FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

FUI: Umat Islam Siap Berjihad Tumpas OPM dan RMS

JAKARTA (voa-islam.com) - Mencermati makin memanasnya situasi di wilayah timur Indonesia, di antaranya di Papua akibat ulah terror  OPM dan juga kerususuhan Ambon yang ditengarai ditunggangi RMS, ormas-ormas Islam yang tergabung dalam FUI (Forum Umat Islam) Jum’at (23/12) mendatangi Dirjen Pothan (Direktur Jenderal Potensi Pertahanan).

Delegasi FUI dipimpin oleh KH. Muhammad Al Khaththath, didampingi ketua dewan penasehat Habib Rizieq Syihab bersama Ahmad Sumargono, Chep Hernawan, Munarman, Tabrani Sabirin, Zahir Khan dan Aru Syeif Assadullah. Sementara dari jajaran Kemenhan yang menerima delegasi FUI antara lain, Pos Hutabarat, ditemani oleh Dirjen Komponen Cadangan Santoso, Direktur Hukum Strategi Pertahanan Fachruddin, Sekretaris Dirjen Pothan Ustiwa dan pejabat lainnya.

Dalam pertemuan tersebut FUI menyampaikan pernyataan pers terkait makin memanasnya kondisi di papua ditambah pihak Kristen mengusulkan referendum di daerah tersebut. Berikut ini adalah kutipan lengkap pernyataan sikap FUI:

“Tolak Pemisahan Papua dari NKRI”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan kumpulan pulau-pulau dan seluruh penduduknya yang beraneka ragam suku, bahasa, budaya, dan agamanya  yang membentang di Khatulistiwa dari kota Sabang di Propinsi Aceh sampai Merauke di Propinsi Papua adalah negara yang berdaulat dan sah diakui oleh berbagai negara dan bangsa di dunia.  Negara dengan kebhinekaannya yang luar biasa itu adalah nikmat dan rahmat dari Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana bunyi pembukaan UUD 1945.

Oleh karena itu, nikmat ini harus disyukuri dengan memberikan pengabdian secara ikhlas dan sungguh-sungguh kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, dengan ibadah dan karya nyata pemerintah dan rakyat sehingga terwujud kehidupan yang mulia bagi seluruh rakyat Indonesia yang tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka serta terpenuhi kebutuhan kolektif seluruh rakyat akan pendidikan, kesehatan, dan keamanan tanpa terkecuali.

Salah satu bentuk rasa syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga keutuhan wilayah NKRI.  Sejarah mencatat rasa syukur dan sabar atas nikmat kemerdekaan dari kolonial Belanda dan memiliki negara berdaulat dengan mengalahnya umat Islam atas pencoretan tujuh kata, yakni ”dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya” dari Pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 demi menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI yang baru sehari diplokamirkan dan kondisi revolusi.  Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI pula, umat Islam melalui berbagai ormas Islam  secara pro-aktif mendorong perdamaian di Aceh sehingga konflik Aceh selesai dan Aceh tetap dalam pangkuan NKRI.

Oleh karena itu, sehubungan dengan naiknya eskalasi konflik di Papua dan Maluku yang ditengarai sebagai bagian dari suatu design untuk melepaskan wilayah tesebut dari NKRI oleh RMS dan OPM, maka para pimpinan ormas dan gerakan Islam yang tergabung dalam Forum Umat Islam (FUI) menyatakan:

Pertama, Menolak usulan referendum dari gereja Papua atau siapapun untuk melepaskan Papua dari NKRI.  

Kedua, Mewaspadai rencana Vatikan menunjuk langsung Uskup Papua yang akan menjadi pembuka jalan bagi lepasnya Papua dari NKRI sebagaimana kasus Timor Timur.

Ketiga: Mengecam segala intervensi asing di Papua untuk lepasnya Papua dari NKRI.

Keempat, Menuntut Menteri Pertahanan untuk mencabut pernyataannya bahwa di Papua tidak ada intervensi asing karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

Kelima, Mendesak pemerintah mengambil  tindakan tegas terhadap gerakan separatis OPM di propinsi Papua dan RMS di propinsi Maluku yang telah melakukan berbagai tindakan teror yang sistematis kepada rakyat dan pemerintah, seperti membunuh TNI/Polri dan rakyat, membakar kantor dan bendera merah putih seraya menaikkan bendera OPM dan RMS. 

Keenam, Bilamana pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas dan signifikan terhadap berbagai rongrongan dan teror yang dilakukan oleh OPM dan RMS, maka umat Islam dari berbagai penjuru tanah air siap berhijrah dan berjihad ke Papua dan Maluku untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI. [ahmed widad]

Indonesian security forces has been Replace Tool Tapper in All Sectors in Wamena to Protect Activities of West Papuan Freedom Fighters

Indonesian security forces has been Replace Tool Tapper In All Sectors in Wamena to Protect Activities of West Papuan Independence struggle.

The  West Papua Independence Activista  of Wamena reported that the Indonesian Security Forces (Special Teams) has sent from Jakarta and have arrived in Wamena on November 17th, 2014, and then they have done and are doing the installation of listening devices in all sectors, in all regions of the Highlands of West Papua .

 

This they do in order to maintain and supervise activity of the Papuan independence fighters in the Central Highlands Region of West Papua, including in Wamena.

According to local Activist that these terrorist acts endangering all independent Papuan Political activists, who lives in the General Highlands, according releases received in the editor KomnasTPNPB.

Papuan Activists also reported that the Indonesian Security Forces plan to conduct operations against the arrest or abduction of Papuan Independence activists, which will start from December 15, 2014, intelligence reports reliable.

This is an instruction from the center to the regions, then of course the authorities will take represip actions against of to Papuan Independence Activists. Before performing the operation, Indonesian security forces plug the sound bug lstening devices first.

That is why,  Papuan  Independence Activists of Wamena ask Attention by the international community as well as by the Institute of International Human Rights Working or advocate.

Because the Indonesian Security Forces intend adversely  West Papua Independence Activists, who fought in the Central Mountains of West Papua. To prove it, please follow photos presence Indonesian Security Forces.

Thus, report directly from the Baliem Valley, Wamena, West Papua. Original photos attached. Direct reports that have been sent by the SB to the editor  Komnas-TPNPB.

KRIMINALISASI TERHADAP GUSTAF KAWER MEMBUNGKAM DEMOKRASI DI PAPUA

---

KMSPHHP

Sungguh ironis dan sangat mengerikan, ketiga melihat pembungkaman ruang demokrasi, kriminalisasi terhadap terhadap aktivis HAM Gustaf Kawer, diskriminasi rasial , pambatasan terhadap hak sipil dan hak politik terus dibungkam di Papua Barat.

