Novelis Muda Papua, Aprilia RA Wayar, Diundang di UWRF

Novelis Muda Papua, Aprilia RA Wayar, Diundang di UWRF

Aprilia RA Wayar @Ist

Jayapura, MAJALAH  SELANGKAH – Novelis muda Papua,  Aprilia RA Wayar diundang mengikuti Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) pada 3-7 Oktober 2012  mendatang di Ubud, Bali. Ia akan ikut UWRF bersama 15 penulis muda Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia.

Alumna Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ini mengatakan, dewan kurator memberi komposisi penulis terpilih terdiri dari lima penyair, lima cerpenis, empat novelis, dan satu esais. “Kami terdiri dari empat perempuan dan sebelas pria,”kata  Aprilia kepada media ini, Rabu, (26/9).

Wartawan Tabloid Jubi ini mengatakan, novelnya yang berjudul “Mawar Hitam Tanpa Akar” yang lolos seleksi itu menceritakan tentang sebuah kisah keluarga muda kelas menengah Jayapura dengan segala dinamika kehidupan, mulai dari percintaan sampai kaitan-kaitan dengan persoalan-persoalan politik yang dialami masyarakat Papua.

Ia mengatakan, pada Vestifal itu, ia dan teman-temannya akan mempresentasikan karyanya. “Kami akan berbicara pada panel diskusi bersama sastrawan-sastrawan asing dari sekitar 20 negara. Saya dapat jadwal presentasi pada, Sabtu 6 Oktober 2012 dan Minggu, 7 Oktober 2012,” kata mantan Aktivis FNPP itu.

Novelis perempuan Papua pertama di era tahun 2000-an  menjelaskan, karyanya bersama teman-temannya akan dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam antologi dwi-bahasa UWRF. Keseluruhan program Indonesia UWRF didanai bersama oleh Hivos, sebuah lembaga nirlaba Belanda, dan UWRF sendiri. (Ge/MS)

Dua Anggota TPN PB dan OPM Yang Ditembak Di Nabire Dirujuk Ke RSUD Jayapura

Dua prajurit TPN PB dan OPM pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM)yang ditangkap bersama pimpinannya Leo Magay Yogi, di Nabire, dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kotaraja, Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua.

Kedua anak buah Leo Yogi itu diterbangkan dari Nabire menggunakan pesawat Skytruck milik Polri setelah sebelumnya sempat dirawat di RSUD Nabire akibat luka tembak yang dideritanya.

Keduanya teridentifikasi bernama Yulianus Nawipa, dan Marcel Muyapa selaku sopir Leo Yogi.

Kabid Dokkes Polda Papua Kombes dr Raymond kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan, keduanya tengah diobservasi di RS Bhayangkara, sebelum tim dokter melakukan operasi “Yulianus Nawipa yang menderita luka tembak. Sedangkan hanya menjalani pemeriksaan biasa,” kata Kombes Raymond.

Tim gabungan aparat keamanan, pada Kamis (30/4) siang menangkap Leo Yogi beserta kedua anak buahnya serta satu pucuk senpi .

Aksi penangkapan itu diwarnai baku tembak yang menyebabkan dua anggota OPM mengalami luka tembak termasuk Leo Yogi.

Namun nyawa Leo Yogi tidak berhasil ditolong akibat perdarahan yang dialaminya.

AMP: Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum.

Spanduk yang dibentangkan mahasiswa Papua saat aksi 1 Mei 2015 di Surabaya. Foto: Ist.

Surabaya, AMP In Action -- Hari ini, 1 Mei 2015,  mahasiswa Papua yang tergabung dalam Komite Kota Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) Surabaya turun jalan menentang penggabungan Papua ke dalam Indonesia. Namun rupanya pihak kepolisian Polrestabes Surabaya justru membuat kisruh aksi demai yang digelar oleh AMP Komite Kota Surabya.

Dari Surabaya kami melaporkan, tiga mahasiswa atas nama Frans Madai, Elias Pekey dan Hendrik Rumaropen, dikabarkan ditangkap kepolisian setempat. Polisi juga sita atribut AMP seperti bendera AMP, Spanduk Referendum, Tali Komando, Poster Bintang Kejora, dan Noken Asli Papua.

