Orang Indonesia lebih Mementingkan Palestina, daripada Papua

Orang Indonesia lebih Mementingkan Palestina, daripada Papua

Malang, Ege News__Sejak [8/7], Palestina dan Israel bertikai secara terbuka. Kedua negara saling melepaskan tembakan. Korban pun tidak terhindarkan. Rasa simpati terhadap Palestina datang dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia muncul demo di berbagai daerah untuk mengutuk Israel. Begitu pula ada sumbangan dana dari berbagai komponen masyarakat untuk rakyat Palestina. Bahkan Indonesia, melalui menteri pertahanan Yusgiantoro mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga wilayah Palestina. Tidak ketinggalan kelompok garis keras seperti FPI pun mengklaim akan mengirimkan pasukannya.

Menyimak berbagai berita tersebut, saya pun berpikir tentang realitas sesungguhnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di Papua. Bahwa di Papua, hampir setiap hari ada manusia yang mati karena berbagai alasan kesehatan (HIV/AIDS, malaria, gizi buruk). Banyak rakyat yang mati karena menjadi korban penembakan kelompok bersenjata. Bahkan tidak jarang, banyak orang Papua, yang mati di tangan TNI dan Polisi, atas nama kedaulatan NKRI. Bukan itu saja, banyak anak usia sekolah yang terlantar dan tidak menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Kalau mau disandingkan, situasi di Papua tidak kalah berbahayanya dengan serangan Israel ke Palestina. Tetapi Papua dan penderitaannya dilupakan oleh Indonesia, bahkan oleh sebagian pejabat orang Papua. Rupanya, kalau orang Papua yang mati, itu biasa, tetapi kalau orang Palestina yang mati karena diterjang oleh peluru Israel itu baru luar biasa.

Kalau rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia begitu peduli pada Palestina, mengapa hal yang sama tidak untuk orang Papua? Mengapa ada diskriminasi yang begitu mendalam antara rakyat Indonesia ras melayu dengan orang Papua yang adalah ras melanesia? Mungkin bagi sebagian orang, masalah Papua itu biasa-biasa saja. Orang hanya berpikir, bahwa masalah Papua adalah masalah uang. Kalau orang Papua dikasih uang, itu sudah cukup! Sesungguhnya, Papua memiliki permasalahan yang kompleks. Papua memiliki sejarah. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tetapi, persis di atas kekayaan itulah, orang Papua memiliki sejumlah masalah yang pelik, ibarat benang kusut yang sulit terurai.

Bicara tentang masalah Palestina dan Israel, berarti bicara tentang hak asasi manusia. Kedua negara saling mengklaim batas-batas wilayah dan juga ketenangan hidup. Ketika salah satu dari keduanya mencari masalah, maka perang pun pecah. Seandainya, kelompok garis keras Hamas tidak membunuh ketiga remaja Israel secara keji, dan tidak menembakkan roket-roket mematikan ke wilayah Israel, tentu perang tidak akan terjadi. Mungkin ada motivasi lain yang menyebabkan kedua negara saling berperang. Saya tidak mau masuk ke ranah itu, karena sudah terlalu banyak pihak yang memberi perhatian.

Sebagai warga negara Indonesia, saya merasa bahwa nuansa keindonesiaan di Papua kian memudar. Situasi ini terjadi karena sikap malas tahu Indonesia terhadap jerit tangis dan penderitaan orang Papua. Indonesia malas tahu dengan orang Papua! Mungkin itu istilah yang tepat untuk mendeskripsikan sikap Indonesia terhadap orang Papua. Bahkan para pejabat Indonesia, yang berasal dari Papua pun ikut-ikutan malas tahu terhadap sesamanya orang Papua. Contoh ada di depan mata, betapa sulitnya bangun pasar untuk mama-mama Papua di kota Jayapura. Bukan itu saja, para pejabat orang Papua pun kerap mencuri uang rakyatnya. Korupsi merajalela di Papua. Ini kenyataan sosial yang sedang berlangsung di Papua.

Papua memang punya segalanya: emas, hutan, minyak bumi, cenderawasih dan sebagainya, tetapi Papua kurang cantik dan kurang seksi di mata Indonesia. Papua dilihat sebagai pulau orang hitam, keriting, yang berbusana daun dan kulit kayu. Papua hanya menjadi dapur bagi Indonesia. Tetapi anehnya, ketika orang Papua hendak meninggalkan Indonesia, mau merdeka dan berdaulat, Indonesia justru tidak meresponnya. Indonesia takut dan mengirim banyak tentara dan polisi untuk bunuh orang Papua yang minta merdeka. Sesungguhnya, Indonesia terlalu pengecut! Pada titik ini, saya malu menjadi orang Indonesia. Mungkin banyak orang pun malu menjadi orang Indonesia, yang identik dengan teroris, koruptor, plagiat dan berbagai stigma jelek lainnya.