Gustaf Kawer satu-satunya Pengacara papua yang selama ini menjadi pahlawan bagi rakyat sipil di papua, kini dikriminalisasi oleh pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan aparat kepolisian dengan skenario yang disusun sedemikian rupah untuk menjeroboskan Pembela HAM Gustaf Kawer di penjara. Sesungguhnya Gustaf Kawer tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti yang ditudukan oleh PTUN melalui surat pengaduan kepada kepolisian dareh Polda Papua.

Sebab Pada tanggal 12 Juni 2014, sekitar jam 10.30 WIT berlangsung sidang putusan perkara dengan Nomor : 39/G/2013/PTUN.JPR di pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Gustaf Kawer telah melakukan komunikasi dengan panitera atas nama Ade Rudianto, agar persidangan ditunda selama satu minggu, karena Gustaf Kawer juga harus mendampingi klien dalam persidangan lain, yang dilaksanakan pada waktu yang sama di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

Karena Persidangan di PTUN tersebut mengagendakan pembuktian terdakwa, yang sangat menentukan pada keputusan, maka agenda persidangan tersebut wajib dihadiri oleh advokat, yang memberikan perhatian serius terhadap kliennya.

Namun permohonan penundaan persidangan tersebut ditolak lewat sms dengan alasan penggugat prinsipal sudah berada di dalam ruang sidang, maka Gustaf Kawer langsung datang ke pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, untuk meminta menghentikan pembacaan keputusan oleh majelis hakim. Gustaf Kawer merasa bahwa, tindakan majelis hakim tidak adil karena selama persidangan perkara tersebut pihak majelis hakim mengabulkan tiga kali permohonan penundaan persidangan yang diajukan oleh pihak tergugat melalui sms.

Saat Gustaf Kawer masuk ruang sidang, Majelis Hakim yang memimpin persidangan sedang membacakan putusan. Sambil berjalan ke arah majelis hakim, Gustaf Kawer meminta dengan tegas agar majelis hakim tidak melanjutkan pembacaan putusan dan menghargai permohonan penundaan sidang, seperti yang telah dilakukan terhadap permohonan pihak tergugat dalam agenda proses pembuktian. Hakim tetap melanjutkan persidangan dan memerintahkan Gustaf Kawer keluar meninggalkan ruang sidang.

Pada hari Jumat, tanggal 22 Agustus 2014, sekitar jam 18.00 WIT kepolisian daerah Papua datang ke rumah pribadi Gustaf Kawer, mengantar surat panggilan polisi NO. Sp. Pgl / 668 / VIII / 2014 / Dit Reskrimum tertanggal 19 Agustus 2014. Gustaf Kawer dipanggil untuk pemeriksaan pada tanggal 25 Agustus 2014, jam 10.00 WIT, sehubungan dengan dugaan tindak pidana “Kejahatan Terhadap Penguasa Umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dan 212 KUHP. Atas protes Gustaf Kawer terhadap hakim yang memimpin sidang pada tanggal 12 Juni 2014 di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Surat panggilan dari POLDA Papua tertanggal 19 Agustus 2014, Gustaf Kawer tidak memenuhi panggilan tersebut, sebab pemanggilan tidak sesuai prosedur, karena penyidik POLDA Papua menyurati secara langsung dan tidak melalui lembaga Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), sebagaimana diatur dalam MoU antara Kepolisian Republik Indonesia dan perhimpunan Advokat di Indonesia tentang “Proses Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Profesi Advokat”.

Jika melihat dari kronologis tersebut kita simpulkan bahwa, kriminalisasi terhadap Advokat hukum Gustaf Kawer adalah sebuah konspirasi PTUN dan kepolisian menyusun sebuah skenario membungkam penegakan hukum terhadap rakyat sipil di Papua, pada umumnya lebih khusus kriminalisasi terhadap Gustaf Kawer yang selama ini mengadvokasi aktivis Papua merdeka dan rakyat sipil.

Realita hari ini hukum di negeri ini tajam ke bawa dan tumbul ke atas, hukum bisa dibeli dengan rupiah yang lemah dihukum seberat-beratnya sedangkan yang kuat kebal dengan hukum dan yang benar dapat disalahkan dan yang salah dapat dibenarkan ironis bukan….!!

Kriminalisasi terhadap organisasi gerakan kriminalisasi terhadap advokat hukum atau aktivis HAM menadakan adalah salah satu upaya Negara membungkam kebebasan hak berexpresi bagi rakyat sipil di Papua Barat.

Sebuah pertanyaan yang patut kita tanyakan adalah, Masih adakah keadilan, kebenaran, kebebasan berexpresi, penegakan hukum dan ruang demokrasi di negeri ini ? jika tidak, apa artinya disebutkan Negara demokrasi dan Negara hukum, pada kenyataanya lembaga penegag hukum dan intitusi Negara terus kriminalisasi terhadap aktivis HAM dan membungkan hak demokrasi serta hak berexpresi di bumi cendrawasih.
Apakh kita harus diam tunduk dibawa kaki penguasa ? Jika kita diam dan bisu maka siapakah yang akan datang memberikan pertolongan, ?

Gustaf Kawer satu-satu pengacara Papua yang berani dengan menaggung berbagai resoko membela Rakyat sipil dan aktivis Papua kini mau dikiring ke pores hukum untuk membatasi ruang gerak advokasi terhadap rakyat sipil, mengapa kita harus diam terlena dalam irama penindasan. Jika Gustaf Kawer kriminalisasi dengan alasan yang tidak jelas, dan natinya Gustaf dipenjarakan oleh PTUN dan kepolisian maka siapa lagi yang akan mengadvokasi rakyat membela penegakan hukum di Papua ?

Gustaf Kawer ditangkap dan selanjutnya di penjarakan maka tidak ada lagi pengacara yang berani mengadvokasi rakyat sipil dan aktivis Papua yang selalu menghadapi poroses hukum yang tidak adil, penagkapan sewenag-wenag oleh aparat kepolisian dengan stikma Kriminal, Makar, GPK, OPM separatis dan lain-lain.

Kriminalisasi teror intimindasi terhadap aktivis HAM di Papua bukan baru pertama kali terjadi namun, sering kali dan kerap dilakukan, ada beberapa pengacara seperti Olga Hamadi, ibu Anum Siregar dan advokat lainya juga seringkali mendapatkan terror melalui sms gelap intimidasi.

Hal sama kini dialami oleh Gustaf Kawer, hal ini merupakan bentuk diskriminasi pembungkaman demokrasi dan kriminalisasi terhadap pembela HAM di Papua Barat.

Oleh karena itu dukungan moril dan solidaritas, Kontribusi sumbasi pikiran serta keterlibatan penuh dari Bapa Ibu, saudara/i Pimpinan Gereja pimpinan organisasi pos moral, organisasi gerakan, gerakan mahasiswa, masyarakat adat, Aktivis HAM, Aktivis Papua Merdeka, gerakan perempuan dan seluruh komponen rakyat Papua Barat dari Sorong sampai merauke, sagat dibutuhkan oleh Gustaf Kawer untuk mendesak PTUN cabut surat pengaduan ke polda papua dan mendesak Polda Papua hentikan surat pemanggilan, serta penyelidikan terhadap Gustaf Kawer selanjutnya sagat bermanfaat demi keberlangsungan demokrasi dan penegakan HAM di Papua .

