FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

JAKARTA (voa-islam.com) - Mencermati makin memanasnya situasi di wilayah timur Indonesia, di antaranya di Papua akibat ulah terror  OPM dan juga kerususuhan Ambon yang ditengarai ditunggangi RMS, ormas-ormas Islam yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) Jum’at (23/12) mendatangi Dirjen Pothan (Direktur Jenderal Potensi Pertahanan).

Delegasi FUI dipimpin oleh KH. Muhammad Al Khaththath, didampingi ketua dewan penasehat Habib Rizieq Syihab bersama Ahmad Sumargono, Chep Hernawan, Munarman, Tabrani Sabirin, Zahir Khan dan Aru Syeif Assadullah. Sementara dari jajaran Kemenhan yang menerima delegasi FUI antara lain, Pos Hutabarat, ditemani oleh Dirjen Komponen Cadangan Santoso, Direktur Hukum Strategi Pertahanan Fachruddin, Sekretaris Dirjen Pothan Ustiwa dan pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut FUI menyampaikan pernyataan pers terkait makin memanasnya kondisi di papua ditambah pihak Kristen mengusulkan referendum di daerah tersebut. Berikut ini adalah kutipan lengkap pernyataan sikap FUI:

“Tolak Pemisahan Papua dari NKRI”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kumpulan pulau-pulau dan seluruh penduduknya yang beraneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agamanya  yang membentang di Khatulistiwa dari kota Sabang di Propinsi Aceh sampai Merauke di Propinsi Papua adalah negara yang berdaulat dan sah diakui oleh berbagai negara dan bangsa di dunia.  Negara dengan kebhinekaannya yang luar biasa itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana bunyi pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, nikmat ini harus disyukuri dengan memberikan pengabdian secara ikhlas dan sungguh-sungguh kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan ibadah dan karya nyata pemerintah dan rakyat sehingga terwujud kehidupan yang mulia bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka serta terpenuhi kebutuhan kolektif seluruh rakyat akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa terkecuali.

Salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan wilayah NKRI.  Sejarah mencatat rasa syukur dan sabar atas nikmat kemerdekaan dari kolonial Belanda dan memiliki negara berdaulat dengan mengalahnya umat Islam atas pencoretan tujuh kata, yakni ”dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” dari Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI yang baru sehari diplokamirkan dan kondisi revolusi.  Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pula, umat Islam melalui berbagai ormas Islam  secara pro-aktif mendorong perdamaian di Aceh sehingga konflik Aceh selesai dan Aceh tetap dalam pangkuan NKRI.

Oleh karena itu, sehubungan dengan naiknya eskalasi konflik di Papua dan Maluku yang ditengarai sebagai bagian dari suatu design untuk melepaskan wilayah tesebut dari NKRI oleh RMS dan OPM, maka para pimpinan ormas dan gerakan Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menyatakan:

Pertama, Menolak usulan referendum dari gereja Papua atau siapapun untuk melepaskan Papua dari NKRI.  

Kedua, Mewaspadai rencana Vatikan menunjuk langsung Uskup Papua yang akan menjadi pembuka jalan bagi lepasnya Papua dari NKRI sebagaimana kasus Timor Timur.

Ketiga: Mengecam segala intervensi asing di Papua untuk lepasnya Papua dari NKRI.

Keempat, Menuntut Menteri Pertahanan untuk mencabut pernyataannya bahwa di Papua tidak ada intervensi asing karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kelima, Mendesak pemerintah mengambil  tindakan tegas terhadap gerakan separatis OPM di propinsi Papua dan RMS di propinsi Maluku yang telah melakukan berbagai tindakan teror yang sistematis kepada rakyat dan pemerintah, seperti membunuh TNI/Polri dan rakyat, membakar kantor dan bendera merah putih seraya menaikkan bendera OPM dan RMS. 

Keenam, Bilamana pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dan signifikan terhadap berbagai rongrongan dan teror yang dilakukan oleh OPM dan RMS, maka umat Islam dari berbagai penjuru tanah air siap berhijrah dan berjihad ke Papua dan Maluku untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. [ahmed widad]

Seruan Mendesak: Hentikan proses pidana terhadap pengacara Hak Azasi Manusia di Papua

Seruan Mendesak: Hentikan proses pidana terhadap pengacara Hak Azasi Manusia di Papua

Gustaf Kawer (kiri) dan Olga Hamadi (kanan), dua pengacara HAM Papua. 

Internasional Koalisi Papua (ICP) dan TAPOL menulis berita ini sebagai pemberitahuan kepada kita semua tentang kasus investigasi kriminal yang diprakarsai oleh Polda Papua terhadap Gustaf Kawer, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka di Papua. Dia telah menerima dua surat panggilan dengan tuduhan pemaksaan dan pemberontakan berdasarkan pasal 211 dan 212 KUHP dalam sistem hukum Indonesia.

Tuduhan pidana terhadap  pengacara Kawer didasarkan atas laporan yang diajukan oleh hakim PTUN yang memeriksa sengketa tanah adat di mana pemiliknya merupakan klien dari Gustaf Kawer. Dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, Tuan Kawer memprotes hakim dan menyatakan keberatan karena  mengabaikan permintaannya agar  sidang ditunda,dengan alasan pengacara Kawer dan klienya tidak bisa hadir saat itu. Akan tetapi hakim Internasional Koalisi Papua (ICP) dan TAPOL menulis berita ini sebagai pemberitahuan kepada kita semua tentang kasus investigasi kriminal yang diprakarsai oleh Polda Papua terhadap Gustaf Kawer, seorang pengacara hak asasi manusia terkemuka di Papua. Dia telah menerima dua surat panggilan dengan tuduhan pemaksaan dan pemberontakan berdasarkan pasal 211 dan 212 KUHP dalam sistem hukum Indonesia.

Tuduhan pidana terhadap  pengacara Kawer didasarkan atas laporan yang diajukan oleh hakim PTUN yang memeriksa sengketa tanah adat di mana pemiliknya merupakan klien dari Gustaf Kawer. Dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, Tuan Kawer memprotes hakim dan menyatakan keberatan karena  mengabaikan permintaannya agar  sidang ditunda,dengan alasan pengacara Kawer dan klienya tidak bisa hadir saat itu.tidak mengubris surat permohonan/permintaan penundaan sidang dan masih tetap melaksakan sidang pada tanggal 12 juni 2014. Oleh karena itu hakim menjatuhkan hukuman pidana karena saudara Kawer dianggap telah melakukan 'bentuk perlawanan dan tidak  menghargai sistem hukum di indonesia.

Gustaf Kawer adalah seorang pengacara independen dari Papua yang telah bekerja dalam berbagai kasus Hak Asasi Manusia. Pada tahun 2012, Tuan Kawer ditunjuk sebagai pengacara bagi lima tersangka yang di kenal dengan Jayapura 5. Saat itu ia juga mendapat ancaman dari pihak militer. Pada tahun 2013, bersama dengan teman pengacaranya yang bernama Olga Hamadi, Gustaf Kawer terpilih sebagai Pengacara Internasional dan memperoleh Award untuk dedikasinya terhadap hak asasi manusia di Papua.