Hingga kronologis berita ini ditulis, tiga mahasiswa yang ditangkap oleh Mapoltabes Surabaya telah dibebaskan namun sejumlah atribut aksi yang digunakan waktu itu masih di tahan oleh pihak kepolisian surabaya. 

Polisi Segera Mengembalikan Atribut dan Perangkat Aksi AMP Yang di Tahan oleh Polrestabes Surabaya, kalau tidak kami menuntut dan naik banding secara hukum, tanggapan Secretary General AMP Komite Kota Surabaya Yabingga Togodly.

Yabingga Togodly juga menilai pihak kepolisian surabaya tidak berprofesianl terhadap hukum dan demokrasi di negara ini, justru melanggar atauran yang dibuat oleh mereka sendiri. Ia juga mendesak agar atribut yang ditahan oleh pihak Polretabes Surabaya segera kembalikan, jika belum di kembalikan  sesuai waktu yang ditentukan maka AMP Komite Kota Surabaya akan naikan  banding dan diselesaikan secara hukum, biar masyarakat surabaya dan indonesia pada umumnya tahu bahwa segala TIPU DAYA hukum dan demokrasi indonesi yang selama ini diterapkan di negeri ini adalah BOHONG BELAKA dan tidak sesua undang-undang. Justru yang melanggar adalah dari aparat keamanan (TNI-POLRI) pemerintah indonesia itu sendiri.

Kami akan buktikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah Indonesia mana yang benar dan mana yang salah "siapa yang benar dan siapa yang salah". Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) akan membela perjuangan melawan antara TIPU melawan NENAR, dan BENAR melawan TIPU di meja hukum ujarnya Yabingga Togodly saat dikonfirmasih melalui via telephone celuller langsung dari Surabaya kepada admin situs ini.

Tunggu Informasih Lebih Lanjut....SALJU...

PAPUA MERDEKA!

"Referendum sebagai solusi final dalam penyelesaian West Papua. Tidak pernah ada orang Papua berjuang bagi Indonesia, yang ada adalah Papua pernah dan sedang berjuang bagi kemerdekaan negerinya Papua Barat," 

(admin)

OPM Bukan Kartu Joker bagi Papindo untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi

Menanggapi tanggapan dari Wakil Ketua Baleg DPRP, Ruben Magay, sebagaimana disinyalir berbagai media nasional di Tanah Papua seperti TabloidJubi.com, SuluhPapua.com dan BintangPapua.com, Tentara Revolusi West Papua lewat Kantor Secretariat-General menyampaikan

“penyesalan dan dukacita sedalam-dalamnya atas pola pikir yang picik dan kotor seperti dinyatakan Ruben Magay, politisi Papindo untuk melibatkan para tokoh yang selama ini disebut OPM

seperti dirilis TabloidJubi.com berikut

Sebenarnya sejak awal, ketika tim asistensi UU Otsus dibentuk, saya tawarkan kalau mau revisi UU Otsus, harus melibatkan para tokoh yang selama ini disebut OPM. Pikiran mereka harus masuk, karena bargeningnya ada disitu. Tapi kalau hanya bicara bargening ekonomi, Otsus Plus tak ada nilainya

Pernyataan singkat dari Markas Pusat Pertahanan Tentara Revolusi West Papua (TRWP) tanggapan pernyataan lisan yang diketik dari Secretariat-General. Kata Wenda,

Anak Ruben Magay yang selama ini berbicara seolah-olah demi kepentingan rakyat, tetapi ternyata berpikiran picik dan kotor. Pikiran sempit seperti ini siapa yan ajar dia? Dia sekolah di Indonesia, jadi pikiran dia sama sudah, apalagi dia menjabat di Indonesia lagi, tambah bagus, tambah punya logika politik yang sama persis dengan majikannya orang Indonesia. Dia punya akal busuk yang tidak saja merugikan OPM tetapi keseluruhan nasib bangsa Papua di West Papua dan East Papua.

Selanjutnya catatan ini menyatakan

Mempermainkan OPM atau tokoh OPM sebagai Kartu Joker untuk meloloskan Angenda yang Bukan Tuntutan OPM, tetapi racikan para politisi pagi buta Papua saat ini yang menjabat sebagai kaki-tangan penjajah di Papua merupakan perbuatan tidak terpuji dan menyedihkan.

