua New Guinea (NPCP), which focuses on LNG and oil projects, and Petromin PNG Holdings Ltd., which
controls the nation’s petroleum and mining assets.
According to Micah, a number of major oil and gas companies, including France’s Total SA and Royal Dutch Shell, were currently exploring oil and gas resources in PNG. US-based ExxonMobil’s latest Asia Pacific liquefied natural gas (LNG) project is in New Guinea.
Pertamina CEO Karen Agustiawan, who was also present at Tuesday’s meeting, said her company would sign a joint study agreement with PNG’s national oil and gas company to develop resources. “We are also interested in entering PNG,” she said.
According to interim upstream watchdog SKKMigas, one of the blocks located near the Indonesia-PNG border is the Warim block, for which American oil and gas firm ConocoPhillips won the contract in 1989.
ConocoPhillips drilled six wells and spent US$98 million on exploration activities from 1990 to 1998 before the government declared the area a protected forest. SKKMigas exploration chief Nugrahani said in a text message on Tuesday that ConocoPhillips had been offered a contract renewal, which would enable the contractor to explore the Warim block for another five years.
“They will be given 15 years to exploit the block should they find profitable hydrocarbon reserves,” she said.
Indonesia, which left the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) in 2008, has set its sights on the eastern part of the archipelago for exploration following the maturation of major onshore oil and gas blocks in the western part.
Pertamina signs MOU with PNG state oil company | The Jakarta Post
Pertamina signs MOU with PNG state oil company | The Jakarta Post
State-owned oil and gas company PT Pertamina and Papua New Guinea’s National Petroleum Company of PNG (NPCP) signed a memo of understanding (MOU) on their joint cooperation in the oil and gas sector.
"The memo covers our cooperation in conducting studies and business partnership possibilities in our respective countries or others," Pertamina Vice President Corporate Communication Ali Mundakir said as quoted by kontan.co.id on Tuesday.
Pertamina Investment Planning and Risk Management director Afdal Bahaudin said that after the MOU signing, his company would launch a study to probe oil and gas potential in Papua New Guinea.
"After we conduct our study, then we will talk about potential investment there [Papua New Guinea]," Afdal said.
State-owned oil and gas company PT Pertamina and Papua New Guinea’s National Petroleum Company of PNG (NPCP) signed a memo of understanding (MOU) on their joint cooperation in the oil and gas sector.
"The memo covers our cooperation in conducting studies and business partnership possibilities in our respective countries or others," Pertamina Vice President Corporate Communication Ali Mundakir said as quoted by kontan.co.id on Tuesday.
Pertamina Investment Planning and Risk Management director Afdal Bahaudin said that after the MOU signing, his company would launch a study to probe oil and gas potential in Papua New Guinea.
"After we conduct our study, then we will talk about potential investment there [Papua New Guinea]," Afdal said.
Papua New Guinea proposes firing-squad executions | The Jakarta Post
Papua New Guinea proposes firing-squad executions | The Jakarta Post
Following a number of high-profile killings related to sorcery, Papua New Guinea's government is pushing for the South Pacific nation's first execution and says firing squads would be a humane and inexpensive method.
Papua New Guinea's laws allow for the death penalty and about 10 condemned inmates are currently in prison there, but the country was a colony of its near neighbor Australia when the last prisoner was executed — by hanging — in 1954.
Prime Minister Peter O'Neill said on Wednesday that legislation will be introduced when Parliament resumes in two weeks that would allow the country to implement the death penalty.
"Among the methods discussed include death by firing squad, which was considered more humane and inexpensive than other methods," O'Neill said in a statement following a Cabinet meeting Wednesday. He said an "execution center" would be attached to a new prison to be built in a remote location.
The prime minister's office did not immediately explain on Thursday what the hurdles were to executing prisoners that the new legislation would overcome.
The capital punishment push is part of a raft of tough new measures proposed by the government in response to an increase in high-profile violent crimes in the poor tribal nation of 7 million people, most of whom are subsistence farmers.
In February, a mob stripped, tortured and bound a woman accused of witchcraft, then burned her alive in front of hundreds of horrified witnesses in the city of Mount Hagan. O'Neill, police and foreign diplomats condemned the killing.
In July, police arrested 29 people accused of being part of a cannibal cult in Papua New Guinea's jungle interior and charged them with the murders of seven suspected witch doctors.