Kami sangat percaya bahwa investigasi kriminal ini merupakan respon yang berlebihan dan sangat tidak wajar ditujukan kepada Gustaf,dan jelas dirancang untuk mengintimidasi dirinya. Kami percaya bahwa tindakan penyelidikan ini dilakukan untuk menghambat Gustaf melakukan perkerjaanya sebagai pengacara hak asasi manusia di Papua. Kami juga sangat  prihatin dengan adanya investigasi ini, maka pasti akan memiliki dampak memperkecil ruang gerak dalam upaya pembelaan kasus-kasus hak asasi manusia yang terjadi di Papua.

Oleh karena itu kami meminta campur tangan masyrakat luas dalam kasus ini. Yaitu dengan mendesak polisi Indonesia untuk menghentikan penyelidikan pidana terhadap Gustaf Kawer.

Rincian

Gustaf Kawer menerima surat panggilan pada tanggal 22 Agustus 2014 yang menyatakan kaitannya dengan kasus pelanggaran dan tidak mematuhi pasal 211 dan 212 KUHP. Dalam surat panggilan tersebut gagal memberikan keterangan tentang tuduhan yang ditujukan kepadanya.

Panggilan kedua menjelaskan bahwa Gustaf Kawer telah dilaporkan oleh seorang hakim PTUN bernama Warisman Sotaronggal. Laporan itu mengenai protes Kawer terhadap para hakim dalam sidang pada sengketa tanah adat melawan pemerintah, yang diadakan pada tanggal 12 Juni, 2014.

Dia protes karena hakim mengabaikan permintaannya untuk penundaan sidang dan tetap melaksanakan sidang tanpa kehadirannya. Akhirnya ia diminta untuk meninggalkan ruang sidang. Saat ia pergi, ia melihat bahwa seorang perwira polisi merekam insiden tersebut.

Instrumen nasional dan internasional

Pasal 211 dan 212 KUHP di Indonesia digunakan oleh pihak kepolisian untuk menjerat semua masyarakat yang melawan petugas negara menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan. Keputusan polisi menggunakan kedua pasal itu untuk melakukan penyelidikan terhadap Gustaf Kawer karenanya sangatlah tidak masuk akal, karena belum ada kekerasan yang dilakukan atau ancaman yang ditimbulkan oleh Gustaf Kawer selama proses persidangan tanggal 12 Juni 2014.

Selain itu, UU Advokat Indonesia Nomor 18/2003 menetapkan bahwa advokat hukum tidak akan dikenakan tindakan pidana atau perdata dalam kaitannya dengan kinerja itikad baik tugas profesionalnya dalam membela klien di pengadilan. Ketentuan ini baru-baru ini ditegaskan kembali oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 26 / PUU-XI / 2013.

Beberapa instrumen HAM

Dunia internasional juga secara eksplisit telah menyerukan negara-negara untuk memberikan perlindungan bagi pengacara dan pembela hak asasi manusia. Berbagai artikel Prinsip-prinsip Dasar PBB tentang Peran Pengacara. untuk memastikan bahwa pengacara 'dapat melakukan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, halangan, pelecehan atau gangguan yang tidak benar' dan 'memperoleh kebebasan, baik sipil dan pidana untuk laporan yang relevan dibuat dengan itikad baik dalam pembelaan tertulis atau lisan. Ataupun dalam penampilan profesional mereka di depan pengadilan, otoritas hukum atau administratif hukum lainya.

Pasal 12 (2) dari Deklarasi PBB tentang Pembela Hak Asasi Manusia juga jelas menyerukan negara-negara untuk 'mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin perlindungan oleh pejabat yang berwenang dari setiap orang, secara individu dan dalam hubungannya dengan orang lain, menentang kekerasan apapun, ancaman, pembalasan, de facto atau de jure diskriminasi yang merugikan, tekanan atau tindakan sewenang-wenang lainnya sebagai konsekuensi dari latihan yang sah nya hak sebagaimana dimaksud dalam Deklarasi ini '.

Petisi

Kami prihatin tentang keselamatan Gustaf Kawer, dan dampak yang lebih luas dari intimidasi dan investigasi terhadap dirinya. Silakan menulis kepada pihak berwenang yang tercantum di bawah ini.

• Mendesak dan menjamin keamanan juga melindungi pengacara HAM Gustaf Kawer.
  
• Mengakhiri intimidasi terhadap Gustaf Kawer
  
• Menginvestigasi percobaan kriminalisasi terhadap dirinya
  
• Perlindungan terhadap pejuang HAM Papua
  

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut.
Hormat saya,

The International Coalition for Papua, Germany

TAPOL, United Kingdom

Urgent Action Targets

Gen. Sutarman
Chief of the Indonesian National Police
Jl. Trunojoyo No. 3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110
INDONESIA

Tel: +62 21 384 8537, 726 0306
Fax: +62 21 720 7277
E-mail: humas.pmj@gmail.com

Mr Yotje Mende

Chief of the Papua Regional Police
Jl. Samratulangi No. 8 Jayapura
INDONESIA
Tel: + 62 0967 531014
Fax: +62 0967 533763

Dr. H. Muhammad Hatta Ali
Chief Justice of the Indonesian Supreme Court
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13
INDONESIA

Tel: +62 21 384 3348
Fax: +62 21 381 0356
E-mail: info@ma-ri.go.id

Mr Suparman Marzuki

Chairperson of the Judicial Commission

Jl. Kramat Raya No. 57

Jakarta Pusat

INDONESIA

Tel: +62 21 390 5876

Fax: +62 21 390 6215

Email: kyri@komisiyudisial.go.id

Mr Hafids Abbas

National Human Rights Commission

Jl. Latuharhary No. 4-B

Jakarta 10310

INDONESIA

Tel: +62 21 392 5230

Fax:  +62 21 392 5227

Mr Ismail Baturante

Chairperson

Makassar High Administrative Court

Jl. A.P Pettarani No. 45

Makassar, 90231

INDONESIA
Tel. +62 411 420679, 452016
Fax. +62 411 452016
Website : www.pttun-makassar.go.id
Email : pttun.makassar@gmail.com,  pt.makassar@ptun.org

Mr Sudiwardono

Jayapura High Court

Jl. Tanjung Ria No. 98, Base'G

Jayapura, Papua

INDONESIA

Tel: +62 967 541248

Fax: +62 967 541045

Email: ptjayapura@yahoo.co.id

Mr Kasim, SH, MH

Chairman of the Administrative Court of Jayapura

Jalan Raya Sentani – Waena

Jayapura 99358

INDONESIA

Tel-fax: +62 967 571639 / 571216

Email ptun.jayapura@gmail.com

cc :

Dr. Otto Hasibuan, SH., MM

Chair of the Indonesian Bar Association (PERADI)

Grand Slipi Tower, Lantai 11

Jl. S.Parman Kav. 22-24

Jakarta Barat 11480

INDONESIA

Tel: +62 21 2594 5192  / +62 21 2594 5193  / +62 21 2594 5195 / +62 21 2594 5196

Fax: +62 21 2594 5173

info@peradi.or.id

Budi Setyanto, S.H.