Demikian Seruan umum Atas perhatian dan partisifasi dari bapa Ibu saudara/i sekalian tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih Tuhan yesus memberkati kita semua di Tanah Papua.

Sumber: FB Ones Nesta Suhuniap

Benarkah Kemerdekaan Itu Hak Segala Bangsa?

Benarkah Kemerdekaan Itu Hak Segala Bangsa?

Bahwakemerdekaan itu adalah hak segala bangsa maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Pembukaan UUD 1945 sudah menjelaskan itu dan dibacakan sejak kelas 1 SD hingga kelas 3 SMU. Jika rata-rata penduduk Indonesia hanya bersekolah hingga tamatan SD, paling tidak setiap penduduk selama 6 tahun pasti mendengar pembukaan UUD 1945 yang selalu dibacakan saat upacara. 

Hingga saat ini, Indonesia TIDAK konsisten dengan sikapnya, bahwa Papua Barat punya hak untuk merdeka dan membela kedaulatannya. Menurutnya, masyarakat Indonesia tidak bergeming dari tujuan tersebut.  

"Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Apa lagi realitas yang terjadi terhadap Papua menunjukkan, masih ada penindasan terhadap masyarakatnya. Sebaiknya segera diakhiri melalui upaya mendukung kemerdekaan yang selama ini diperjuangkan oleh rakyat Papua," ujar Ketua AMP Komite Kota Malang saat agenda diskusi lepas kemarin.

Di antara penduduk tersebut pasti ada pemimpin-pemimpin kita yang mendengar juga. Paling tidak mereka mendengar atau justru membacakan pembukaan UUD 1945 tersebut dalam upacara. Artinya, setiap lapisan kita sudah lebih mengenal bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Mari kita lihat di luar sana, bangsa yang sudah merdeka ketika di dalam negerinya sedang bergejolak, justru invasi militer asing datang turut menghancurkan mereka. Dan kini Suriah, Palestina dan Papua Barat nun jauh di sana juga sedang mengalami hal yang sama. Tidak usa jauh-jauh yang dekat-dekat saja yakni Papua Barat sekarang mengalami dan sedang menghadapi hal yang sama oleh invasi militer Indonesia (TNI-POLRI) dan Pemerintah RI. 

Padahal Indonesia bahkan dunia pun tahu bahwa bangsa Papua Barat telah MERDEKA Tahun 1961. Rakyat Papua Barat hanya butuh PENGAKUAN dari Indonesia melalui jalan REFERENDUM sebagai solusi demokratis bagi Bangsa Papua Barat sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea pertama. 

Bukan tidak mungkin suatu saat invasi militer Indonesia menimpanya. Kalau bukti dan Saksi kalau memang indonesia yang  merancang, membuat dan menetapkan isi daripada UUD 1945 itu, kok penerapannya tidak sesuai ya ?  Kami  melihatnya miris, apakah benar kemerdekaan itu hak segala bangsa? Apakah masih relevan kalimat itu saat ini? Sebagian mungkin mengatakan iya, tapi sebagian yang lain bisa jadi mengatakan sebaliknya. Bagaimana dengan Anda?

ZIONIS MOSSAD MENGACAM PAPUA BARAT

ZIONIS MOSSAD MENGACAM PAPUA BARAT

Foto : Nesta Gimbal

Oleh: Nesta Gimba*)

KEDOK Mossad mulai nampak dalam wujud spiritual di Papua Barat. Anda tidak perlu heran bila gerakan zionis mulai nampak di sekeliling anda yang berada di basis-basis kristen. Kalau di Jayapura dikenal kenal dengan gerakan Zion Kids, suatu gerakan yang kini berhasil menghimpun seperempat umat Kristen di Tanah Papua. Sebagian dari aktivis Papua Merdeka dan lebih banyak dari kaum moralis, Pdt/Pastor.

Dalam kubu Aktivis Papua Merdeka, tentu punya alasan dengan perjuangan Papua Merdeka. Mereka yakin hanya Israel yang mampu mengibarkan bintang Kejora di Papua Barat pada tahun 2010. Dan oleh karena itu, Mossad melalui beberapa pelayan Tuhan dari Yahudi yang akhir-akhir ini bertandang ke Papua dalam bentuk KKR dan Pelayanan Rohani lainnya selalu mempercayakan kepada mereka bahwa bila Papua Mau Merdeka orang Papua Barat dan lebih khusus TPN/OPM harus memaafkan TNI/POLRI + Pemerintah RI yang menindas rakyat Papua Barat. Itu langka I menuju kemerdekaan.

Begitu juga dengan para Moralis tadi. Mereka berkutat pada ajaran Firman Tuhan tentang penggenapan akhir zaman. Mereka percaya bahwa Papua Barat merupakan tanah perjanjian Tuhan dan atau Tanah yang terhilang dan menjadi kewajiban bagi Israel dalam merebut kembali tanah itu sebagai akhir dari pelayanan, akhir Zaman. Tugas mereka adalah berdoa bagi bangsa Israel. Mereka yakin pembebebasan akan terjadi di Negeri ini.

Memang, hampir sebagian pengikut belum memahami wujud dari gerakan itu, misalnya mengenai Zionisme dan kepentingan ekonomi politik yang telah menjarah hampir 70% negara-negara dunia ke tiga. Bila melihat rekaman sejarah tentang “konspirasi global”, maka disana kita akan temukan aktor-aktor yang sedang menglobalisasi struktur pemerintahan dan ekonomi dunia. Protokol Zionis itu jelas-jelas dilaksanakan tanpa sadar oleh organisasi-organisa si di Dunia (termasuk pemerintah dan organisasi Agama), tanpa menyadari segala kebijaksanaannya sedang diarahkan dalam target protokol zionis. Dalam hubungannya dengan Papua Barat, gerakan tadi secara langsung melakukan mandat Zionis, karena tujuan dari protokol itu adalah menguasai dunia dengan intervensi masalah-masalah mereka, termasuk kemerdekaan Papua Barat.

Apa targetnya? Tentu saja menguasai ekonomi dunia. Papua Barat dipandang sebagai wilayah yang memiliki potensi ekonomi bagi kantong negara-negara zionis, seperti As dan sekutunya. Taktik pendekatan religi dari Mossad, injelijen paling kaliber saat ini di dunia adalah menawarkan investasi bagi organisasi Agama yang bekerja sama dengan pemerintah di wilayah yang punya kadar ekonomi tinggi. Misalnya, di Paniai KKR baru-baru ini oleh sala satu pelayan dari Yahudi mengatakan 10 investor asal Israel akan tiba di Enarotali. Mereka yang telah berbondong-bondong masuk kedalam misi ini tentu punya fasilitas yang terjamin.