Gen. Wenda mengingatkan kembali

OPM Bukan Kartu Joker bagi anak-anak Papindo seperti Magay, Enembe, Wonda, siapa lagi anak Murib itu, pokoknya semua anak-anak saya semua, untuk Sesuap Nasi di Pangkuan Ibutiri Pertiwi. Kalau mau cari makan, ya, cari makan dengan cara yang layak dan terhormat, bukan dengan cara nyamuk atau lintah yang kerjanya menghisap darah makhluk lain untuk akhirnya setelah kenyang dia mati sendiri. Itu yang saya bilang ulang-ulang, lebih baik sekolah di hutan New Guinea daripada sekolah di Jawa atau di bangku penjajah.

Sebagai tambahan Sekretaris-Jenderal TRWP Lt. Gen. Amunggut Tabi mencatat:

Minta maaf, saya sebenarnya sudah beberapa kali coret kalimat-kalimat langsung dari Panglima, tetapi saya merasa berdosa kalau tidak menyalinnya langsung, jadi saya harap para politis muda Papua, termasuk saya, perlu kita belajar dari orang tua kita, yaitu orang tua yang ada di RimbavRaya ataupun Kampung dan Kota di New Guinea. Ada baiknya kita sebagai politisi muda, kita perlu jaga cara berpikir, naluri politik dan akal sehat kita agar ttidak mudah teracuni oleh virus cara berpikir penjajah. Biasanya kaum penjajah meninggalkan bekas kaki, yaitu cara berpikir kepada wilayah dan bangsa jajahannya. Jadi, mari kita camkan peringatan ini sebagai cambuk kecil untuk memperbaiki kita semua, bukan sebagai kritikan menjatuhkan.

Menutup catatan ini, Lt. Gen. Tabi menyampaikan kepada Gubernur Provinsi Papua, Ketua DPRP dan Ketua MRP,

Apapun jabatanmu, berapa lama-pun Anda menjabat, apapun yang Anda mainkan dalam kursi NKRI ini, Tuhan menciptakan Anda dan saya sebagai orang Papua, meletakkan kami bersama di Tanah Papua, dengan maksud dan tujuan yang kita harus gali dan telusuri bersama, sampai rahasia itu terungkap. Oleh karena itu, kalian bertiga sebagai putra terbaik dari Suku Lani, bersama Wakil Gubernur dan pejabat lain yang mayoritas berasal dari Pegunungan Tengah saat ini, kalian harus sadar, bahwa posisi Anda Orang Papua di dalam NKRI ialah Anak Tiri. Sekali lagi, Anak Tiri, bukan Anak Kandung.

Oleh karena itu, apapun yang kalian pikirkan untuk minta kepada Ibutiri Pertiwi, pikirkanlah untuk meminta apa saja yang DAPAT ANDA MINTA dan AKAN ANDA DAPATKAN dalam status dan hak Anda sebagai Anak Tiri. Jangan berpikir dan meminta hak dan kewenangan Anak Kandung Jawa, Sumatera, Sulawesi. Karena meminta bukan hak Anda sendiri sama saja dengan usaha menjaring angin. Lebih parah lagi, lupa diri dan tidak sadar kedudukan sebagai Anak Tiri ialah kesalahan terbesar kalian yang menjabat di dalam pemerintah kolonial NKRI.

Dalam mengakhiri catatan ini disampaikan kepada seluruh rakyat Papua bahwa Otsus I, Otsus II, Otsus III, dan Otsus Plus atau Otsus IV semuanya adalah “racun” yang akan membunuh dan menghabisi orang Papua dari tanah laluhur kita. Obat satu-satunya untuk mengobati “racun mematikan” itu ialah Merdeka.

Ya, “Merdeka Harga Mati!”

FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

JAKARTA (voa-islam.com) - Mencermati makin memanasnya situasi di wilayah timur Indonesia, di antaranya di Papua akibat ulah terror  OPM dan juga kerususuhan Ambon yang ditengarai ditunggangi RMS, ormas-ormas Islam yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) Jum’at (23/12) mendatangi Dirjen Pothan (Direktur Jenderal Potensi Pertahanan).