Chair of the Jayapura branch of the Indonesian Bar Association (PERADI)

Jl. Karang N0. 8, Kel. Waena, Distrik Seram Kota

Jayapura, Papua

INDONESIA

Tel/Fax: +62 967 573970

E.S. Maruli Hutagalung, SH. MH

Head of the Papua High Prosecutor’s Office

Kepala Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura

 Jl. Anggrek No.6 Tanjung Ria

Jayapura, Papua

INDONESIA

Tel +62 967 542764 / 541130 

Benarkah Kemerdekaan Itu Hak Segala Bangsa?

Benarkah Kemerdekaan Itu Hak Segala Bangsa?

Bahwakemerdekaan itu adalah hak segala bangsa maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembukaan UUD 1945 sudah menjelaskan itu dan dibacakan sejak kelas 1 SD hingga kelas 3 SMU. Jika rata-rata penduduk Indonesia hanya bersekolah hingga tamatan SD, paling tidak setiap penduduk selama 6 tahun pasti mendengar pembukaan UUD 1945 yang selalu dibacakan saat upacara. 

Hingga saat ini, Indonesia TIDAK konsisten dengan sikapnya, bahwa Papua Barat punya hak untuk merdeka dan membela kedaulatannya. Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak bergeming dari tujuan tersebut.  

"Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Apa lagi realitas yang terjadi terhadap Papua menunjukkan, masih ada penindasan terhadap masyarakatnya. Sebaiknya segera diakhiri melalui upaya mendukung kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan oleh rakyat Papua," ujar Ketua AMP Komite Kota Malang saat agenda diskusi lepas kemarin.

Di antara penduduk tersebut pasti ada pemimpin-pemimpin kita yang mendengar juga. Paling tidak mereka mendengar atau justru membacakan pembukaan UUD 1945 tersebut dalam upacara. Artinya, setiap lapisan kita sudah lebih mengenal bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Mari kita lihat di luar sana, bangsa yang sudah merdeka ketika di dalam negerinya sedang bergejolak, justru invasi militer asing datang turut menghancurkan mereka. Dan kini Suriah, Palestina dan Papua Barat nun jauh di sana juga sedang mengalami hal yang sama. Tidak usa jauh-jauh yang dekat-dekat saja yakni Papua Barat sekarang mengalami dan sedang menghadapi hal yang sama oleh invasi militer Indonesia (TNI-POLRI) dan Pemerintah RI. 

Padahal Indonesia bahkan dunia pun tahu bahwa bangsa Papua Barat telah MERDEKA Tahun 1961. Rakyat Papua Barat hanya butuh PENGAKUAN dari Indonesia melalui jalan REFERENDUM sebagai solusi demokratis bagi Bangsa Papua Barat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama. 

Bukan tidak mungkin suatu saat invasi militer Indonesia menimpanya. Kalau bukti dan Saksi kalau memang indonesia yang  merancang, membuat dan menetapkan isi daripada UUD 1945 itu, kok penerapannya tidak sesuai ya ?  Kami  melihatnya miris, apakah benar kemerdekaan itu hak segala bangsa? Apakah masih relevan kalimat itu saat ini? Sebagian mungkin mengatakan iya, tapi sebagian yang lain bisa jadi mengatakan sebaliknya. Bagaimana dengan Anda?

ZIONIS MOSSAD MENGACAM PAPUA BARAT

ZIONIS MOSSAD MENGACAM PAPUA BARAT

Foto : Nesta Gimbal

Oleh: Nesta Gimba*)

KEDOK Mossad mulai nampak dalam wujud spiritual di Papua Barat. Anda tidak perlu heran bila gerakan zionis mulai nampak di sekeliling anda yang berada di basis-basis kristen. Kalau di Jayapura dikenal kenal dengan gerakan Zion Kids, suatu gerakan yang kini berhasil menghimpun seperempat umat Kristen di Tanah Papua. Sebagian dari aktivis Papua Merdeka dan lebih banyak dari kaum moralis, Pdt/Pastor.

Dalam kubu Aktivis Papua Merdeka, tentu punya alasan dengan perjuangan Papua Merdeka. Mereka yakin hanya Israel yang mampu mengibarkan bintang Kejora di Papua Barat pada tahun 2010. Dan oleh karena itu, Mossad melalui beberapa pelayan Tuhan dari Yahudi yang akhir-akhir ini bertandang ke Papua dalam bentuk KKR dan Pelayanan Rohani lainnya selalu mempercayakan kepada mereka bahwa bila Papua Mau Merdeka orang Papua Barat dan lebih khusus TPN/OPM harus memaafkan TNI/POLRI + Pemerintah RI yang menindas rakyat Papua Barat. Itu langka I menuju kemerdekaan.

Begitu juga dengan para Moralis tadi. Mereka berkutat pada ajaran Firman Tuhan tentang penggenapan akhir zaman. Mereka percaya bahwa Papua Barat merupakan tanah perjanjian Tuhan dan atau Tanah yang terhilang dan menjadi kewajiban bagi Israel dalam merebut kembali tanah itu sebagai akhir dari pelayanan, akhir Zaman. Tugas mereka adalah berdoa bagi bangsa Israel. Mereka yakin pembebebasan akan terjadi di Negeri ini.

Memang, hampir sebagian pengikut belum memahami wujud dari gerakan itu, misalnya mengenai Zionisme dan kepentingan ekonomi politik yang telah menjarah hampir 70% negara-negara dunia ke tiga. Bila melihat rekaman sejarah tentang “konspirasi global”, maka disana kita akan temukan aktor-aktor yang sedang menglobalisasi struktur pemerintahan dan ekonomi dunia. Protokol Zionis itu jelas-jelas dilaksanakan tanpa sadar oleh organisasi-organisa si di Dunia (termasuk pemerintah dan organisasi Agama), tanpa menyadari segala kebijaksanaannya sedang diarahkan dalam target protokol zionis. Dalam hubungannya dengan Papua Barat, gerakan tadi secara langsung melakukan mandat Zionis, karena tujuan dari protokol itu adalah menguasai dunia dengan intervensi masalah-masalah mereka, termasuk kemerdekaan Papua Barat.

Apa targetnya? Tentu saja menguasai ekonomi dunia. Papua Barat dipandang sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi bagi kantong negara-negara zionis, seperti As dan sekutunya. Taktik pendekatan religi dari Mossad, injelijen paling kaliber saat ini di dunia adalah menawarkan investasi bagi organisasi Agama yang bekerja sama dengan pemerintah di wilayah yang punya kadar ekonomi tinggi. Misalnya, di Paniai KKR baru-baru ini oleh sala satu pelayan dari Yahudi mengatakan 10 investor asal Israel akan tiba di Enarotali. Mereka yang telah berbondong-bondong masuk kedalam misi ini tentu punya fasilitas yang terjamin.