Papua New Guinea's Criminal Code states that the death penalty "shall be carried out by hanging the offender by his neck until he is dead." In 2009, Attorney-General Alan Marat told Parliament that death row prisoners were not being executed because the law did not detail procedures for carrying out capital punishment.
Some Papua New Guinea analysts said part of the reason that the country has not executed prisoners is the tribal culture of payback. An executioner, or even lawmakers who enabled the execution, could be subjected to violent retribution from members of the executed prisoner's clan.
"That's probably one element," said Jenny Hayward-Jones, director of the Melanesia Program at the Sydney-based Lowy Institute foreign policy think-tank.
"The official reason is that they've lacked the means to execute anyone since they introduced the law, but in reality I suspect it's just too difficult for them to do, as are many things in PNG," she added.
When Papua New Guinea became independent in 1975, treason, piracy and attempted piracy were capital crimes. Willful murder was only added to the list in 1991.
While Papua New Guinea shares a border with Indonesia, which uses firing squads for capital punishment, its largest foreign aid donor, Australia, opposes the death penalty.
Much of the United States allows capital punishment, but rarely by firing squad. Oklahoma would allow death by firing squad only if electrocution and lethal injection were ever ruled unconstitutional. Utah ended death by firing squad in 2004, although inmates sentenced earlier than that have been able to choose that method. Firing squads are also used in the United Arab Emirates.
Following a number of high-profile killings related to sorcery, Papua New Guinea's government is pushing for the South Pacific nation's first execution and says firing squads would be a humane and inexpensive method.
Papua New Guinea's laws allow for the death penalty and about 10 condemned inmates are currently in prison there, but the country was a colony of its near neighbor Australia when the last prisoner was executed — by hanging — in 1954.
Prime Minister Peter O'Neill said on Wednesday that legislation will be introduced when Parliament resumes in two weeks that would allow the country to implement the death penalty.
"Among the methods discussed include death by firing squad, which was considered more humane and inexpensive than other methods," O'Neill said in a statement following a Cabinet meeting Wednesday. He said an "execution center" would be attached to a new prison to be built in a remote location.
The prime minister's office did not immediately explain on Thursday what the hurdles were to executing prisoners that the new legislation would overcome.
The capital punishment push is part of a raft of tough new measures proposed by the government in response to an increase in high-profile violent crimes in the poor tribal nation of 7 million people, most of whom are subsistence farmers.
In February, a mob stripped, tortured and bound a woman accused of witchcraft, then burned her alive in front of hundreds of horrified witnesses in the city of Mount Hagan. O'Neill, police and foreign diplomats condemned the killing.
In July, police arrested 29 people accused of being part of a cannibal cult in Papua New Guinea's jungle interior and charged them with the murders of seven suspected witch doctors.
Papua New Guinea's Criminal Code states that the death penalty "shall be carried out by hanging the offender by his neck until he is dead." In 2009, Attorney-General Alan Marat told Parliament that death row prisoners were not being executed because the law did not detail procedures for carrying out capital punishment.
Some Papua New Guinea analysts said part of the reason that the country has not executed prisoners is the tribal culture of payback. An executioner, or even lawmakers who enabled the execution, could be subjected to violent retribution from members of the executed prisoner's clan.
"That's probably one element," said Jenny Hayward-Jones, director of the Melanesia Program at the Sydney-based Lowy Institute foreign policy think-tank.
"The official reason is that they've lacked the means to execute anyone since they introduced the law, but in reality I suspect it's just too difficult for them to do, as are many things in PNG," she added.
When Papua New Guinea became independent in 1975, treason, piracy and attempted piracy were capital crimes. Willful murder was only added to the list in 1991.
While Papua New Guinea shares a border with Indonesia, which uses firing squads for capital punishment, its largest foreign aid donor, Australia, opposes the death penalty.
Much of the United States allows capital punishment, but rarely by firing squad. Oklahoma would allow death by firing squad only if electrocution and lethal injection were ever ruled unconstitutional. Utah ended death by firing squad in 2004, although inmates sentenced earlier than that have been able to choose that method. Firing squads are also used in the United Arab Emirates.