Delegasi FUI dipimpin oleh KH. Muhammad Al Khaththath, didampingi ketua dewan penasehat Habib Rizieq Syihab bersama Ahmad Sumargono, Chep Hernawan, Munarman, Tabrani Sabirin, Zahir Khan dan Aru Syeif Assadullah. Sementara dari jajaran Kemenhan yang menerima delegasi FUI antara lain, Pos Hutabarat, ditemani oleh Dirjen Komponen Cadangan Santoso, Direktur Hukum Strategi Pertahanan Fachruddin, Sekretaris Dirjen Pothan Ustiwa dan pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut FUI menyampaikan pernyataan pers terkait makin memanasnya kondisi di papua ditambah pihak Kristen mengusulkan referendum di daerah tersebut. Berikut ini adalah kutipan lengkap pernyataan sikap FUI:

“Tolak Pemisahan Papua dari NKRI”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kumpulan pulau-pulau dan seluruh penduduknya yang beraneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agamanya  yang membentang di Khatulistiwa dari kota Sabang di Propinsi Aceh sampai Merauke di Propinsi Papua adalah negara yang berdaulat dan sah diakui oleh berbagai negara dan bangsa di dunia.  Negara dengan kebhinekaannya yang luar biasa itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana bunyi pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, nikmat ini harus disyukuri dengan memberikan pengabdian secara ikhlas dan sungguh-sungguh kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan ibadah dan karya nyata pemerintah dan rakyat sehingga terwujud kehidupan yang mulia bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka serta terpenuhi kebutuhan kolektif seluruh rakyat akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa terkecuali.

Salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan wilayah NKRI.  Sejarah mencatat rasa syukur dan sabar atas nikmat kemerdekaan dari kolonial Belanda dan memiliki negara berdaulat dengan mengalahnya umat Islam atas pencoretan tujuh kata, yakni ”dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” dari Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI yang baru sehari diplokamirkan dan kondisi revolusi.  Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pula, umat Islam melalui berbagai ormas Islam  secara pro-aktif mendorong perdamaian di Aceh sehingga konflik Aceh selesai dan Aceh tetap dalam pangkuan NKRI.

Oleh karena itu, sehubungan dengan naiknya eskalasi konflik di Papua dan Maluku yang ditengarai sebagai bagian dari suatu design untuk melepaskan wilayah tesebut dari NKRI oleh RMS dan OPM, maka para pimpinan ormas dan gerakan Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menyatakan:

Pertama, Menolak usulan referendum dari gereja Papua atau siapapun untuk melepaskan Papua dari NKRI.  

Kedua, Mewaspadai rencana Vatikan menunjuk langsung Uskup Papua yang akan menjadi pembuka jalan bagi lepasnya Papua dari NKRI sebagaimana kasus Timor Timur.

Ketiga: Mengecam segala intervensi asing di Papua untuk lepasnya Papua dari NKRI.

Keempat, Menuntut Menteri Pertahanan untuk mencabut pernyataannya bahwa di Papua tidak ada intervensi asing karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kelima, Mendesak pemerintah mengambil  tindakan tegas terhadap gerakan separatis OPM di propinsi Papua dan RMS di propinsi Maluku yang telah melakukan berbagai tindakan teror yang sistematis kepada rakyat dan pemerintah, seperti membunuh TNI/Polri dan rakyat, membakar kantor dan bendera merah putih seraya menaikkan bendera OPM dan RMS. 

Keenam, Bilamana pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dan signifikan terhadap berbagai rongrongan dan teror yang dilakukan oleh OPM dan RMS, maka umat Islam dari berbagai penjuru tanah air siap berhijrah dan berjihad ke Papua dan Maluku untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. [ahmed widad]

IKAPPMMA JAYAPURA MENOLAK TEGAS PEMEKARAN KABUPATEN BARU WEDAUMA

Pada saat diskusi penolakan Kabupaaten baru Wedauma Foto /Ketua IKAPPMMA & Wakil Ketua IKAPPMMA Jayapura-/KM

Jayapura,(KM)— Ikatan Pemuda, Pelajar,  Mahasiswa, Masyarakat, Agadie (IKAPPMMA) Se- Jayapura menggelar diskusi menolak  tentang  pemekaran kabupaten  paniai baru yakni Wedaumamo  Kamis, (06/11/2014) di Geren, Kota Raja Luar, Jayapura Papua. .