Demikian berbahanya, Zionisme dalam hal kepentingan ekonomi politik di Papua Barat, tidak salah -dan harus- kita telusuri wujud dari misi ini dari pangkalnya, tanpa menghilangkan missi suci -misi Agung- Tuhan Yesus -menurut kepercayaan umat Kristiani- dari sisi Alkitabiah. Yang harus dibedahkan oleh seluruh pemerhati, baik akademis theologi, Gembala dan pemipin-pemimpin organisasi (denominasi) Gereja di Papua Barat adalah, Zionisme dalam misi suci, dan Zionisme dari kepentingan kekuasaan.

Baiklah, untuk yang pertama tidak saya gubris disini, karena itu urusan mereka yang bergelut dalam pelayanan suci: Pengembalaan dan penyebaran injil ke seluruh dunia -Alkitab bilang begitu. Zionisme dalam pandangan kepentingan kekuasaan sudah banyak kali menjadi diskursus kalangan anti-imperialisme, baik di lingkaran syariat islam maupun gerakan ideologi sosialis (Marxisme/Leninisme ). Zionisme ditempatkan sebagai suatu ajaran (ideologi) yang telah melahirkan imperialisme negara-negara liberalis seperti AS, Eropa dengan pusat kendali Israel. AS dalam struktur ekonomi-politik, atau katakanlah kebijakan luar negerinya tentu dikendalikan oleh organisasi-organisa si hasil konferensi Meja Bundar seperti: Federal Reserve, CFR, Bilderbelger, Club of Roma, .Trilateral. Tujuan organisasi-organisa si ini tentu menyukseskan protokol Zionis, yakni salah satunya Membuat Pemerintahan Tunggal di Dunia.

Bicara Zion berarti bicara bangsa Yahudi, sebuah bangsa yang telah dianggap punya bakat-bakat luar biasa dalam alam pikir. Oleh karena itu mereka berikrar untuk membangun bangsa-bangsa zion di dunia. Intinya negara -bangsa zion harus menguasai dunia dengan berbagai cara sehingga bangsa-bangsa lain menyerahkan kedaulatannya. Dari buku panduan sebanyak 24 protokol yang saya baca, beberapanya yang telah dilakukan adalah: membuat kekacauan, membuat keseimbangan kekuasaan, komunisme, kapitalisme, kemanusiaan sekular, interpol, bunga atas pinjaman, bond (obligasi) sehingga dunia bisa dikuasai melalui kekuatan ekonomi-politiknya.

Indonesia paling tidak telah menjadi korban yang imbasnya sampai ke Papua Barat, negeri kita dengan pendudukan kapital global (PT.FI misalnya) dan jauh sebelumnya melalui misionaris yang telah melakukan eksploitasi nilai-nilai budaya bangsa Papua Barat sebagai awal pendudukan doktrin zionisme. Contoh terbaru bagi di Indonesia dalam pasar sekuritas saja, mereka harus menerbitkan obligasi pemerintah di New York. Dan tentu yang investornya paling banyak diborong oleh AS saat lelang beberapa waktu lalu. Artinya, struktur ketergantungan ini tidak akan putus sejatinya Venezuela atau Kuba yang jelas-jelas fight.

Masih ingat kasus Kosovo? waktu lalu sa sempat buat artikel dengan judul : “Kosovo dan Papua Barat dalam Konfrontasi Internasional” . Anda bisa lihat intervensi NATO dalam penyelesaian kasus Kosovo. Arsitek NATO tentu saja CLUP of ROME, satu badan milik Zion. Kosovo jatuh dalam pelukan zion bukan karena Kosovo mengalami penjajahan dan sejenisnya. Kosovo itu punya warga Muslim yang tentu tidak masuk akal bagi Zion melakukan missi suci. Itu namanya misi ekonomi dan politik.
Lantas, apa yang musti disalahkan bagi gerakan zionis di Papua Barat?

Tentu misi itu bukan misi yang suci, atau bagian dari pelayanan pemudiran, sesuai mandat Alkitab bagi para misionaris. Alkitab tidak pernah menyebut Negara Israel, tetapi bangsa Israel yang ia sebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Alkitab tidak pernah mengatakan bangun kerajaan di dunia. Tapi Ia mengatakan kepada ke-12 muridnya, di bukit zion (Saitun), bahwa ia akan kembali dan membangun kerajaan dunia. Beberapa pelayan Tuhan yang sudah tergabung dalam gerakan Zion Kids di Papua Barat gemar mengobar misi mereka bangun (mempersiapkan) Kerajaan di dunia (mungkin juga Papua Merdeka bagian dari misi itu), adalah sesuatu fitnah dan diluar perintah Tuhan dalam Alkitab. Ini bukan usaha penggenapan Firman Tuhan, tetapi usaha penggenapan misi Zionisme milik Negara Israel (kaum Illuminati).

Di Papua Barat, ada Jaringan Doa Sahabat Sion Papua (JDSSP) yang dibentuk dibawah pengawasan PGGP (Persatuan Gereja-Gereja Papua), semua wakil dari denominasi gereja ada disitu dalam misi khusus mendoakan bangsa Israel. Beberapa dari mereka telah bertandang ke Israel dalam suatu misi. Pulang dari sana, mereka semakin giat melakukan pelayanan-pelayanan rohani yang tentu sangat penting bagi umat Tuhan di Papua Barat. Visi Misi mereka cukup baik. Namun tulisan ini paling tidak menguak apa dibalik pelayanan suci dalam hubungannya dengan misi zionisme (ekonomi-politik).

Dalam suatu KKR yang dibuat di depan Ekspo, Waena, Jayapura, bisa lihat pemandangan yang cukup menarik. Latar belakang panggung bergambar pulau Papua Barat bergambar bintang kejora, namun bintangnya memakai bintang daud (Israel). Ini berarti ada relasi yang tidak saling pisah antara misi politik dan misi suci dari pelayanan ini. Genaplah sudah apa yang termuat dalam protokol zionisme, intervensi terhadap kedaulatan suatu bangsa, termasuk perjuangan mereka.
Papua Merdeka tidak Ada kaitannya dengan Israel

Dalam suatu perdebatan singkat beberapa waktu lalu di Lingkaran bersama sala satu kawa aktivis Papua Merdeka yang telah menjadi pengikut fanatik zionis yang kebetulan saya ketemu, dengan suara menantang, ia mengatakan, “kawan Tuhan kebetulan temukan sa dengan ko disini, saya mo kas tau, kalau Papua tidak akan merdeka bila kalian tidak mendoakan Israel, bila kita masih benci dengan TNI/POLRI dan Pemerintah RI yang membunuh (menjajah -VY) tong. Israel harus bebas baru kita pasti merdeka. Mereka pasti kasih merdeka kita tahun 2010″, demikian dengan nada yang meyakinkan, alias penuh PD.