RI, PNG explore cooperation in LNG | The Jakarta Post
RI, PNG explore cooperation in LNG | The Jakarta Post
State-owned oil and gas company Pertamina and its Papua New Guinea (PNG) counterpart, National Petroleum Company Papua New Guinea (NPCP), agreed on Tuesday to explore business cooperations in the oil and gas sector.
In the memorandum of understanding (MoU) signed in Jakarta, the two companies agreed to conduct studies as well as to look for business partnerships.
Pertamina president director Karen Agustiawan said the company intended to offer its research centers as well as seismic interpretation abilities. While NPCP chairman Frank Kramer said his company wanted to form a long-term relationship with the Indonesian government through Pertamina.
“We think there’s a lot of relevance beaconing, with [Pertamina’s] more than 50 years in LNG,” he said.
Kramer said that NPCP might also help Pertamina develop Liquid Natural Gas (LNG) sources in geologically challenged areas.
NPCP would be open to sharing seismic data with Pertamina in the future when the opportunity arises, added Kramer.
NPCP is currently constructing a US$ 20 billion LNG project with Exxonmobil, according to Kramer. “As of right now, it is 85-90 percent complete. But there will be a third train, a fourth train, and a fifth train,” Kramer said.
PNG Prime Minister Peter O’neill expects his country’s GDP to double by 2015 due to development of LNG, where 2011 figures show PNG GDP at $12.93 billion. (asw)
State-owned oil and gas company Pertamina and its Papua New Guinea (PNG) counterpart, National Petroleum Company Papua New Guinea (NPCP), agreed on Tuesday to explore business cooperations in the oil and gas sector.
In the memorandum of understanding (MoU) signed in Jakarta, the two companies agreed to conduct studies as well as to look for business partnerships.
Pertamina president director Karen Agustiawan said the company intended to offer its research centers as well as seismic interpretation abilities. While NPCP chairman Frank Kramer said his company wanted to form a long-term relationship with the Indonesian government through Pertamina.
“We think there’s a lot of relevance beaconing, with [Pertamina’s] more than 50 years in LNG,” he said.
Kramer said that NPCP might also help Pertamina develop Liquid Natural Gas (LNG) sources in geologically challenged areas.
NPCP would be open to sharing seismic data with Pertamina in the future when the opportunity arises, added Kramer.
NPCP is currently constructing a US$ 20 billion LNG project with Exxonmobil, according to Kramer. “As of right now, it is 85-90 percent complete. But there will be a third train, a fourth train, and a fifth train,” Kramer said.
PNG Prime Minister Peter O’neill expects his country’s GDP to double by 2015 due to development of LNG, where 2011 figures show PNG GDP at $12.93 billion. (asw)
Tangguh’s second train shut down after fire | The Jakarta Post
Tangguh’s second train shut down after fire | The Jakarta Post
London-based oil and giant BP Plc has temporarily suspended operations of its second liquefied natural gas (LNG) train at the Tangguh plant in Teluk Bintuni, West Papua, after a fire.
The fire struck Train 2, which produces 3.8 metric tons per annum (MTPA) of LNG, at 11:30 am local time on Tuesday, BP Asia-Pacific regional president William Lin said in an email statement sent to The Jakarta Post.
“Train 2 was immediately shut down and within one hour the fire was extinguished,” Lin said in the email. There were no injuries reported.
“Investigation is ongoing to determine cause of the fire. Train 1 was not impacted by the incident,” Lin said.
The executive did not comment on estimated losses or the firm’s strategy to make up the gas shortage resulting from the idling of Train 2 as the inquiry proceeds.
Tangguh is a massive gas project in Papua that has estimated total proven gas reserves amounting to 4.4 trillion cubic feet.
The plant comprises two production units, which a combined annual output of 7.6 million tons of LNG.
Train 1 started operation in February 2009, which was followed by Train 2 in July 2009.
All of the LNG currently produced by the plant is exported to China, South Korea, Taiwan and Japan.
The government approved in principal BP’s proposal to build a third LNG train at the plant for US$12 billion during President Susilo Bambang Yudhoyono’s bilateral meeting with UK Prime Minister David Cameron in London last week.
The new train, expected to begin operation by 2018, will have an estimated production capacity of 3.8 MTPA when complete, bringing total gas production at Tangguh to 11.4 MTPA.