Diskusi mulai berawal dari pukul 13.51 waktu papua sampai dengan pukul 15.00 waktu papua,

Menurut Ketua badan pengurus IKAPPMMA Jayapura Elimelek Kadepa ,pada saat diskusi kepada www.kabarmapega.com mengatakan saya sebagai bagian pribumi asli paniai , saya mewakili sebagai mahasiswa paniai menolak dengan tegas untuk pemekaran kabupaten baru yakni, wedaumamo ini. ujarnya

kata dia, diamana kabupaten baru tersebut yakni kabupaten wedauma, yang merangkul lima kecamatan yakni, Kecamatan . Kebo Paniai Utara, Kecamatan Ekadide, Kecamatan Agadide, Kecamatan Bogobaida, Kecamatan Aweida yang baru ajukan pemekaran di pemda paniai.

 

pihak-piak yang kalah  dalam kompetisi pilkada maka anda orang gagal dalam politiknya. maka stop menjual masyarakatnya. tambahanya 

semua orang ingin menjadi orang nomor satu tetapi lihatlah diri anda. engkau tidak berhasil maka pembangunan apa yang engkau bangun di suatu daerah baru tersebut. apalagi lebih menghancurkan tatanan hidup masyarakat lokalnya. Ujarnya 

Wakil ketua badan pengurus  IKAPPMMA jayapura Alpius Kobepa menambahkan, dipertanyakan adalah berapa banyak sumber daya manusia (SDM) sudah kaderkan maupun suda disiapkan olehmu. Selama engkau pernah menjadi seorang pejabat publik di suatu kabupaten pernah mengabdi bentuk pembangunan fisik apa yang dibangun. tegasnya 

Apakah hanya memiliki pejabat (kosong satu) di suatu tempat lalu yang membekab adalah orang seberang lalu mematikan keinginanmu. 

Maka masih banyak yang kita harus belajar semoga kabupaten Induk yang kita miliki pun harus dibenahi kembali karena semua sisi masih. Orang lain menertawakan Kabupaten Paniai. Sampai saat ini di Paniai tak ada perubahan pembangunan fisik maupun pembangunan intansi.  ujarnya (Yunus Ekii Gobai/KM)

Manajemen Freeport semakin semena-mena, Pekerja ancam mogok kerja selama satu bulan

---

Kawasan Grassberg, Freeport, Papua, Indonesia

OkeJoss.com – Insiden kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kelalaian manajemen PT Freeport Indonesia dalam menerapkan standar operational prosedur akhirnya kembali mendapatkan sorotan dan kecaman dari pekerjanya. Menanggapi hal tersebut, para pekerja PT Freeport Indonesia dan beberapa aliansi subkontraktor mengancam akan melakukan aksi mogok kerja di semua area tambang selama satu bulan penuh.

Ketua serikat pekerja PT. Freeport Indonesia Sudiro bahkan mengatakan jika manajemen dan pimpinan PT Freeport masih semena-mena dalam melakukan para pekerjanya, maka rencana aksi mogok kerja tersebut akan benar-benar dijalankan mulai tanggal 6 November hingga 6 Desember 2014.

Selain pimpinan dan manajemen yang bertindak semena-mena, serikat pekerja juga mengganggap jika manajemen dan pimpinan PT. Freeport telah gagal menjalin hubungan baik dengan pihak maupun instansi lain yang berada di lingkungan kerja Freeport di Papua.

“Manajemen dan pimpinan Freeport semakin semena-mena dalam memperlakukan pekerja. Mereka juga gagal dalam menjalin hubungan baik dengan pihak maupun instansi lain yang berada di lingkungan kerja perusahaan di Papua,” ungkap Ketua Serikat Pekerja Freeport, Sudiro.

Bersamaan dengan ancaman yang dilakukan oleh para pekerja dan beberapa aliansi subkontraktor tersebut, mereka meminta agar induk perusahaan yang bertempat di Amerika Serikat tersebut segera mengganti manajemen di perusahaan Freeport Indonesia. Sudiro juga mengatakan jika pihak pekerja telah melakukan musyawarah terkait sistem mutasi dan rotasi tugas yang dilakukan manajemen saat ini, namun hingga saat ini masih belum ada penyelesaian dan tindak lanjut dari pihak manajemen.