Ia dan pengikutnya tentu terhipnotis dengan janji-janji misionir Yahudi yang telah ditunggangi oleh Injelijen Mossad. Ia seakan-akan memaksa saya untuk, paling tidak, memberi pencerahan tentang kasat-kusut zionisme di dunia khususnya di Papua Barat. Akhirnya berakhir pula dalam suatu kesimpulan -yang entah dia terima atau tidak, bahwa kemerdekaan Papua Barat tidak ada hubungannya dengan Israel. Papua Merdeka tidak ada hubungannya dengan Islam vs Kristen. Papua Merdeka tidak ada hubungannya dengan penggenapan protokol zionisme. Papua Merdeka adalah keharusan bagi bangsa Papua Barat tanpa batas waktu atau alasan dengan lebel apapun. Yang punya wilayah (tanah dan air) adalah makluk yang mendiami didalam pulau ini, bangsa Papua Barat, ras Melanesia. Bukan bangsa Melayu, bangsa Yahudi atau siapapun/kelompok manapun yang merasa memiliki pengetahuan rahasia dari sumber manapun.

Papua Merdeka adalah perjuangan politik bangsa Papua Barat. Baiklah, siapapun yang punya kependulian tentang tanah ini harus bekerja (berjuang) dengan segala kekuatan yang telah diberikan oleh Allah bangsa Papua Barat, karena siapapun yang bekerja bagi pembebasan Papua Barat, ia sesungguhnya yang empunyai kerajaan di hati sebelum tiba tanda heran satu ke tanda heran yang lain.(bersambung).

ZIONIS MOSSAD MENGACAM PAPUA BARAT (BAGIAN ) II

Proses berfikir kristis yang menguji kebenaran menjadi bagian dari kepekaan kita terhadap segala wujud musuh yang “paling mungkin” mengancam proses pembebasan tulus yang sedang dilakukan oleh pejuang kemanusiaan dan pejuang nasional bangsa kita, Papua Barat. Topik Zionisme dalam artikel itu ditempatkan sebagai musuh bangsa Papua Barat. Selanjutnya didukung oleh gejala-gejala terkini yang menunjukan sinyal akan adanya proses infiltrasi dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, juga dalam perjuangan pembebasan nasional Papua Barat akhir-akhir ini.

Untuk memajukan diskusi seputar topik ini, saya berharap pada tulisan bagian kedua ini paling tidak memberikan pencerahan dari sub judul yang muncul secara tidak langsung atas komentar-komentar di www.kabarpapua.com dan milist diskusi ini (komunitas-papua milist -red). Saya tidak bahas hampir sebagian besar komentar yang tidak pada substansi topik, sebab saya tidak ahli dalam misiologi pelayanan umat Kristen di dunia. Itu mungkin tugas theolog. Tapi baik juga bila Akademisi Theolog atau Mahasiswa mengangkat/mengkaji menjadi sebuah tulisan yang komprehensif. Tugas saya adalah tugas pembebasan nasional Papua Barat, bagian dari perjuangan bangsa-bangsa pribumi di dunia yang mulai sadar akan penjajahan dan penghisapan dari hasil perselingkuhan zionisme dan imperialisme barat.Ini soal nasionalisme, pembelaan terhadap diri dan kemerdekaan tanah air.

Zionisme Musuh Papua

Zionisme itu ideologi resmi Israel. Mengapa ideologi ini ditentang oleh Papua Barat? merujuk artikel bagian pertama, saya jelaskan protokol Zionisme itu jelas-jelas meniadakan independensi bangsa kita Papua Barat. Protokol Zionis sebenarnya ada 25 dan semula berasal dari paparan Rotshchild pada pertemuan 14 Dinasti Yahudi. Kaum Yahudi menolak bila protokol itu dibuat oleh Mereka, tapi kenyataan hal itulah yang sedang terjadi: penggenapan protokol zionis. Tokoh sekaliber Henry Ford dalam bukunya The International Jew (1976) pun mengaku semua kejadian yang sedang terjadi di dunia sejalan dengan protokol Zionisme. Jadi sebenarnya Zionis tidak harus menuduh bahwa protokol itu sengaja dibuat oleh kelompok anti-semit (anti Yahudi) untuk memojokan bangsa Yahudi, sebab bila melihat jaringan banker, Media, Ekonom, Word Bank, IMF hingga PBB dibentuk merupakan hasil dari Zionisme untuk mengamankan kepentingannya: sentralisasi pemerintahan di dunia.

Dalam setiap diskursus Aliansi Mahasiswa Papua Internasional (AMP-I), paling tidak ada 3 kelompok yang sedang membunuh bumi ini. Sebutlah PAPA (Pemerintah, Perusahaan dan Agama). Bangsa Papua Barat telah menjadi korban dari Konspirasi PAPA. Gerakan Zionisme telah tumbuh dengan subur selama beratus-ratus tahun dalam PAPA. Kita, rakyat Papua dibuat sama seperti babi hutan yang berhasil dijinakan oleh Agama, dikurung oleh pagar yang namanya Pemeritah, dan diberi makan oleh Perusahaan. Setelah itu, terserah bagi PAPA sebagai pemilik. Jika kita berontak kita bisa dipukul hingga di bunuh. Apapun bisa dilakukan dalam kendali mereka.

Masuk akal tidak? Padahal, Kristen Protestan sewaktu Martin Luther menabur anti-semit yang selanjutnya memuluskan Adolf Hitler untuk membantai 6 juta kaum Yahudi (baca: Holocaust), Israel membunuh dan menghancurkan nyawa anti-semit di Eropa dan Timur tengah, jika demikian apa hubungannya Israel ingin memerdekakan Papua Barat yang dominasi berakar dari Marthen Luther? Perjuangan tulus rakyat Papua Barat adalah pembebasan nasional Papua Barat. Dan oleh karenanya, rakyat Papua Barat dalam melakukan perjuangan harus berdasarkan perspektif yang jelas dalam melihat wujud-wujud musuh yang ada dalam bentuk apapun. Maka sesungguhnya kegiatan-kegiatan kerohanian di Papua Barat yang lebih menonjolkan bendera negara Israel atau sejenisnya harus diwaspadai sejak dini.Rohani-rohani saja, politik-politik saja, sosial-sosial saja to..! agar jangan dianggap bagian dari PAPA.

Papua-Yahudi

Setelah pada 70 M bangsa Yahudi terusir dari Yerusalem, mereka berdiaspora (berpindah) ke belahan dunia.Ceritanya mereka ini berasimilasi dengan daerah tempat mereka berada, sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai “kelompok agamis” dan bukan sebuah ras atau bangsa.Mereka yang berada di Jerman disebut: Jerman Yahudi; di Amerika sebagai Amerika Yahudi; Ingris Yahudi,dsb. Geliat nasionalisme bangsa Yahudi mulai terlihat saat mereka menyadari mereka sebagai suatu ras, bukan saja kelompok agamis. Maka penyatuan untuk membuat suatu bangsa zionis dibasis-basis orang Yahudi dilakukan. Palestina menjadi incaran resim Israel hari ini.