BP and its partners in the Tangguh plant have agreed as stipulated in the firm’s expansion plan to sell 40 percent of the LNG output from the third train to state electricity firm PT PLN for the domestic market.
Upstream oil and gas regulator BPMigas spokesman Hadi Prasetyo said separately that the regulator hoped that BP’s plan to expand operations at Tangguh would not be delayed by the fire.
“As for the gas production shortage due to the shutdown of the Train 2, they [BP] have informed us that it can still be covered by the gas reserves provided by Train 1,” Hadi told the Post in a telephone interview.
He added that BPMigas was still waiting for BP to complete their investigation over the fire, including its cause.
London-based oil and giant BP Plc has temporarily suspended operations of its second liquefied natural gas (LNG) train at the Tangguh plant in Teluk Bintuni, West Papua, after a fire.
The fire struck Train 2, which produces 3.8 metric tons per annum (MTPA) of LNG, at 11:30 am local time on Tuesday, BP Asia-Pacific regional president William Lin said in an email statement sent to The Jakarta Post.
“Train 2 was immediately shut down and within one hour the fire was extinguished,” Lin said in the email. There were no injuries reported.
“Investigation is ongoing to determine cause of the fire. Train 1 was not impacted by the incident,” Lin said.
The executive did not comment on estimated losses or the firm’s strategy to make up the gas shortage resulting from the idling of Train 2 as the inquiry proceeds.
Tangguh is a massive gas project in Papua that has estimated total proven gas reserves amounting to 4.4 trillion cubic feet.
The plant comprises two production units, which a combined annual output of 7.6 million tons of LNG.
Train 1 started operation in February 2009, which was followed by Train 2 in July 2009.
All of the LNG currently produced by the plant is exported to China, South Korea, Taiwan and Japan.
The government approved in principal BP’s proposal to build a third LNG train at the plant for US$12 billion during President Susilo Bambang Yudhoyono’s bilateral meeting with UK Prime Minister David Cameron in London last week.
The new train, expected to begin operation by 2018, will have an estimated production capacity of 3.8 MTPA when complete, bringing total gas production at Tangguh to 11.4 MTPA.
BP and its partners in the Tangguh plant have agreed as stipulated in the firm’s expansion plan to sell 40 percent of the LNG output from the third train to state electricity firm PT PLN for the domestic market.
Upstream oil and gas regulator BPMigas spokesman Hadi Prasetyo said separately that the regulator hoped that BP’s plan to expand operations at Tangguh would not be delayed by the fire.
“As for the gas production shortage due to the shutdown of the Train 2, they [BP] have informed us that it can still be covered by the gas reserves provided by Train 1,” Hadi told the Post in a telephone interview.
He added that BPMigas was still waiting for BP to complete their investigation over the fire, including its cause.
RI, Ecuador to hold energy talks | The Jakarta Post
RI, Ecuador to hold energy talks | The Jakarta Post
Indonesia, currently a net importer of both crude oil and its refined products, will start offering shale gas blocks this year in a bid to unearth the potential of unconventional gas in Southeast Asia’s largest economy.
The Energy and Mineral Resources Ministry’s director general for oil and gas affairs, Edy Hermantoro, told The Jakarta Post on Tuesday that the government would start offering around four working contracts to develop shale gas this year.
State-owned oil and gas firm PT Pertamina, he said, would become the first firm to start the project in its working area in North Sumatra. Pertamina’s contract will be signed in May this year.
Indonesia was also expecting foreign firms from countries such as Australia and Canada to obtain around four contracts this year, he said.
Potential investors are currently conducting joint studies before they tap into the tender process to win contracts on working areas around the northern and central parts of Sumatra.
Shale gas is a natural gas produced from shale rocks and other geological formations by injecting water and chemicals into the rocks through a technique known as hydraulic fracturing.
Last year, the Energy and Mineral Resources Ministry announced that Indonesia had estimated shale gas resources of around 574 trillion cubic feet (tcf) throughout Sumatra, Kalimantan, Papua and Java
Sumatra supposedly had the largest shale gas reserves of around 233 tcf, particularly in the central region, where approximately 86.9 tcf of shale gas resources could be found, according to the ministry’s geological bureau.
Kalimantan had an estimated 194 tcf of shale gas reserves, the ministry said, followed by Papua Island (90 tcf) and Java Island (48 tcf), while the remaining 9 tcf was spread across other parts of the archipelago.