Ibarat pepatah tua: “gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang laut tampak.” Itulah Indonesia. Masalah di Papua belum selesai, setiap hari orang Papua mati, tetapi tidak dibiarkan. Sedangkan saat Palestina digempur Israel karena ulahnya, Indonesia langsung bereaksi. Bagi Indonesia Palestina lebih berharga daripada Papua. Sentimen apa yang menyebabkan Indonesia menjadi buta dan tuli terhadap jerit tangis orang Papua? Apakah kemanusiaan orang Palestina lebih utama dibandingkan orang Papua?

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Indonesia harus tutup mata terhadap persoalan Palestina-Israel, saya hanya menyesalkan sikap Indonesia yang kurang konsisten memperhatikan rakyatnya sendiri, tetapi mau sibuk dengan negara lain. Indonesia perlu bangun fondasi keindonesiaannya agar mapan, sebelum berkoar-koar mengurusi negara lain. Indonesia perlu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu, sebelum mengirimkan jutaan dolar ke Palestina. Sikap solider Indonesia yang berlebihan kurang tepat. Indonesia perlu menata dirinya terlebih dahulu sebelum sibuk dengan negara lain.

Papua adalah salah satu wilayah yang harus menjadi pusat perhatian Indonesia. Orang Papua terlalu banyak menanggung penderitaan karena sikap malas tahu Indonesia. Kini saatnya Indonesia mengarahkan pandangannya ke ufuk timur dan mulai membangun tanah dan orang Papua. Indonesia perlu bangun Papua dengan segenap hatinya, bukan karena terpaksa atau ada motivasi lainnya. Dibutuhkan kejujuran untuk membangun tanah Papua, bukan sikap pura-pura. Jika Indonesia masih terus berpura-pura dengan orang Papua, sebaiknya biarkan orang Papua menentukan nasibnya sendiri di negerinya. Merdeka!

Source: http://indonesiahariinidalamkata.com/indonesia/berita/banyak-orang-indonesia-mementingkan-palestina-daripada-papua/

Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

Jayapura – Untuk mengatasi berbagai persoalan Papua yang hingga kini masih belum terurai dengan baik, yang berbuntut belum maksimalnya proses pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, dialog nasional dalam kerangka NKRI dianggap menjadi solusi yang paling tepat. Karena, dengan dialog nasional, aspirasi atau keinginan rakyat Papua akan diketahui secara pasti oleh pemerintah. Hal itu terungkap dalam dialog publik anggota DPD RI Pdt Charles Simare-mare dengan masyarakat Papua di Hotel Talent Jayapura, Sabtu 9 Mei.

‘’Rakyat Papua menginginkan dialog dengan pemerintah pusat, tentu dalam bingkai NKRI, ini agar aspirasi, kemauan orang Papua yang selama ini menjadi beban pergumulan mereka, betul-betul bisa didengar langsung, dan bukan lagi meraba-raba, menduga-duga atau katanya-katanya, tapi berdasarkan kenyataan riil rakyat Papua akar rumput,’’ujar Simare-mare.

Dengan dialog, lanjutnya, akan terbangun komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah, sehingga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan akan benar-benar tepat sasaran sesuai keinginan dan harapan masyarakat. ‘’Dialog akan membuka suara rakyat Papua yang selama ini tersumbat, ini sangat penting, agar nantinya pemerintah dalam mengambil kebijakan, bisa menjawab secara langsung persoalan Papua,’’tukas Simare-mare.

Sambung Simare-mare, atas aspirasi dan keinginan kuat masyarakat Papua untuk dialog nasional, dirinya sebagai perwakilan DPD RI dari Papua, akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. ‘’Sebagai wakil Papua di DPD RI, apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua selama itu masih dalam bingkai NKRI, akan kami perjuangkan ke pemerintah pusat, agar segala persoalan Papua bisa benar-benar terurai,’’imbuhnya.

Pengamat politik Papua yang juga akademisi Universitas Cenderawasih Marinus Yaung mengatakan, selama ini suara rakyat Papua tersumbat, sehingga tidak pernah didengar pemerintah pusat. ‘’Jadi dialog nasional dalam kerangka NKRI menjadi solusi yang tepat, sehingga nantinya kebijakan pemerintah betul-betul menyentuh rakyat, dan menjawab persoalan yang ada,’’ujar Marinus yang juga menjadi pembicara dalam dialog publik dengan DPD RI itu.