Masih dalam perspektif yang sama, anggapan yang berikut ini adalah Papua-Yahudi. Orang Papua dianggap sebagai bagian dari suku Yahudi yang berdiaspora ke Papua. Dari pengalaman orang Papua, seorang pemimpin denominasi gereja di Papua misalnya, ia diagnosis bahwa darahnya sama dengan orang Yahudi merupakan pertanda bahwa adanya suatu usaha zionisasi orang Papua atau membangun bangsa-bangsa Zion di wilayah (bangsa) yang menjadi incaran mereka untuk kepentingan resim borjuasi Israel.

Papua Yahudi Mendukung Kejahatan Kemanusiaan Israel

Pembantaian Rakyat sipil yang tak berdosa di Gaza dan Libanon masih dilakukan oleh resim Israel (baca: Fakta-Fakta Kebrutalan Terorisme Zionis Israel atas Palestina). Agama dipakai sebagai alat legitimasi atas kejahatan yang mereka lakukan. Padahal, kitab suci agama Yahudi maupun Kristen tidak membenarkan tindakan-tindakan itu.Padahal, PBB yang dilahirkan dari rahim Zionis itu, sesuai piagamnya: Menjaga Ketertiban dan perdamaian dunia bisa menyelesaikan Konflik berdarah ini melalui jalur-jalur dialogis yang damai. Paradoksal tentang kelayakan pemilikan Yerusalem di Palestina masih berlangsung. Israel dianggap sedang menjajah Wilayah itu, sedang atas nama tanah perjanjian, Muslim Palestina yang telah bermukim lama dianggap bukan sebagai bangsa Yahudi yang layak di Palestina.

AS maupun Inggris sudah banyak membantu invasi Israel ke kamp-kamp milik warga Palestina. Bagi Israel, infiltrasi kedalam kepentingan bangsa-bangsa di dunia harus dilakukan sehingga bangsa-bangsa itu menjadi bangsa Zion yang mendukung segala kebijakannya, termasuk serangan-serangan membabi-buta yang sedang mereka lakukan di Palestina.

Inilah yang diharapkan dari bangsa kita, Papua Barat. Saat kita dianggap punya penafsiran tentang akar filosofi dan ideologi yang sama: Zionisme, maka sebagai wilayah mayoritas Kristen, Papua Barat dan wilayah-wilayah di kawasan Pasifik - Melanesia agar mengemban misi itu, baik lewat aktivitas-aktivitas pelayanan rohani maupun bantuan dalam bentuk apapun. Padahal, ‘mereka’ mengajar kita keadilan dan perdamaian, sedang mereka (Israel) membuang jauh-jauh dengan jargon: Misi Suci. Lantas, persembahan gereja oleh orang Papua untuk bantu misi ke Israel itu untuk apa? mengapa tidak pernah ada persembahan khusus bagi TPN/OPM di rimba raya.

Konflik Timur Tengah Jangan Ke Papua Barat

Banyak pendapat konflik Timur Tengah adalah Konflik antara Agama Barat dan Islam. Di negara-negara islam seperti di Indonesia banyak kalangan dari Muslim memakai topik Zionisme dan imperialisme dalam memberikan pembealaan terhadap warga Palestina yang notabene Muslim Arab. Wilayah itu masih menjadi polemik dua keturunan Ismail dan Isak. PBB menjadi organisasi dunia yang tumpul dalam memecahkan konflik berkepanjangan ini. Baru-baru ini menguak isu Potensi konflik agama di Papua (baca:ICG). Menarik untuk disimak! Secara nyata tidak ada potensi itu, tapi pemberitaan ini bagi saya tidak begitu jelas siapa yang mengemas dan apa targetnya. Namun, bahwa Inflitrasi Islam dalam perjuangan politik sedang terjadi.

Dalam beberapa kasus yang saya temui, misalnya di Jakarta, sebagian Mahasiswa Papua Barat diorganisir oleh salah satu organisasi jaringan Muslim lewat bentukan club bola yang bernama “Rasta Club”. Akhir-akhir ini mereka mulai merubah visi dari sebatas bola menjadi misi Muslim yang ditujukan ke Papua Barat. Anggota-anggota dalam club ini difasilitasi upah yang menggiurkan. Menurut pengakuan salah satu kawan yang keluar dari jaringan ini, kelompok jaringan ini didonor langsung dari Arab dan berada dibawah kontrol pemerintah RI.

Upaya-upaya dalam kepentingan misi agama di Papua merupakan ancaman bagi kemerdekaan Papua, sebab selain misi islamisasi dengan penyebaran migram muslim di tanah-tanah adat masyarakat Papua Barat, mereka juga mengusung ideologi syariat Islam untuk NKRI. Wilayah Papua Barat diklaim wilayah muslim yang musti berada dalam NKRI. Inilah pandangan yang harus dilawan oleh segenap rakyat Papua Barat yang ingin merdeka.

Adalah dampak dari konflik Timur Tengah. Dendam warga muslim di seluruh dunia terhadap resim Israel paling tidak akan mempertajam misi mereka di Papua Barat, tatkala bendera Israel menutupi wajah perjuangan politik bangsa Papua Barat. Perjuangan nasional Papua Barat bukan tidak mungkin direduksi sebagai kepentingan Zion di Papua Barat.

Papua itu Papua Terlepas dari segala bentuk ideologi dan kepentingannya yang manjamur dimana-mana, Papua Barat haruslah menjadi bangsa yang menjadi diri sendiri. Cukup sudah sejarah 1961, 1962, 1963, 1967, 1969 dan 2001 menjadi pengalaman pahit bagi bangsa Papua Barat. Kita masih menjadi korban dari kepentingan-kepentingan itu. Dan generasi masih tak mampu memetahkan konstalasi politik dan geopolitik kepentingan ekonomi-politik dunia. Dari jargon: “Kaka Bas Pulang Kampung” hingga topik ini, kita masih belum mengerti: Apa itu kebijakan Otsus, siapa dibalik Kebijakan ini, dan apa yang dilakukan dengan uang Otsus itu terhadap kegiatan Zionis? serta siapa intelijen Israel-Mosad didalam kekuasaan penjajah RI di Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Otsus melahirkan investasi yang tidak logis di Papua Barat, Pemekaran, malpraktek pemerintahan di Papua Barat, dan kejahatan kemanusiaan dan ketidakadilan yang stagnan. Dalam kondisi ini, aktivis kemanusiaan dan perjuangan politik bangsa Papua Barat masih saja mencari jati diri dari gerakan kepentingan bangsa lain. Adalah sesuatu jauh dari urgensi kebutuhan pembebasan nasional Papua Barat. Kita harus buang segala keyakinan yang fiktif bahwa pembebasan datang dari Israel, Amerika, Inggris, Vanuatu yang tidak lebih mereka hanya punya supporting power, atau dari sumber manapun. Sebab, bicara tanah air, bicara tentang urat nadi kita sendiri. Darah itu harus berjalan lancar, dan ia akan lancar bila orang Papua sendiri melakukan aktivitas perjuangannya sendiri. Orang Papua Barat harus menjadi diri sendiri.