Shale gas is becoming an important source of natural gas, particularly in the United States and Australia, where stories on the shale gas boom dominated news headlines last year.
The shale gas boom in the US is expected to make the country one of the world’s largest gas exporters, although the country currently restricts shale gas exports due to domestic needs.
Indonesia, the third-largest exporter of conventional liquefied natural gas (LNG) behind Qatar and Malaysia, is keeping an eye on unconventional gas such as shale gas and coal bed methane (CBM).
Most of the LNG produced in Indonesia has been exported mainly to countries such as Japan in long-term contracts despite the needs of the nation’s industry sector as well as state utility firm PT PLN.
Recently, Rudi Rubiandini, head of the country’s upstream oil and gas regulatory special task force, SKKMigas, said Indonesia would likely start importing LNG in 2018 to meet the swelling domestic demand.
Rudi, who is also a former deputy energy minister, said that Indonesia’s natural gas production was also unlikely to increase in the near future amid aging hydrocarbon fields.
Deputy Energy and Mineral Resources Minister Susilo Siswoutomo said the government would likely use shale gas to fulfill domestic needs with Sumatra as the pilot project before expanding to other parts of the country.
US-based giant Chevron, which is currently eyeing shale gas potential in Australia and US-based ConocoPhillips, according to Susilo, have expressed its interest to develop shale gas potential in Indonesia.
Chevron Pacific Indonesia’s vice president for government policy and public affairs Yanto Sianipar, said the company was open to the possibility of developing shale gas in the country.
“The era of easy oil has passed and the future of energy will look very different. Chevron believes that expanded investment and production is needed across all energy resources to support Indonesia’s economic growth,” he said.
Indonesia, currently a net importer of both crude oil and its refined products, will start offering shale gas blocks this year in a bid to unearth the potential of unconventional gas in Southeast Asia’s largest economy.
The Energy and Mineral Resources Ministry’s director general for oil and gas affairs, Edy Hermantoro, told The Jakarta Post on Tuesday that the government would start offering around four working contracts to develop shale gas this year.
State-owned oil and gas firm PT Pertamina, he said, would become the first firm to start the project in its working area in North Sumatra. Pertamina’s contract will be signed in May this year.
Indonesia was also expecting foreign firms from countries such as Australia and Canada to obtain around four contracts this year, he said.
Potential investors are currently conducting joint studies before they tap into the tender process to win contracts on working areas around the northern and central parts of Sumatra.
Shale gas is a natural gas produced from shale rocks and other geological formations by injecting water and chemicals into the rocks through a technique known as hydraulic fracturing.
Last year, the Energy and Mineral Resources Ministry announced that Indonesia had estimated shale gas resources of around 574 trillion cubic feet (tcf) throughout Sumatra, Kalimantan, Papua and Java
Sumatra supposedly had the largest shale gas reserves of around 233 tcf, particularly in the central region, where approximately 86.9 tcf of shale gas resources could be found, according to the ministry’s geological bureau.
Kalimantan had an estimated 194 tcf of shale gas reserves, the ministry said, followed by Papua Island (90 tcf) and Java Island (48 tcf), while the remaining 9 tcf was spread across other parts of the archipelago.
Shale gas is becoming an important source of natural gas, particularly in the United States and Australia, where stories on the shale gas boom dominated news headlines last year.
The shale gas boom in the US is expected to make the country one of the world’s largest gas exporters, although the country currently restricts shale gas exports due to domestic needs.
Indonesia, the third-largest exporter of conventional liquefied natural gas (LNG) behind Qatar and Malaysia, is keeping an eye on unconventional gas such as shale gas and coal bed methane (CBM).
Most of the LNG produced in Indonesia has been exported mainly to countries such as Japan in long-term contracts despite the needs of the nation’s industry sector as well as state utility firm PT PLN.
Recently, Rudi Rubiandini, head of the country’s upstream oil and gas regulatory special task force, SKKMigas, said Indonesia would likely start importing LNG in 2018 to meet the swelling domestic demand.
Rudi, who is also a former deputy energy minister, said that Indonesia’s natural gas production was also unlikely to increase in the near future amid aging hydrocarbon fields.
Deputy Energy and Mineral Resources Minister Susilo Siswoutomo said the government would likely use shale gas to fulfill domestic needs with Sumatra as the pilot project before expanding to other parts of the country.