Terkait ancaman mogok dari para pekerjanya tersebut, manajemen PT Freeport Indonesia sendiri masih enggan menanggapi. Jika ancaman mogok pekerja benar dilakukan, maka kemungkinan besar pendapatan negara dari royalti dan setoran pajak PT Freeport Indonesia dapat dipastikan akan merosot dan cukup berdampak kepada perekonomian Indonesia.

Su,ber :  www.okejoss.com

AT A PROTEST FOR TWO FRENCH JOURNALISTS JAILED IN WEST PAPUA

---

Protesters call for the release of two French journalists outside the Indonesian consulate 

A face frowned through the glass at a bright banner waving on a fishing rod below the consulate window. 15 years in an Indonesian jail can be the penalty for flying the Morningstar flag, symbol of the West Papuan independence movement. But Jakarta’s little patch of Sydney lay 50 cm away, separated from Australian soil by a stern metal fence. There was nothing they could do.

A tiny pod of protesters had prisons in mind as they gathered on the Maroubra footpath outside the Indonesian consulate yesterday. They held up candles in glass lanterns for two French journalists who have been trapped in a West Papuan jail for more than 40 days. Depending on how things pan out they could face 20 years behind bars.

This reporter helped organise the vigil because Valentine Bourrat, 29, and Thomas Dandois, 40 have little prospect of seeing freedom any time soon unless the Indonesian Government relents and lets them go. The journalists went to the secretive region, annexed by Indonesia in 1969, to make a documentary for Arte TV in France. They wanted to report on the independence movement which began fighting after a disputed vote called the “Act of Free Choice” handed the fertile western half of New Guinea to Jakarta.

The lure of the story is strong for Western media. Some highland tribes have had little contact with the modern world. Remote areas are almost first contact regions.

A demographic genocide has unfurled since Indonesia took over according to the University of Sydney’s Centre for Peace and Conflict Studies, which has reported that migrants outnumber native West Papuans after less than 50 years of occupation. Endangered tribes may vanish before their unique existence is even recorded.

Independence fighters hiding in caves have fought the Indonesian military with bows and arrows, and relic World War II rifles found in the forest. Over the years the military has responded with napalm, cluster bombs and aerial strafing.

Indonesia promises to bring greater economic development to the region which contains the world’s richest goldmine as well as valuable timber and agricultural land. But Jakarta is highly sensitive about any hints that West Papuans aspire to separate and has gone to great lengths to silence independence leaders - including putting an international arrest warrant out for Benny Wenda on bogus accusations of terrorism in 2011. Interpol dropped the red notice after finding it had been politically motivated.

Independence leader Benny Wenda tuning his ukelele at the raising of the Morningstar flag in PNG in December. He was falsely accused of terrorism. Interpol dropped the red notice after finding the allegations were politically motivated.

This sensitivity makes interviewing the armed independence movement, the OPM, an extremely difficult task, not least because of the logistical difficulties of finding them and the expense of getting there.

It is a story coveted by journalists who are proud of their craft and are keen to tell the little-known stories of the region. Indonesia’s supporters have said it is easy to get a foreign journalist’s visa through the right channels, but reporters say that in practice they have found the reverse to be true. Gold Walkley-winning journalist Mark Davis was recently granted a pass to produce a Dateline story for Australian TV station SBS which aired on June 3. But he was openly followed through the streets by Indonesians who filmed him as he went. That kind of attention makes it difficult for reporters to do their jobs because West Papuans can be afraid to tell their stories even when a potential informer isn’t hovering.

Ms Bourrat and Mr Dandois did what others have done before them. They went in on a tourist visa, and they got caught. The usual penalty is to be deported, but Indonesian authorities have instead responded with a severity that has shocked the media industry.

Indonesian police told Fairfax Media reporter Michael Bachelard that the pair were being investigated for criminal subversion after communicating with independence leaders. If they are charged they could face 20 years in prison. The pair could get the maximum five years’ jail for the visa breach alone. The Immigration Office in Papua told Fairfax Media that they want the journalists to get the maximum penalty.

The International Federation of Journalists and the Media Entertainment and Arts Alliance have both called for Ms Bourrat and Mr Dandois to be freed. “MEAA condemns the ongoing detention of the pair and urges Indonesian authorities to free Dandois and Bourrat and drop all charges against them,” the journalist’s union said in a statement.