Kita Belum Solid Tapi Mimpi Solidaritas Internasional

Kita butuh intervensi negara lain dalam soal kita, tapi kita belum mampu membenahi diri sendiri dan organisasi perjuangan. Kenyataannya, kita terbuai dalam kepentingan kekuasaan NKRI di Papua Barat. Mahasiswa masih mendulang ijasah dibanding kuliah terdidik untuk kritis dan menjadi revolusioner Papua Barat.Tetua -pelaku sejarah- hilang satu-satu, sedang yang lain menjadi objek kepentingan Partai dan kedudukan elit-elit lokal NRKI. Mimbar-mimbar gereja menjadi tempat kompanye politik dengan kedok kebenaran Firman Tuhan. Parahnya, jemaat tolak Otsus pemimpin-pemimpin gereja dukung Otsus sembari sibuk buruh dana Otsus.Masyarakat adat tolak Otsus Dewan Adat tunggu dana Otsus demi nama Perjuangan. Pemuda Mahasiswa demo anti-NKRI tapi jatuh dalam pelukan Parpol RI dan Pemekaran yang semakin gencar. Yang lain berlindung dalam NGO sambil makan uang Otsus. Kapan kita mau menjadi diri sendiri?

Orang Papua jangan bermimpi atas nama ras, agama dan atau akar ideologi negara lain akan datang memerdekakan tanah air ini. Tidak logis atas nama kemanusiaan Israel datang bantu Papua, sedang ia sendiri tidak mempunyai rasa kemanusiaan atas warga Palestina. Negara-negara sibuk dengan kepentingannya sendiri. Negara PNG tetangga kita sekalipun, Michael Somare lebih mementingkan kepentingan ekonomi-politiknya dari pada Identitasnya sebagai Papua yang seharusnya punya rasa tanggung jawab keluarga bagi Papua Barat.Amerika Serikat sibuk mengamankan kepentingannya di kawasan pasifik -termasuk wilayah kita, demi kepentingan ekonomi-politik (baca: geliat negara-negara dalam pertemuan G8 kemarin). Kapan kita mau urus internal kita?

Inisiatif bersatu pun tumbuh patah-hilang berganti. Pertemuan-pertemuan hanya meninggalkan keputusan yang tak bernyawa. Banyak orang bicara Merdeka tapi tidak ingin mengorganisir diri dalam organisasi gerakan dan melakukan kerja perjuangan. Nafsu publikasi diri dan unjuk diri lebih hebat mengidap aktivis.Penipuan masal gemar dilakukan atas nama perjuangan. Banyak aktivis penyedot keringan rakyat Papua yang papa atas nama perjuangan. Tanpa sadar perjuangan dilakukan menuju Fatalisme gerakan. Kapan baiknya

Diskusi Topik

Topik tentang Zionisme dan Mosad perlu dijadikan diskursus yang lebih maju. Generasi Papua Barat yang mengeyam di bidang Theologi, Islamologi, Gereja dan Masyarakat dan Aktivis Papua Barat musti menempatkan waktu dan ruang soal ini, agar jangan terus menerus berada dalam kemiskinan berfikir -pinjam kata-kata Ismail Asso. Pemimpin-pemimpin gereja hendaknya mensiasati segala hal yang melibatkan bendera Israel dan konflik TImur Tengah yang berkepanjangan, agar mampu menempatkan posisinya dalam perjuangan nasional yang sedang dilakukan oleh rakyat Papua Barat.

Soal topik ini Bagi Gereja, Aktivis Mahasiswa Pemuda bisa terlibat untuk diskusi. Sebab soal nasional adalah tanggung jawab Agama, Akademisi, Intelektual, Pemuda dan organisasi perjuangan””

 

Penulis adalah aktivis Komite Nasional Papua Barat. Ia Berdomisili di Holandia kini Jayapura 

Tolak Kehadiran Militer dalam PAUD di Tanah Papua

Tolak Kehadiran Militer dalam PAUD di Tanah Papua

Penulis : Andreas M. Yeimo              

Aliansi Mahasiswa Papua

Sebelum melihat kehadiran militer dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penulis ingin menjelaskan beberapa pengetian kata dasar yaitu Sistem, Pendidikan, dan Militer.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema yang berarti  cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti system, jaringan, susunan, cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi atau cara berpikir.

Kata Pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar dapat secara aktif memahami apa yang disampaikan oleh gurunya.

Kata Militer adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), organisasinya yang merupakan kekuatan bersenjata dan yang harus menjaga dan mengamankan kedaulatan negara.

*** 

Di beberapa pelosok pedalaman Papua, di sana ada beberapa personil TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang sedang mengajar di beberapa daerah, misalnya di pesisir pantai Papua, yaitu di Biak bagian kampung, dan di pegunungan Papua yaitu di kabupaten Puncak Jaya.

Beberapa orang Papua memandang bahwa tidak salah, jikalau TNI dan Polri mengajar di tanah Papua. Karena tiap tahun walaupun ratusan bahkan ribuan mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan di jenjang  studi S1, S2 dan S3.  

Semua mahasiswa Papua maunya mencari kepentingan dan kesejahteraan pribadi dengan tidak menjadi guru. Padahal, guru sangat dibutuhkan dibandung profesi lain di Papua.

Memang sangat benar faktanya bahwa banyak mahasiswa Papua yang sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sudah malas untuk mengajar di tanah airnya sendiri. Tetapi jika dilihat dampak dan efeknya, sangat membahayakan, bila generasi muda Papua yang berpendidikan tidak kembali perhatikan PAUD.

Bayangkan bila PAUD di Papua ditangani militer seperti sekarang. Bagi anak-anak, apa yang mereka lihat mereka perbuat langsung. Maka pada dasarnya harus ditanamkan dengan sistem pendidikan yang ada agar anak usia dini tidak terpengaruh oleh sistem militerisme.

*** 

Pendidikan dan militer memiliki sistem, tujuan dan fungsi yang berbeda. Mereka berada di bawah satu payung besar yaitu negara.  

Ketika kita berbicara masalah organisasi, ada Visi dan Misi. Mereka juga punya sistem yang berbeda. Pendidikan punya sitem pendidikan sesuai perkembangan usia dan tingkatan pengetahuan. Juga dengan sistim Militerisme.

Ketika militer menjadi guru, maka bisa jadi sitem militerlah yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar, sementara pendidikan anak-anak punya sistemnya sendiri. Militer berpotensi menjadikan anak Papua menjadi sama wataknya dengan militer. Maka sudah sepantasnya, militer yang menjadi guru di Papua harus ditolak, karena akan merusak pembentukan manusia Papua melalui sistem pendidikan yang telah ada.