US-based giant Chevron, which is currently eyeing shale gas potential in Australia and US-based ConocoPhillips, according to Susilo, have expressed its interest to develop shale gas potential in Indonesia.
Chevron Pacific Indonesia’s vice president for government policy and public affairs Yanto Sianipar, said the company was open to the possibility of developing shale gas in the country.
“The era of easy oil has passed and the future of energy will look very different. Chevron believes that expanded investment and production is needed across all energy resources to support Indonesia’s economic growth,” he said.
MK rebuffs motion to purge BPH Migas | The Jakarta Post
MK rebuffs motion to purge BPH Migas | The Jakarta Post
Indonesia, currently a net importer of both crude oil and its refined products, will start offering shale gas blocks this year in a bid to unearth the potential of unconventional gas in Southeast Asia’s largest economy.
The Energy and Mineral Resources Ministry’s director general for oil and gas affairs, Edy Hermantoro, told The Jakarta Post on Tuesday that the government would start offering around four working contracts to develop shale gas this year.
State-owned oil and gas firm PT Pertamina, he said, would become the first firm to start the project in its working area in North Sumatra. Pertamina’s contract will be signed in May this year.
Indonesia was also expecting foreign firms from countries such as Australia and Canada to obtain around four contracts this year, he said.
Potential investors are currently conducting joint studies before they tap into the tender process to win contracts on working areas around the northern and central parts of Sumatra.
Shale gas is a natural gas produced from shale rocks and other geological formations by injecting water and chemicals into the rocks through a technique known as hydraulic fracturing.
Last year, the Energy and Mineral Resources Ministry announced that Indonesia had estimated shale gas resources of around 574 trillion cubic feet (tcf) throughout Sumatra, Kalimantan, Papua and Java
Sumatra supposedly had the largest shale gas reserves of around 233 tcf, particularly in the central region, where approximately 86.9 tcf of shale gas resources could be found, according to the ministry’s geological bureau.
Kalimantan had an estimated 194 tcf of shale gas reserves, the ministry said, followed by Papua Island (90 tcf) and Java Island (48 tcf), while the remaining 9 tcf was spread across other parts of the archipelago.
Shale gas is becoming an important source of natural gas, particularly in the United States and Australia, where stories on the shale gas boom dominated news headlines last year.
The shale gas boom in the US is expected to make the country one of the world’s largest gas exporters, although the country currently restricts shale gas exports due to domestic needs.
Indonesia, the third-largest exporter of conventional liquefied natural gas (LNG) behind Qatar and Malaysia, is keeping an eye on unconventional gas such as shale gas and coal bed methane (CBM).
Most of the LNG produced in Indonesia has been exported mainly to countries such as Japan in long-term contracts despite the needs of the nation’s industry sector as well as state utility firm PT PLN.
Recently, Rudi Rubiandini, head of the country’s upstream oil and gas regulatory special task force, SKKMigas, said Indonesia would likely start importing LNG in 2018 to meet the swelling domestic demand.
Rudi, who is also a former deputy energy minister, said that Indonesia’s natural gas production was also unlikely to increase in the near future amid aging hydrocarbon fields.
Deputy Energy and Mineral Resources Minister Susilo Siswoutomo said the government would likely use shale gas to fulfill domestic needs with Sumatra as the pilot project before expanding to other parts of the country.
US-based giant Chevron, which is currently eyeing shale gas potential in Australia and US-based ConocoPhillips, according to Susilo, have expressed its interest to develop shale gas potential in Indonesia.
Chevron Pacific Indonesia’s vice president for government policy and public affairs Yanto Sianipar, said the company was open to the possibility of developing shale gas in the country.
“The era of easy oil has passed and the future of energy will look very different. Chevron believes that expanded investment and production is needed across all energy resources to support Indonesia’s economic growth,” he said.
Indonesia, currently a net importer of both crude oil and its refined products, will start offering shale gas blocks this year in a bid to unearth the potential of unconventional gas in Southeast Asia’s largest economy.
The Energy and Mineral Resources Ministry’s director general for oil and gas affairs, Edy Hermantoro, told The Jakarta Post on Tuesday that the government would start offering around four working contracts to develop shale gas this year.