Dengan adanya komunikasi yang terbangun melalui dialog, akanmenolong pemerintah pusat dalam menjawab persoalan Papua, sebab, tidak akan ada lagi kebuntuan akibat tiadanya penyerapan aspirasi secara langsung. ‘’Selama ini kan aspirasi selalu datang dari birokrasi, sehingga haislnya tidak pernah maksimal, karena rakyat bilang A, birokrasi sampaikan B lalu pemerintah jawab C, sehingga kebijakan yang dikeluarkan selalu resistensi, lalu buntutnya ya demo dan demo lagi,’’paparnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Anggota DPD RI Pendeta Charles Simare-mare yang langsung melakukan dialog publik dengan rakyat Papua guna menyerap aspirasi. Sebab, hal inilah yang diinginkan rakyat. ‘’Komunikasi adalah solusi yang paling baik dalam menjawab berbagai persoalan, langkah DPD RI perwakilan Papua membangun komunikasi sangat di apresiasi rakyat Papua, karena tidak lagi melalui birokasi yang panjang,’’pungkasnya.

Hal senada juga ditandaskan Professor Tobing yang juga akademisi Universitas Cenderawasih, bahwa membangun komunikasi melalui dialog, menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. “Dialog membuka mata hati rakyat Papua dan pemerintah, sehingga akan terbangun sinergitas, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran, rakyat Papua merasakannya secara nyata,’’singkatnya.

Presiden Beri Grasi Napol Papua, DPD RI Apresiasi
Presiden RI Joko Widodo memberikan grasi/pengampunan kepada 5 Narapidan Politi Papua, Sabtu 9 Mei di Lembaga Pemasarakatan Abepura. Anggota DPD RI Perwakilan Papua Pendeta Charles Simare-mare mengapresiasi dan menyambut baik kebijakan Presiden tersebut.

‘’Langkah Presiden kita sangat positif dan perlu disambut baik, karena kebijakan pemberian grasi itu adalah salah satu langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, dan ini juga potret nyata dari Presiden ingin membangun Papua dengan tulus, serta menunjukan iklim demokrasi yang baik, ’’ujar Simare-mare Minggu 10 Mei.

Lanjut Simare-mare, Kebijakan Presiden memberikan grasi juga menunjukan, bahwa Presiden bukan hanya semata-mata berkunjung ke Papua, tapi juga mengambil langkah nyata dan riil yang benar-benar dirasakan rakyat Papua. “Bukan soal frekuensi yang tinggi berkunjung ke Papua, tapi bagaimana memecahkan kasus atau kesulitan yang dirasakan rakyat Papua, dan Presiden telah menujukan komitmen yang tinggi membangun Papua dengan paradigma pendekatan yang baru,”paparnya.

Persoalan HAM, sambung Simare-mare, menjadi salah satu masalah yang harus dituntaskan pemerintah di Papua. Karena inilah belenggu yang selama ini menciptakan sulitnya membangun saling percaya antara pemerintah dan rakyat Papua. “Mereka para Napol yang ditahan karena kasus makar/politik, sebenarnya adalah kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu, yang tidak melihat persoalan dengan pendekatan persuasif dan kemanusiaan, sehingga melahirkan rasa tidak saling percaya, namun Presiden Jokowi telah mengubahnya dan membuktikan ingin membangun Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan,’’paparnya.

Sebenarnya, tambah dia, persoalan Papua bukan semata politik tapi adanya kesenjangan kesejahateraan. “Ibarat anak yang sedang marah, kalau bapaknya tidak membelikan sepatu bagus maka akan keluar dari rumah, nah sebagai orang tua masa kita langsung marah, mengikat, penjarakan mereka, tapi kan kita harus panggil dekati,’’jelasnya.

DPD RI juga berharap, langkah Presiden juga jangan hanya memberikan grasi kepada 5 Napol itu saja, tapi juga dengan Tapo/Napol lain yang hingga kini masih di penjara serta mereka yang masih bergerilya di hutan. ‘’Kami berharap ini baru hanya langkah awal dari Presiden, kedepan yang lain bahkan yang juuga masih berjuang bisa dirangkul dan diberi pengampunan, agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun Papua ke arah yang lebih sejahtera, demia kejayaaan Indonesia,’’harapnya. (jir/don/l03)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:17, Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI was originally published on PAPUA MERDEKA! News