Kita harus tahu fungsi pendidikan dan militer. Militer bukan untuk mengajar, melainkan untuk mengamankan negara. Begitu pun dengan sistem pendidikan, bukan untuk mengamankan Negara, melainkan mendidik seorang anak agar mampu dan memahami nilai-nilai pendidikan, agar menjadi garam dan terang bagi sesamanya dalam dunia modern ini.

*** 

Harapan dan impian tak kunjung terealisasi melalui fakta dalam hidupku, di atas tanah air Papua yang tercinta. Berbagai macam masalah harus kutempuh dan kuperjuangkan. Entah itu masalah pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan masih ada banyak lagi.

Harapan kita ada pada anak muda Papua yang akan mengenyam pendidikan dengan baik, melalui sistem pendidikan yang baik, yang diajar oleh guru yang profesional, bukan oleh militer. 

Pemerintah Papua melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga baik itu Provinsi, Kabupaten/kota dan Distrik harus menyekolahkan anak-anak Papua yang masih menganggur dan tidak bersekolah di tanah air Papua. 

Pemerintah juga beri beasiswai mahasiswa yang akan jadi guru, agar mereka benar menjadi guru profesional, untuk kembali ke tanah Papua, mengajar, mencerdaskan kehidupan orang Papua. Dengan semakin banyaknya guru yang berkualitas, maka dominasi militer dalam dunia pendidikan, khususnya PAUD di Papua akan semakin berkurang. 

Dan itu akan jadi langkah maju untuk bangsa Papua.

Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Yogyakarta.

Kami Akan Terus Berjuang Sampai Papua Merdeka !

Kami Akan Terus Berjuang Sampai Papua Merdeka !

Isu yang kini tidak asing lagi adalah  kalau rakyat Papua ingin menentukan nasibnya sendiri. Ini dapat kita lihat dari berbagai media-media yang memberitakan masalah Papua dari berbagai sisi, juga dari berbagai informasi yang sekarang sedang terjadi dan sedang memanas di seluru penjuru dunia.

Tidak heran juga, masalah Papua sudah merupakan masalah global, masalah internasional, di dunia. Orang Papua selalu memperjuangkan hak-hak untuk merebut kemerdekaan penuh melalui forum-forum terbuka maupun tertutup.

Itu semua  usaha orang Papua: berjuang dan dengan berbagai cara  merebut kemerdekaan adalah upaya orang Papua memenuhi hak, sebagai bangsa West Papua.

Kita bisa melihat kembali masa sejarah singkat mengenai Papua di dalam pangkuan NKRI. Orang Papua ditindas, dibunuh, dianeksasi dan dilecehkan kedaulatannya, dan dicaci maki orang Papuanya oleh NKRI melalui aparat pemerintah, terutama militernya di atas tanah Papua.

Kami (Bangsa Papua) tidak bisa jelaskan pelanggarannya satu per satu, karena itu semua sudah jelas dan pastinya semua sudah tahu kalau Papua sedang terjadi seperti demikian. Sejarah yang membuktikan bahwa sejarah perjuangan Bangsa Papua lebih lama dan lebih panjang dibandingkan sejarah bangsa indonesia. Sekarang yang terjadi adalah negara indonesia tidak mau mengakui kalau Bangsa Papua ingin menentukan nasib sendiri. Apa maunya Indonesia? Dan sampai sekarang, mengapa Bangsa Papua masih di dalam bingkai NKRI, padahal, sebagai sebuah bangsa, West Papua berhak menentukan nasibnya sendiri?

Kita bisa lihat dan sangat jelas pada awal Bangsa Papua dijajah negara Indonesia pada tahun 1963 sampai sampai saat ini. Selama puluhan tahun penjajahan bangsa Indonesia, ada banyak sekali negara-negara luar yang sudah merdeka. Dan itu sudah lebih dari puluhan negara yang sudah menentukan nasibnya sendiri. Padahal penjajahan bangsa Indonesia terhadap Papua sudah sangat lama. Indonesia telah buat orang Papua menderita dan menderita karena setiap hari dibunuh, diperkosa, disiksa.  Paling sangat di sayangkan sekali. Apa yang membuat bangsa indonesia sangat cinta kepada Bangsa West Papua? Tidak lain kalau itu karena kepentingan ekonomi dan politik bangsa indonesia.

Bukankah di dalam Pancasila sudah tercantum di dalam sila ke-5 yang berbunyi, Keadilan sosial bagi seluru rakyat Indonesia." Bukankah juga di dalam UUD 1945 sudah ditegaskan kepada bangsa indonesia pada Alinea I (pertama) yang berbunyi, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri keadilan. Mana buktinya?

Manusia memiliki akal budi yang sudah diciptakan Tuhan. Manusia yang sempurna memiliki akal budi dan bisa berfikir secara sehat. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. tetapi apa yang dilakukan pemerintah indonesia, UU ko yang dibuat sendiri tetapi yang dilanggar juga sendiri.

Dari dahulu, pembunuhnan demi pembunuhan terjadi. Penyiksaan. Pemerkosaan, sudah banyak kasus.  Semua itu jadi bukti kata-kata jenderal TNI, Ali Murtopo yang mengatakan: Bila orang Papua ingin merdeka, surati Amerika Serikat agar bangsa Papua diantar ke bulan untuk merdeka di bulan. Atau mencari pulau lain di fasisfik untuk merdeka di sana. Artinya, Ali Murtopo mengatakan bahwa Indonesia tidak butuh orang Papuanya, hanya butuh tanah Papua yang kaya raya. Terbukti dengan eksploitasi besar besaran,dimulai dengan PT. Freeport, tanpa meningkatkan kesejahteraan orang Papua.

Tetapi ingat bangsa Indonesia, selama Bangsa Papua masih berdiri di atas tanah Bangsa Papua, selama Bangsa Papua masih banyak pelajar-pelajar muda, pejuang mahasiswa, aktivis, dan pejuang-pejuang bangsa Papua, kami akan terus berusaha menegakkan kebenaran sejarah, dan menunjukkan pada dunia, rekayasa yang kau buat, demi tanah Papua, bukan manusia Papua.

Walau politik kelas wahid dan kasta tinggi bagaimana pun yang kau gunakan, masalah Papua tidak akan pernah selesai hingga bumi ini kiamat. Kami tahu kami berada pada jalur kebenaran, dan kami akan berjuang untuk membuatmu masuk surga, setidaknya dengan berjuang agar kau (RI)  mengakui dosa-dosa politikmu di masa silam  terhadap  Bangsa West Papua.

Karena kami tahu, kebenaran dapat disalahkan, seperti keberhasilanmu memanipulasi sejarah kedaulatan bangsa kami demi ekonomimu, tetapi kebenaran tidak dapat dikalahkan. Artinya, kami tahu, di ujung sana, ada kemerdekaan sebagai penegakan kebenaran sejarah bangsa kami, buat bangsa  kami, West Papua menanti kami: Papua Merdeka!

" Hendaklah kamu sepikir, sehati, sejiwa, satu dalam kasih dan satu tujuan untuk  terus berjuang sampai Papua Merdeka "

                                                                            Filipi 2:2b