In New Zealand a lunchtime vigil was held at the central Auckland city church of St Matthews where Vicar Helen Jacobi prayed for the pair. 

A rally was held in Wellington on the steps of Parliament calling on the NZ Government to help the journalists.

In Sydney, supporters held candles at the gates of the Indonesian consulate and gave flowers to passers-by before writing letters of support to send the journalists.

There were more police than protesters there, perhaps because the FaceBook event page registered 100 people as attending. Many without the ability to attend had registered their support from far-away places by clicking they were “going”.

Indonesian President-elect Joko Widodo has said he wants to open up West Papua to foreign media, address corruption and improve human rights across the archipelago. Human Rights Watch researcher Andreas Harsono said he will have to battle forces that don’t want change both in West Papua and in his own coalition. When asked how Australia can help, Mr Harsono said: “criticise”. When the rest of the world makes it clear that violating human rights is not acceptable it helps Jokowi to overcome opposition, he said.

His first test is now laid before him.

The Indonesian Embassy was contacted for a response. Police Attache Mr Nazluddin referred questions to police in Indonesia who have all the details of the case. Mr Nazluddin said that if people want to know how authorities respond in West Papua, then they should go themselves to the region and gather their own information.

Follow Alison on Twitter: @AlisonBevege

By : http://www.vice.com/en_au/read/some-australians-and-new-zealanders-protested-the-jailing-of-two-french-journalists-in-west-papua

Jejak Kapitalisme Ekstraktif di Bumi Papua

Jejak Kapitalisme Ekstraktif di Bumi Papua

Rubrik: Laporan Khusus

Telah dicetak dan diterbitkan dalam Satu Papua Edisi 09/2014

Jakarta, 27 Mei 2011 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi meluncurkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. Kabupaten Timika Papua termasuk satu dari empat daerah yang dipusatkan bagi 17 proyek groundbreaking ini.    Proyek yang dicanangkan adalah proyek jalan raya Timika-Enarotali sepanjang 135 km dengan investasi senilai Rp 600 miliar yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Papua dan Pemkab Merauke. Selain itu, juga dicanangkan proyek pembangunan jalan raya dari Merauke-Waropko sepanjang 600 km yang akan membutuhkan dana sebesar Rp 1,2 triliun.

 Bagi Papua, MP3EI adalah tahap berikut dari skema pengurasan sumber daya alam. Momentum ini tidak terpisahkan dari kontrak jangka panjang Indonesia dengan perusahaan tambang Freeport-McMoRan di Papua. Disusul kemudian ratusan investasi yang memutilasi ruang bumi Papua dalam konsesi-konsesi tambang, migas, perkebunan, industri kehutanan dan proyek-proyek lainnya. Tidak ada yang memungkiri, berbagai kejahatan kemanusian dan lingkungan turut terjadi sejak perusahaan-perusahaan itu beroperasi.

 Jejak Kapitalisme Ekstraktif

Sejak operasi pertambangan Freeport-McMoRan tahun 1967 hingga saat ini, Papua telah masuk dalam cengkraman kapitalisme ekstraktif yang memberikan prioritas pada keamanan aliran energi, material dan investasi (finance kapital) lebih utama ketimbang keselamatan alam dan manusia lokal.  Tata ruang di Papua kini penuh sesak dengan konsesi-konsesi pertambangan dan migas yang dikenal memiliki daya rusak besar pada secara permanen pada lingkungan.

Papua juga menjadi incaran industri perkebunan skala besar baik yang terkait atau tidak dengan MP3EI. Industri kehutanan (logging) juga marak merambah segenap penjuru kawasan hutan di Papua. Data dinas kehutanan untuk kegiatan pertambangan di Papua yang telah dizinkan 42 unit dengan total luas 96.563 Ha. Kementrian ESDM mengaku tidak memiliki data dari izin usaha pertambangan (IUP) data yang dikeluarkan pemerintah daerah. Saat ini ada 60 izin (Papua 26 izin dan Papua Barat 34 Izin) meliputi luas Sekitar 961.372,39 hektar. Itu belum termasuk izin baru dari kabupaten, Konsesi kontrak karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) dan Wilayah Kerja Migas.