Demikian berbahanya, Zionisme dalam hal kepentingan ekonomi politik di Papua Barat, tidak salah -dan harus- kita telusuri wujud dari misi ini dari pangkalnya, tanpa menghilangkan missi suci -misi Agung- Tuhan Yesus -menurut kepercayaan umat Kristiani- dari sisi Alkitabiah. Yang harus dibedahkan oleh seluruh pemerhati, baik akademis theologi, Gembala dan pemipin-pemimpin organisasi (denominasi) Gereja di Papua Barat adalah, Zionisme dalam misi suci, dan Zionisme dari kepentingan kekuasaan.

Baiklah, untuk yang pertama tidak saya gubris disini, karena itu urusan mereka yang bergelut dalam pelayanan suci: Pengembalaan dan penyebaran injil ke seluruh dunia -Alkitab bilang begitu. Zionisme dalam pandangan kepentingan kekuasaan sudah banyak kali menjadi diskursus kalangan anti-imperialisme, baik di lingkaran syariat islam maupun gerakan ideologi sosialis (Marxisme/Leninisme ). Zionisme ditempatkan sebagai suatu ajaran (ideologi) yang telah melahirkan imperialisme negara-negara liberalis seperti AS, Eropa dengan pusat kendali Israel. AS dalam struktur ekonomi-politik, atau katakanlah kebijakan luar negerinya tentu dikendalikan oleh organisasi-organisa si hasil konferensi Meja Bundar seperti: Federal Reserve, CFR, Bilderbelger, Club of Roma, .Trilateral. Tujuan organisasi-organisa si ini tentu menyukseskan protokol Zionis, yakni salah satunya Membuat Pemerintahan Tunggal di Dunia.

Bicara Zion berarti bicara bangsa Yahudi, sebuah bangsa yang telah dianggap punya bakat-bakat luar biasa dalam alam pikir. Oleh karena itu mereka berikrar untuk membangun bangsa-bangsa zion di dunia. Intinya negara -bangsa zion harus menguasai dunia dengan berbagai cara sehingga bangsa-bangsa lain menyerahkan kedaulatannya. Dari buku panduan sebanyak 24 protokol yang saya baca, beberapanya yang telah dilakukan adalah: membuat kekacauan, membuat keseimbangan kekuasaan, komunisme, kapitalisme, kemanusiaan sekular, interpol, bunga atas pinjaman, bond (obligasi) sehingga dunia bisa dikuasai melalui kekuatan ekonomi-politiknya.

Indonesia paling tidak telah menjadi korban yang imbasnya sampai ke Papua Barat, negeri kita dengan pendudukan kapital global (PT.FI misalnya) dan jauh sebelumnya melalui misionaris yang telah melakukan eksploitasi nilai-nilai budaya bangsa Papua Barat sebagai awal pendudukan doktrin zionisme. Contoh terbaru bagi di Indonesia dalam pasar sekuritas saja, mereka harus menerbitkan obligasi pemerintah di New York. Dan tentu yang investornya paling banyak diborong oleh AS saat lelang beberapa waktu lalu. Artinya, struktur ketergantungan ini tidak akan putus sejatinya Venezuela atau Kuba yang jelas-jelas fight.

Masih ingat kasus Kosovo? waktu lalu sa sempat buat artikel dengan judul : “Kosovo dan Papua Barat dalam Konfrontasi Internasional” . Anda bisa lihat intervensi NATO dalam penyelesaian kasus Kosovo. Arsitek NATO tentu saja CLUP of ROME, satu badan milik Zion. Kosovo jatuh dalam pelukan zion bukan karena Kosovo mengalami penjajahan dan sejenisnya. Kosovo itu punya warga Muslim yang tentu tidak masuk akal bagi Zion melakukan missi suci. Itu namanya misi ekonomi dan politik.
Lantas, apa yang musti disalahkan bagi gerakan zionis di Papua Barat?

Tentu misi itu bukan misi yang suci, atau bagian dari pelayanan pemudiran, sesuai mandat Alkitab bagi para misionaris. Alkitab tidak pernah menyebut Negara Israel, tetapi bangsa Israel yang ia sebut sebagai bangsa pilihan Tuhan. Alkitab tidak pernah mengatakan bangun kerajaan di dunia. Tapi Ia mengatakan kepada ke-12 muridnya, di bukit zion (Saitun), bahwa ia akan kembali dan membangun kerajaan dunia. Beberapa pelayan Tuhan yang sudah tergabung dalam gerakan Zion Kids di Papua Barat gemar mengobar misi mereka bangun (mempersiapkan) Kerajaan di dunia (mungkin juga Papua Merdeka bagian dari misi itu), adalah sesuatu fitnah dan diluar perintah Tuhan dalam Alkitab. Ini bukan usaha penggenapan Firman Tuhan, tetapi usaha penggenapan misi Zionisme milik Negara Israel (kaum Illuminati).

Di Papua Barat, ada Jaringan Doa Sahabat Sion Papua (JDSSP) yang dibentuk dibawah pengawasan PGGP (Persatuan Gereja-Gereja Papua), semua wakil dari denominasi gereja ada disitu dalam misi khusus mendoakan bangsa Israel. Beberapa dari mereka telah bertandang ke Israel dalam suatu misi. Pulang dari sana, mereka semakin giat melakukan pelayanan-pelayanan rohani yang tentu sangat penting bagi umat Tuhan di Papua Barat. Visi Misi mereka cukup baik. Namun tulisan ini paling tidak menguak apa dibalik pelayanan suci dalam hubungannya dengan misi zionisme (ekonomi-politik).

Dalam suatu KKR yang dibuat di depan Ekspo, Waena, Jayapura, bisa lihat pemandangan yang cukup menarik. Latar belakang panggung bergambar pulau Papua Barat bergambar bintang kejora, namun bintangnya memakai bintang daud (Israel). Ini berarti ada relasi yang tidak saling pisah antara misi politik dan misi suci dari pelayanan ini. Genaplah sudah apa yang termuat dalam protokol zionisme, intervensi terhadap kedaulatan suatu bangsa, termasuk perjuangan mereka.
Papua Merdeka tidak Ada kaitannya dengan Israel

Dalam suatu perdebatan singkat beberapa waktu lalu di Lingkaran bersama sala satu kawa aktivis Papua Merdeka yang telah menjadi pengikut fanatik zionis yang kebetulan saya ketemu, dengan suara menantang, ia mengatakan, “kawan Tuhan kebetulan temukan sa dengan ko disini, saya mo kas tau, kalau Papua tidak akan merdeka bila kalian tidak mendoakan Israel, bila kita masih benci dengan TNI/POLRI dan Pemerintah RI yang membunuh (menjajah -VY) tong. Israel harus bebas baru kita pasti merdeka. Mereka pasti kasih merdeka kita tahun 2010″, demikian dengan nada yang meyakinkan, alias penuh PD.