State-owned oil and gas firm PT Pertamina, he said, would become the first firm to start the project in its working area in North Sumatra. Pertamina’s contract will be signed in May this year.
Indonesia was also expecting foreign firms from countries such as Australia and Canada to obtain around four contracts this year, he said.
Potential investors are currently conducting joint studies before they tap into the tender process to win contracts on working areas around the northern and central parts of Sumatra.
Shale gas is a natural gas produced from shale rocks and other geological formations by injecting water and chemicals into the rocks through a technique known as hydraulic fracturing.
Last year, the Energy and Mineral Resources Ministry announced that Indonesia had estimated shale gas resources of around 574 trillion cubic feet (tcf) throughout Sumatra, Kalimantan, Papua and Java
Sumatra supposedly had the largest shale gas reserves of around 233 tcf, particularly in the central region, where approximately 86.9 tcf of shale gas resources could be found, according to the ministry’s geological bureau.
Kalimantan had an estimated 194 tcf of shale gas reserves, the ministry said, followed by Papua Island (90 tcf) and Java Island (48 tcf), while the remaining 9 tcf was spread across other parts of the archipelago.
Shale gas is becoming an important source of natural gas, particularly in the United States and Australia, where stories on the shale gas boom dominated news headlines last year.
The shale gas boom in the US is expected to make the country one of the world’s largest gas exporters, although the country currently restricts shale gas exports due to domestic needs.
Indonesia, the third-largest exporter of conventional liquefied natural gas (LNG) behind Qatar and Malaysia, is keeping an eye on unconventional gas such as shale gas and coal bed methane (CBM).
Most of the LNG produced in Indonesia has been exported mainly to countries such as Japan in long-term contracts despite the needs of the nation’s industry sector as well as state utility firm PT PLN.
Recently, Rudi Rubiandini, head of the country’s upstream oil and gas regulatory special task force, SKKMigas, said Indonesia would likely start importing LNG in 2018 to meet the swelling domestic demand.
Rudi, who is also a former deputy energy minister, said that Indonesia’s natural gas production was also unlikely to increase in the near future amid aging hydrocarbon fields.
Deputy Energy and Mineral Resources Minister Susilo Siswoutomo said the government would likely use shale gas to fulfill domestic needs with Sumatra as the pilot project before expanding to other parts of the country.
US-based giant Chevron, which is currently eyeing shale gas potential in Australia and US-based ConocoPhillips, according to Susilo, have expressed its interest to develop shale gas potential in Indonesia.
Chevron Pacific Indonesia’s vice president for government policy and public affairs Yanto Sianipar, said the company was open to the possibility of developing shale gas in the country.
“The era of easy oil has passed and the future of energy will look very different. Chevron believes that expanded investment and production is needed across all energy resources to support Indonesia’s economic growth,” he said.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Popular Posts
-
FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS JAKARTA (voa-is...
-
By Jake Lynch Posted Friday, 8 May 2009 Indonesia is heading in some promising directions. Triumph for the Democrat Party of President Susil...
-
RI, PNG explore cooperation in LNG | The Jakarta Post State-owned oil and gas company Pertamina and its Papua New Guinea (PNG) counterpart...
-
Papua New Guinea proposes firing-squad executions | The Jakarta Post Following a number of high-profile killings related to sorcery, Papua...
-
Pertamina signs MOU with PNG state oil company | The Jakarta Post State-owned oil and gas company PT Pertamina and Papua New Guinea’s Nati...
-
LPMAP Sorot Penangkapan 5 Aktifis Papua Merdeka JAYAPURA – Pembubaran paksa massa pendemo dari sejumlah kelompok organisasi pro-Papua Merd...
-
Tangguh’s second train shut down after fire | The Jakarta Post London-based oil and giant BP Plc has temporarily suspended operations of i...
-
RI, Ecuador to hold energy talks | The Jakarta Post Indonesia, currently a net importer of both crude oil and its refined products, will s...
-
RI, PNG agree to ‘soft’ border approach | The Jakarta Post Indonesia and its neighbor Papua New Guinea (PNG) agreed to use a “soft” approa...
-
Mau Perubahan Otsus, Para Pemimpin Perlu Mengaku Dosa JAYAPURA - Ketua MRP Papua Timotius Murib menyatakan, setelah penyerahan hasil deng...