Konsesi kontrak karya (KK), Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKB2B) dan Wilayah Kerja Migas oleh pemerintah pusat masih mendominasi peruntukan lahan di Papua.  Peta ruang konsesi pertambangan dan migas menjadi bukti masifnya konsolidasi lahan untuk kepentingan industri keruk. Konsesi tambang yang notabene dikeluarkan oleh pemerintah pusat menyisakan sedikit ruang bagi daerah kabupaten. Di Kabupaten Tolikara Papua, hanya tersisa tidak lebih 50% wilayah kelola daerah setelah dikurangi berbagai konsesi tambang termasuk konsesi Freeport dan kawasan lindung kehutananan. Tidak sedikit perseteruan berlanjut hingga proses gugatan pengadilan atau para Bupati yang mbalelo dengan mengeluarkan izin pertambangan di lokasi yang sama. Pada akhirnya keputusan yang kental dengan praktik korup ini menjadi “bom waktu” konflik dikemudian hari.

Kewenangan besar kepala daerah kabupaten seringkali berbenturan dengan agenda pemerintah pusat. Terjadi tumpang tindih peruntukan lahan hingga konflik kepentingan atas penguasaan sumber daya alam yang makin diperparah dengan praktik korupsi dan kolusi.

Di lapangan perampasan paksa berlangsung secara kasat mata. Mega proyek LNG Tangguh telah merampas 50 ha lahan marga Sowai di kampung Tanah Merah lama. PT Freeport juga telah mengambil paksa tanah adat orang Amungme.Tragedi kelaparan dan kematian massal warga di Distrik Kwoor berhubungan dengan konflik konsesi pertambangan dan kerusakan lingkungan di bagian hulu Kwoor, Kabupaten Tambrauw. Konflik konsesi tambang antara PT. Akram Resources dan PT. Choice Plus Energi Petroleum diduga telah menyebabkan kerusakan lingkungan di kawasan cakar alam Tambrauw Utara juga di Suaka Marga Satwa Jamursbamedi.

 Keselamatan Papua

Agenda apitalisme ekstraktif telah menyusup dalam agenda pemekaran dan otonomi khusus (otsus) Papua. Penanda dominasi kapitalisme ekstraktif adalah monopoli ruang dan perburuan potensi nilai uang yang dibisa dihasilkan hingga pengurasan bahan mentah. Bagi daerah pemekaran atau kabupaten baru segera dapat dilihat dari jumlah izin usaha pertambangan yang dikeluarkannya. Agenda pemekaran juga dilatarbelakangi penguasaan sumber daya alam, bukan demi keselamatan. Saat ini ada sekitar 50 usulan pemekaran kabupaten di Papu , bahkan ada wacana pemekaran Papua Tengah, Papua Timur dan Teluk Cenderawasih, sehingga menjadi tujuh provinsi.

Sementara itu ekspor bahan mentah dari Papua terus meningkat. Pada November 2012 sebesar US$136.81 juta atau mengalami peningkatan 9,23 persen dibandingkan Oktober 2012. Barang-barang yang diekspor pada bulan November 2012 terdiri atas Bijih Tembaga & Konsentrat (HS26) senilai US$130,31 juta; Kayu & Barang dari Kayu (HS44) senilai US$6,49 juta; dan ekspor golongan non migas lainnya sebesar US$0,01 juta. Pada bulan November 2012 tidak ada ekspor Ikan & Hewan Air Lainnya (HS03).

Otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat seharusnya dapat berbuat lebih untuk keselamatan Papua asalkan dijalankan berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. bukan menjdi perasan energi dan material bagi negara lain. Bukan tidak mungkin, dengan laju pengurasan begitu besar potensi dan kekayaan sumber daya alam tinggal mitos belaka bagi generasi masa depan Papua.

Pada bagian penghujung dari hiruk pikuk eksploitasi ruang dalam praktek kapitalisme ekstraktif di Papua adalah jaminan layanan pasokan energi dan material yang tidak dinikmati oleh warga Papua. Pasokan ini dipastikan untuk melayani kepentingan negara-negara tertentu dan pemerintah pusat. Sementara bagi warga Papua, menyempitnya ruang hidup dan hilangnya layanan alam adalah krisis yang harus mereka hadapi dimasa kini dan masa depan.

Tim Jaringan Advokasi Tambang