Ia dan pengikutnya tentu terhipnotis dengan janji-janji misionir Yahudi yang telah ditunggangi oleh Injelijen Mossad. Ia seakan-akan memaksa saya untuk, paling tidak, memberi pencerahan tentang kasat-kusut zionisme di dunia khususnya di Papua Barat. Akhirnya berakhir pula dalam suatu kesimpulan -yang entah dia terima atau tidak, bahwa kemerdekaan Papua Barat tidak ada hubungannya dengan Israel. Papua Merdeka tidak ada hubungannya dengan Islam vs Kristen. Papua Merdeka tidak ada hubungannya dengan penggenapan protokol zionisme. Papua Merdeka adalah keharusan bagi bangsa Papua Barat tanpa batas waktu atau alasan dengan lebel apapun. Yang punya wilayah (tanah dan air) adalah makluk yang mendiami didalam pulau ini, bangsa Papua Barat, ras Melanesia. Bukan bangsa Melayu, bangsa Yahudi atau siapapun/kelompok manapun yang merasa memiliki pengetahuan rahasia dari sumber manapun.

Papua Merdeka adalah perjuangan politik bangsa Papua Barat. Baiklah, siapapun yang punya kependulian tentang tanah ini harus bekerja (berjuang) dengan segala kekuatan yang telah diberikan oleh Allah bangsa Papua Barat, karena siapapun yang bekerja bagi pembebasan Papua Barat, ia sesungguhnya yang empunyai kerajaan di hati sebelum tiba tanda heran satu ke tanda heran yang lain.(bersambung).

ZIONIS MOSSAD MENGACAM PAPUA BARAT (BAGIAN ) II

Proses berfikir kristis yang menguji kebenaran menjadi bagian dari kepekaan kita terhadap segala wujud musuh yang “paling mungkin” mengancam proses pembebasan tulus yang sedang dilakukan oleh pejuang kemanusiaan dan pejuang nasional bangsa kita, Papua Barat. Topik Zionisme dalam artikel itu ditempatkan sebagai musuh bangsa Papua Barat. Selanjutnya didukung oleh gejala-gejala terkini yang menunjukan sinyal akan adanya proses infiltrasi dalam kegiatan-kegiatan kerohanian, juga dalam perjuangan pembebasan nasional Papua Barat akhir-akhir ini.

Untuk memajukan diskusi seputar topik ini, saya berharap pada tulisan bagian kedua ini paling tidak memberikan pencerahan dari sub judul yang muncul secara tidak langsung atas komentar-komentar di www.kabarpapua.com dan milist diskusi ini (komunitas-papua milist -red). Saya tidak bahas hampir sebagian besar komentar yang tidak pada substansi topik, sebab saya tidak ahli dalam misiologi pelayanan umat Kristen di dunia. Itu mungkin tugas theolog. Tapi baik juga bila Akademisi Theolog atau Mahasiswa mengangkat/mengkaji menjadi sebuah tulisan yang komprehensif. Tugas saya adalah tugas pembebasan nasional Papua Barat, bagian dari perjuangan bangsa-bangsa pribumi di dunia yang mulai sadar akan penjajahan dan penghisapan dari hasil perselingkuhan zionisme dan imperialisme barat.Ini soal nasionalisme, pembelaan terhadap diri dan kemerdekaan tanah air.

Zionisme Musuh Papua

Zionisme itu ideologi resmi Israel. Mengapa ideologi ini ditentang oleh Papua Barat? merujuk artikel bagian pertama, saya jelaskan protokol Zionisme itu jelas-jelas meniadakan independensi bangsa kita Papua Barat. Protokol Zionis sebenarnya ada 25 dan semula berasal dari paparan Rotshchild pada pertemuan 14 Dinasti Yahudi. Kaum Yahudi menolak bila protokol itu dibuat oleh Mereka, tapi kenyataan hal itulah yang sedang terjadi: penggenapan protokol zionis. Tokoh sekaliber Henry Ford dalam bukunya The International Jew (1976) pun mengaku semua kejadian yang sedang terjadi di dunia sejalan dengan protokol Zionisme. Jadi sebenarnya Zionis tidak harus menuduh bahwa protokol itu sengaja dibuat oleh kelompok anti-semit (anti Yahudi) untuk memojokan bangsa Yahudi, sebab bila melihat jaringan banker, Media, Ekonom, Word Bank, IMF hingga PBB dibentuk merupakan hasil dari Zionisme untuk mengamankan kepentingannya: sentralisasi pemerintahan di dunia.

Dalam setiap diskursus Aliansi Mahasiswa Papua Internasional (AMP-I), paling tidak ada 3 kelompok yang sedang membunuh bumi ini. Sebutlah PAPA (Pemerintah, Perusahaan dan Agama). Bangsa Papua Barat telah menjadi korban dari Konspirasi PAPA. Gerakan Zionisme telah tumbuh dengan subur selama beratus-ratus tahun dalam PAPA. Kita, rakyat Papua dibuat sama seperti babi hutan yang berhasil dijinakan oleh Agama, dikurung oleh pagar yang namanya Pemeritah, dan diberi makan oleh Perusahaan. Setelah itu, terserah bagi PAPA sebagai pemilik. Jika kita berontak kita bisa dipukul hingga di bunuh. Apapun bisa dilakukan dalam kendali mereka.

Masuk akal tidak? Padahal, Kristen Protestan sewaktu Martin Luther menabur anti-semit yang selanjutnya memuluskan Adolf Hitler untuk membantai 6 juta kaum Yahudi (baca: Holocaust), Israel membunuh dan menghancurkan nyawa anti-semit di Eropa dan Timur tengah, jika demikian apa hubungannya Israel ingin memerdekakan Papua Barat yang dominasi berakar dari Marthen Luther? Perjuangan tulus rakyat Papua Barat adalah pembebasan nasional Papua Barat. Dan oleh karenanya, rakyat Papua Barat dalam melakukan perjuangan harus berdasarkan perspektif yang jelas dalam melihat wujud-wujud musuh yang ada dalam bentuk apapun. Maka sesungguhnya kegiatan-kegiatan kerohanian di Papua Barat yang lebih menonjolkan bendera negara Israel atau sejenisnya harus diwaspadai sejak dini.Rohani-rohani saja, politik-politik saja, sosial-sosial saja to..! agar jangan dianggap bagian dari PAPA.

Papua-Yahudi

Setelah pada 70 M bangsa Yahudi terusir dari Yerusalem, mereka berdiaspora (berpindah) ke belahan dunia.Ceritanya mereka ini berasimilasi dengan daerah tempat mereka berada, sehingga mereka menganggap diri mereka sebagai “kelompok agamis” dan bukan sebuah ras atau bangsa.Mereka yang berada di Jerman disebut: Jerman Yahudi; di Amerika sebagai Amerika Yahudi; Ingris Yahudi,dsb. Geliat nasionalisme bangsa Yahudi mulai terlihat saat mereka menyadari mereka sebagai suatu ras, bukan saja kelompok agamis. Maka penyatuan untuk membuat suatu bangsa zionis dibasis-basis orang Yahudi dilakukan. Palestina menjadi incaran resim Israel hari ini.

Masih dalam perspektif yang sama, anggapan yang berikut ini adalah Papua-Yahudi. Orang Papua dianggap sebagai bagian dari suku Yahudi yang berdiaspora ke Papua. Dari pengalaman orang Papua, seorang pemimpin denominasi gereja di Papua misalnya, ia diagnosis bahwa darahnya sama dengan orang Yahudi merupakan pertanda bahwa adanya suatu usaha zionisasi orang Papua atau membangun bangsa-bangsa Zion di wilayah (bangsa) yang menjadi incaran mereka untuk kepentingan resim borjuasi Israel.

Papua Yahudi Mendukung Kejahatan Kemanusiaan Israel

Pembantaian Rakyat sipil yang tak berdosa di Gaza dan Libanon masih dilakukan oleh resim Israel (baca: Fakta-Fakta Kebrutalan Terorisme Zionis Israel atas Palestina). Agama dipakai sebagai alat legitimasi atas kejahatan yang mereka lakukan. Padahal, kitab suci agama Yahudi maupun Kristen tidak membenarkan tindakan-tindakan itu.Padahal, PBB yang dilahirkan dari rahim Zionis itu, sesuai piagamnya: Menjaga Ketertiban dan perdamaian dunia bisa menyelesaikan Konflik berdarah ini melalui jalur-jalur dialogis yang damai. Paradoksal tentang kelayakan pemilikan Yerusalem di Palestina masih berlangsung. Israel dianggap sedang menjajah Wilayah itu, sedang atas nama tanah perjanjian, Muslim Palestina yang telah bermukim lama dianggap bukan sebagai bangsa Yahudi yang layak di Palestina.

AS maupun Inggris sudah banyak membantu invasi Israel ke kamp-kamp milik warga Palestina. Bagi Israel, infiltrasi kedalam kepentingan bangsa-bangsa di dunia harus dilakukan sehingga bangsa-bangsa itu menjadi bangsa Zion yang mendukung segala kebijakannya, termasuk serangan-serangan membabi-buta yang sedang mereka lakukan di Palestina.

Inilah yang diharapkan dari bangsa kita, Papua Barat. Saat kita dianggap punya penafsiran tentang akar filosofi dan ideologi yang sama: Zionisme, maka sebagai wilayah mayoritas Kristen, Papua Barat dan wilayah-wilayah di kawasan Pasifik - Melanesia agar mengemban misi itu, baik lewat aktivitas-aktivitas pelayanan rohani maupun bantuan dalam bentuk apapun. Padahal, ‘mereka’ mengajar kita keadilan dan perdamaian, sedang mereka (Israel) membuang jauh-jauh dengan jargon: Misi Suci. Lantas, persembahan gereja oleh orang Papua untuk bantu misi ke Israel itu untuk apa? mengapa tidak pernah ada persembahan khusus bagi TPN/OPM di rimba raya.

Konflik Timur Tengah Jangan Ke Papua Barat

Banyak pendapat konflik Timur Tengah adalah Konflik antara Agama Barat dan Islam. Di negara-negara islam seperti di Indonesia banyak kalangan dari Muslim memakai topik Zionisme dan imperialisme dalam memberikan pembealaan terhadap warga Palestina yang notabene Muslim Arab. Wilayah itu masih menjadi polemik dua keturunan Ismail dan Isak. PBB menjadi organisasi dunia yang tumpul dalam memecahkan konflik berkepanjangan ini. Baru-baru ini menguak isu Potensi konflik agama di Papua (baca:ICG). Menarik untuk disimak! Secara nyata tidak ada potensi itu, tapi pemberitaan ini bagi saya tidak begitu jelas siapa yang mengemas dan apa targetnya. Namun, bahwa Inflitrasi Islam dalam perjuangan politik sedang terjadi.

Dalam beberapa kasus yang saya temui, misalnya di Jakarta, sebagian Mahasiswa Papua Barat diorganisir oleh salah satu organisasi jaringan Muslim lewat bentukan club bola yang bernama “Rasta Club”. Akhir-akhir ini mereka mulai merubah visi dari sebatas bola menjadi misi Muslim yang ditujukan ke Papua Barat. Anggota-anggota dalam club ini difasilitasi upah yang menggiurkan. Menurut pengakuan salah satu kawan yang keluar dari jaringan ini, kelompok jaringan ini didonor langsung dari Arab dan berada dibawah kontrol pemerintah RI.

Upaya-upaya dalam kepentingan misi agama di Papua merupakan ancaman bagi kemerdekaan Papua, sebab selain misi islamisasi dengan penyebaran migram muslim di tanah-tanah adat masyarakat Papua Barat, mereka juga mengusung ideologi syariat Islam untuk NKRI. Wilayah Papua Barat diklaim wilayah muslim yang musti berada dalam NKRI. Inilah pandangan yang harus dilawan oleh segenap rakyat Papua Barat yang ingin merdeka.

Adalah dampak dari konflik Timur Tengah. Dendam warga muslim di seluruh dunia terhadap resim Israel paling tidak akan mempertajam misi mereka di Papua Barat, tatkala bendera Israel menutupi wajah perjuangan politik bangsa Papua Barat. Perjuangan nasional Papua Barat bukan tidak mungkin direduksi sebagai kepentingan Zion di Papua Barat.

Papua itu Papua Terlepas dari segala bentuk ideologi dan kepentingannya yang manjamur dimana-mana, Papua Barat haruslah menjadi bangsa yang menjadi diri sendiri. Cukup sudah sejarah 1961, 1962, 1963, 1967, 1969 dan 2001 menjadi pengalaman pahit bagi bangsa Papua Barat. Kita masih menjadi korban dari kepentingan-kepentingan itu. Dan generasi masih tak mampu memetahkan konstalasi politik dan geopolitik kepentingan ekonomi-politik dunia. Dari jargon: “Kaka Bas Pulang Kampung” hingga topik ini, kita masih belum mengerti: Apa itu kebijakan Otsus, siapa dibalik Kebijakan ini, dan apa yang dilakukan dengan uang Otsus itu terhadap kegiatan Zionis? serta siapa intelijen Israel-Mosad didalam kekuasaan penjajah RI di Pemerintah Daerah Provinsi Papua.

Otsus melahirkan investasi yang tidak logis di Papua Barat, Pemekaran, malpraktek pemerintahan di Papua Barat, dan kejahatan kemanusiaan dan ketidakadilan yang stagnan. Dalam kondisi ini, aktivis kemanusiaan dan perjuangan politik bangsa Papua Barat masih saja mencari jati diri dari gerakan kepentingan bangsa lain. Adalah sesuatu jauh dari urgensi kebutuhan pembebasan nasional Papua Barat. Kita harus buang segala keyakinan yang fiktif bahwa pembebasan datang dari Israel, Amerika, Inggris, Vanuatu yang tidak lebih mereka hanya punya supporting power, atau dari sumber manapun. Sebab, bicara tanah air, bicara tentang urat nadi kita sendiri. Darah itu harus berjalan lancar, dan ia akan lancar bila orang Papua sendiri melakukan aktivitas perjuangannya sendiri. Orang Papua Barat harus menjadi diri sendiri.

Kita Belum Solid Tapi Mimpi Solidaritas Internasional

Kita butuh intervensi negara lain dalam soal kita, tapi kita belum mampu membenahi diri sendiri dan organisasi perjuangan. Kenyataannya, kita terbuai dalam kepentingan kekuasaan NKRI di Papua Barat. Mahasiswa masih mendulang ijasah dibanding kuliah terdidik untuk kritis dan menjadi revolusioner Papua Barat.Tetua -pelaku sejarah- hilang satu-satu, sedang yang lain menjadi objek kepentingan Partai dan kedudukan elit-elit lokal NRKI. Mimbar-mimbar gereja menjadi tempat kompanye politik dengan kedok kebenaran Firman Tuhan. Parahnya, jemaat tolak Otsus pemimpin-pemimpin gereja dukung Otsus sembari sibuk buruh dana Otsus.Masyarakat adat tolak Otsus Dewan Adat tunggu dana Otsus demi nama Perjuangan. Pemuda Mahasiswa demo anti-NKRI tapi jatuh dalam pelukan Parpol RI dan Pemekaran yang semakin gencar. Yang lain berlindung dalam NGO sambil makan uang Otsus. Kapan kita mau menjadi diri sendiri?

Orang Papua jangan bermimpi atas nama ras, agama dan atau akar ideologi negara lain akan datang memerdekakan tanah air ini. Tidak logis atas nama kemanusiaan Israel datang bantu Papua, sedang ia sendiri tidak mempunyai rasa kemanusiaan atas warga Palestina. Negara-negara sibuk dengan kepentingannya sendiri. Negara PNG tetangga kita sekalipun, Michael Somare lebih mementingkan kepentingan ekonomi-politiknya dari pada Identitasnya sebagai Papua yang seharusnya punya rasa tanggung jawab keluarga bagi Papua Barat.Amerika Serikat sibuk mengamankan kepentingannya di kawasan pasifik -termasuk wilayah kita, demi kepentingan ekonomi-politik (baca: geliat negara-negara dalam pertemuan G8 kemarin). Kapan kita mau urus internal kita?

Inisiatif bersatu pun tumbuh patah-hilang berganti. Pertemuan-pertemuan hanya meninggalkan keputusan yang tak bernyawa. Banyak orang bicara Merdeka tapi tidak ingin mengorganisir diri dalam organisasi gerakan dan melakukan kerja perjuangan. Nafsu publikasi diri dan unjuk diri lebih hebat mengidap aktivis.Penipuan masal gemar dilakukan atas nama perjuangan. Banyak aktivis penyedot keringan rakyat Papua yang papa atas nama perjuangan. Tanpa sadar perjuangan dilakukan menuju Fatalisme gerakan. Kapan baiknya

Diskusi Topik

Topik tentang Zionisme dan Mosad perlu dijadikan diskursus yang lebih maju. Generasi Papua Barat yang mengeyam di bidang Theologi, Islamologi, Gereja dan Masyarakat dan Aktivis Papua Barat musti menempatkan waktu dan ruang soal ini, agar jangan terus menerus berada dalam kemiskinan berfikir -pinjam kata-kata Ismail Asso. Pemimpin-pemimpin gereja hendaknya mensiasati segala hal yang melibatkan bendera Israel dan konflik TImur Tengah yang berkepanjangan, agar mampu menempatkan posisinya dalam perjuangan nasional yang sedang dilakukan oleh rakyat Papua Barat.

Soal topik ini Bagi Gereja, Aktivis Mahasiswa Pemuda bisa terlibat untuk diskusi. Sebab soal nasional adalah tanggung jawab Agama, Akademisi, Intelektual, Pemuda dan organisasi perjuangan””

 

Penulis adalah aktivis Komite Nasional Papua Barat. Ia Berdomisili di Holandia kini Jayapura 

Orang Papua Bisa Ditembak Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Kenapa Bendera ISIS Bebas?

"Orang Papua Bisa Ditembak Kibarkan Bendera Bintang Kejora, Kenapa Bendera ISIS Bebas?"

Pasukan ISIS berparade di kota Raqqa, Suriah.

MALANG, AMPNews — Pendeta asal Papua, Rev Karel Phil Erari, dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), menyesalkan ketidaktegasan Pemerintah Indonesia dalam menindak warga negara yang mendukung dan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ia meminta pemerintah tidak menerapkan standar ganda dalam menanggapi ancaman perpecahan di Indonesia.

"Orang Papua melihat negara ini salah jalan. Saya prihatin dan bertanya kepada pemerintah, mengapa kelompok yang diimpor dari luar masih punya hak? Orang Papua bisa ditembak karena kibarkan bendera Bintang Kejora, kenapa bendera ISIS bebas?" kata Karel di Jakarta, Senin (4/8/2014).

Karel menolak masuknya ISIS ke Indonesia karena bisa memecah persatuan negara dengan mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Di sisi lain, ia mengapresiasi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto yang meminta warga negara untuk tidak mendukung dan bergabung dengan ISIS.

Namun, ia berharap pemerintah memberi tindakan yang sama kepada mereka yang bergabung dan mengajak warga negara lain untuk mendukung ISIS.

"Jangan ada standar ganda karena kita sama Indonesia. Pemerintah harus bisa menjamin hak hidup warganya. Selama ini, Papua selalu menyebut ingin lepas (dari NKRI). Kalau pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup kami, tentu saja kami ingin lepas," pungkasnya.

Tolak Kehadiran Militer dalam PAUD di Tanah Papua

Tolak Kehadiran Militer dalam PAUD di Tanah Papua

Penulis : Andreas M. Yeimo              

Aliansi Mahasiswa Papua

Sebelum melihat kehadiran militer dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), penulis ingin menjelaskan beberapa pengetian kata dasar yaitu Sistem, Pendidikan, dan Militer.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia, kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu systema yang berarti  cara atau strategi. Dalam bahasa Inggris, sistem berarti system, jaringan, susunan, cara. Sistem juga diartikan sebagai suatu strategi atau cara berpikir.

Kata Pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk melakukan proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar para pelajar dapat secara aktif memahami apa yang disampaikan oleh gurunya.

Kata Militer adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI), organisasinya yang merupakan kekuatan bersenjata dan yang harus menjaga dan mengamankan kedaulatan negara.

*** 

Di beberapa pelosok pedalaman Papua, di sana ada beberapa personil TNI dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang sedang mengajar di beberapa daerah, misalnya di pesisir pantai Papua, yaitu di Biak bagian kampung, dan di pegunungan Papua yaitu di kabupaten Puncak Jaya.

Beberapa orang Papua memandang bahwa tidak salah, jikalau TNI dan Polri mengajar di tanah Papua. Karena tiap tahun walaupun ratusan bahkan ribuan mahasiswa yang menyelesaikan pendidikan di jenjang  studi S1, S2 dan S3.  

Semua mahasiswa Papua maunya mencari kepentingan dan kesejahteraan pribadi dengan tidak menjadi guru. Padahal, guru sangat dibutuhkan dibandung profesi lain di Papua.

Memang sangat benar faktanya bahwa banyak mahasiswa Papua yang sudah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi sudah malas untuk mengajar di tanah airnya sendiri. Tetapi jika dilihat dampak dan efeknya, sangat membahayakan, bila generasi muda Papua yang berpendidikan tidak kembali perhatikan PAUD.

Bayangkan bila PAUD di Papua ditangani militer seperti sekarang. Bagi anak-anak, apa yang mereka lihat mereka perbuat langsung. Maka pada dasarnya harus ditanamkan dengan sistem pendidikan yang ada agar anak usia dini tidak terpengaruh oleh sistem militerisme.

*** 

Pendidikan dan militer memiliki sistem, tujuan dan fungsi yang berbeda. Mereka berada di bawah satu payung besar yaitu negara.  

Ketika kita berbicara masalah organisasi, ada Visi dan Misi. Mereka juga punya sistem yang berbeda. Pendidikan punya sitem pendidikan sesuai perkembangan usia dan tingkatan pengetahuan. Juga dengan sistim Militerisme.

Ketika militer menjadi guru, maka bisa jadi sitem militerlah yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar, sementara pendidikan anak-anak punya sistemnya sendiri. Militer berpotensi menjadikan anak Papua menjadi sama wataknya dengan militer. Maka sudah sepantasnya, militer yang menjadi guru di Papua harus ditolak, karena akan merusak pembentukan manusia Papua melalui sistem pendidikan yang telah ada.

Kita harus tahu fungsi pendidikan dan militer. Militer bukan untuk mengajar, melainkan untuk mengamankan negara. Begitu pun dengan sistem pendidikan, bukan untuk mengamankan Negara, melainkan mendidik seorang anak agar mampu dan memahami nilai-nilai pendidikan, agar menjadi garam dan terang bagi sesamanya dalam dunia modern ini.

*** 

Harapan dan impian tak kunjung terealisasi melalui fakta dalam hidupku, di atas tanah air Papua yang tercinta. Berbagai macam masalah harus kutempuh dan kuperjuangkan. Entah itu masalah pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan masih ada banyak lagi.

Harapan kita ada pada anak muda Papua yang akan mengenyam pendidikan dengan baik, melalui sistem pendidikan yang baik, yang diajar oleh guru yang profesional, bukan oleh militer. 

Pemerintah Papua melalui Dinas Pemuda dan Olah Raga baik itu Provinsi, Kabupaten/kota dan Distrik harus menyekolahkan anak-anak Papua yang masih menganggur dan tidak bersekolah di tanah air Papua. 

Pemerintah juga beri beasiswai mahasiswa yang akan jadi guru, agar mereka benar menjadi guru profesional, untuk kembali ke tanah Papua, mengajar, mencerdaskan kehidupan orang Papua. Dengan semakin banyaknya guru yang berkualitas, maka dominasi militer dalam dunia pendidikan, khususnya PAUD di Papua akan semakin berkurang. 

Dan itu akan jadi langkah maju untuk bangsa Papua.

Penulis adalah mahasiswa Papua, kuliah di Yogyakarta.

Tangguh’s second train shut down after fire | The Jakarta Post

Tangguh’s second train shut down after fire | The Jakarta Post

London-based oil and giant BP Plc has temporarily suspended operations of its second liquefied natural gas (LNG) train at the Tangguh plant in Teluk Bintuni, West Papua, after a fire.

The fire struck Train 2, which produces 3.8 metric tons per annum (MTPA) of LNG, at 11:30 am local time on Tuesday, BP Asia-Pacific regional president William Lin said in an email statement sent to The Jakarta Post.

“Train 2 was immediately shut down and within one hour the fire was extinguished,” Lin said in the email. There were no injuries reported.

“Investigation is ongoing to determine cause of the fire. Train 1 was not impacted by the incident,” Lin said.

The executive did not comment on estimated losses or the firm’s strategy to make up the gas shortage resulting from the idling of Train 2 as the inquiry proceeds.

Tangguh is a massive gas project in Papua that has estimated total proven gas reserves amounting to 4.4 trillion cubic feet.

The plant comprises two production units, which a combined annual output of 7.6 million tons of LNG.

Train 1 started operation in February 2009, which was followed by Train 2 in July 2009.

All of the LNG currently produced by the plant is exported to China, South Korea, Taiwan and Japan.

The government approved in principal BP’s proposal to build a third LNG train at the plant for US$12 billion during President Susilo Bambang Yudhoyono’s bilateral meeting with UK Prime Minister David Cameron in London last week.

The new train, expected to begin operation by 2018, will have an estimated production capacity of 3.8 MTPA when complete, bringing total gas production at Tangguh to 11.4 MTPA.

BP and its partners in the Tangguh plant have agreed as stipulated in the firm’s expansion plan to sell 40 percent of the LNG output from the third train to state electricity firm PT PLN for the domestic market.

Upstream oil and gas regulator BPMigas spokesman Hadi Prasetyo said separately that the regulator hoped that BP’s plan to expand operations at Tangguh would not be delayed by the fire.

“As for the gas production shortage due to the shutdown of the Train 2, they [BP] have informed us that it can still be covered by the gas reserves provided by Train 1,” Hadi told the Post in a telephone interview.

He added that BPMigas was still waiting for BP to complete their investigation over the fire, including its cause.

Related articles

• Bomb blast rocks Buddhist Temple Ekayana Buddhist Vihara in Jakarta, Indonesia
• Best Offer Jakarta Post - 352 issues / 12 months Best Buy
• What if I was a comfortably paid Canberra bureaucrat in Jakarta on a posting?
• Putu Oka Sukanta and poetry
• Jakarta Tries to Dissuade Jobless Newcomers