Kekerasan Polisi Di Wamena

 This is a sample video of Indonesian police brutality that all Melanesians in West Papua have been facing since the Colonial Republic of Indonesia (CURI) invaded militarily in January 1st, 1962 and the United Nations approved the CURI occupation on May 1st, 1963.



This video happen to be taken and posted to youtube.com. Many are still unpublished, not video-tapped, but strong in the memories of all Melanesians in West Papua.

Novelis Muda Papua, Aprilia RA Wayar, Diundang di UWRF

Novelis Muda Papua, Aprilia RA Wayar, Diundang di UWRF

Aprilia RA Wayar @Ist

Jayapura, MAJALAH  SELANGKAH – Novelis muda Papua,  Aprilia RA Wayar diundang mengikuti Ubud Writers and Readers Festival (UWRF) pada 3-7 Oktober 2012  mendatang di Ubud, Bali. Ia akan ikut UWRF bersama 15 penulis muda Indonesia dari berbagai daerah di Indonesia.

Alumna Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ini mengatakan, dewan kurator memberi komposisi penulis terpilih terdiri dari lima penyair, lima cerpenis, empat novelis, dan satu esais. “Kami terdiri dari empat perempuan dan sebelas pria,”kata  Aprilia kepada media ini, Rabu, (26/9).

Wartawan Tabloid Jubi ini mengatakan, novelnya yang berjudul “Mawar Hitam Tanpa Akar” yang lolos seleksi itu menceritakan tentang sebuah kisah keluarga muda kelas menengah Jayapura dengan segala dinamika kehidupan, mulai dari percintaan sampai kaitan-kaitan dengan persoalan-persoalan politik yang dialami masyarakat Papua.

Ia mengatakan, pada Vestifal itu, ia dan teman-temannya akan mempresentasikan karyanya. “Kami akan berbicara pada panel diskusi bersama sastrawan-sastrawan asing dari sekitar 20 negara. Saya dapat jadwal presentasi pada, Sabtu 6 Oktober 2012 dan Minggu, 7 Oktober 2012,” kata mantan Aktivis FNPP itu.

Novelis perempuan Papua pertama di era tahun 2000-an  menjelaskan, karyanya bersama teman-temannya akan dialihbahasakan ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan dalam antologi dwi-bahasa UWRF. Keseluruhan program Indonesia UWRF didanai bersama oleh Hivos, sebuah lembaga nirlaba Belanda, dan UWRF sendiri. (Ge/MS)

SUPPORT FROM THE SOLOMONS

SUPPORT FROM THE SOLOMONS

Another great photo from Papatura Island Retreat, a surfing/fishing retreat in the Solomon Islands. Be sure to check it out if you're looking for a unique surf trip in the South Pacific.

DUKUNGAN DARI KEPULAUAN SOLOMON

Foto besar lainnya dari Papatura Island Retreat, retret berselancar Memancing di Kepulauan Solomon. Pastikan untuk check it out jika Anda sedang mencari perjalanan surfing unik di Pasifik Selatan.

Diterjemahkan oleh Bing

Papatura Island Retreat bersama Kvn Rtp

Papatura island retreat crew support ‪#‎freedomforwestpapua‬

‪#‎westpapua‬ ‪#‎freedom‬ ‪#‎letthemlive‬ ‪#‎solomonislands‬

Orang Indonesia lebih Mementingkan Palestina, daripada Papua

Orang Indonesia lebih Mementingkan Palestina, daripada Papua

Malang, Ege News__Sejak [8/7], Palestina dan Israel bertikai secara terbuka. Kedua negara saling melepaskan tembakan. Korban pun tidak terhindarkan. Rasa simpati terhadap Palestina datang dari seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia muncul demo di berbagai daerah untuk mengutuk Israel. Begitu pula ada sumbangan dana dari berbagai komponen masyarakat untuk rakyat Palestina. Bahkan Indonesia, melalui menteri pertahanan Yusgiantoro mengatakan bahwa pihaknya akan segera mengirim pasukan perdamaian untuk menjaga wilayah Palestina. Tidak ketinggalan kelompok garis keras seperti FPI pun mengklaim akan mengirimkan pasukannya.

Menyimak berbagai berita tersebut, saya pun berpikir tentang realitas sesungguhnya yang terjadi di Indonesia, khususnya di Papua. Bahwa di Papua, hampir setiap hari ada manusia yang mati karena berbagai alasan kesehatan (HIV/AIDS, malaria, gizi buruk). Banyak rakyat yang mati karena menjadi korban penembakan kelompok bersenjata. Bahkan tidak jarang, banyak orang Papua, yang mati di tangan TNI dan Polisi, atas nama kedaulatan NKRI. Bukan itu saja, banyak anak usia sekolah yang terlantar dan tidak menerima pendidikan sebagaimana mestinya. Kalau mau disandingkan, situasi di Papua tidak kalah berbahayanya dengan serangan Israel ke Palestina. Tetapi Papua dan penderitaannya dilupakan oleh Indonesia, bahkan oleh sebagian pejabat orang Papua. Rupanya, kalau orang Papua yang mati, itu biasa, tetapi kalau orang Palestina yang mati karena diterjang oleh peluru Israel itu baru luar biasa.

Kalau rakyat Indonesia dan pemerintah Indonesia begitu peduli pada Palestina, mengapa hal yang sama tidak untuk orang Papua? Mengapa ada diskriminasi yang begitu mendalam antara rakyat Indonesia ras melayu dengan orang Papua yang adalah ras melanesia? Mungkin bagi sebagian orang, masalah Papua itu biasa-biasa saja. Orang hanya berpikir, bahwa masalah Papua adalah masalah uang. Kalau orang Papua dikasih uang, itu sudah cukup! Sesungguhnya, Papua memiliki permasalahan yang kompleks. Papua memiliki sejarah. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Tetapi, persis di atas kekayaan itulah, orang Papua memiliki sejumlah masalah yang pelik, ibarat benang kusut yang sulit terurai.

Bicara tentang masalah Palestina dan Israel, berarti bicara tentang hak asasi manusia. Kedua negara saling mengklaim batas-batas wilayah dan juga ketenangan hidup. Ketika salah satu dari keduanya mencari masalah, maka perang pun pecah. Seandainya, kelompok garis keras Hamas tidak membunuh ketiga remaja Israel secara keji, dan tidak menembakkan roket-roket mematikan ke wilayah Israel, tentu perang tidak akan terjadi. Mungkin ada motivasi lain yang menyebabkan kedua negara saling berperang. Saya tidak mau masuk ke ranah itu, karena sudah terlalu banyak pihak yang memberi perhatian.

Sebagai warga negara Indonesia, saya merasa bahwa nuansa keindonesiaan di Papua kian memudar. Situasi ini terjadi karena sikap malas tahu Indonesia terhadap jerit tangis dan penderitaan orang Papua. Indonesia malas tahu dengan orang Papua! Mungkin itu istilah yang tepat untuk mendeskripsikan sikap Indonesia terhadap orang Papua. Bahkan para pejabat Indonesia, yang berasal dari Papua pun ikut-ikutan malas tahu terhadap sesamanya orang Papua. Contoh ada di depan mata, betapa sulitnya bangun pasar untuk mama-mama Papua di kota Jayapura. Bukan itu saja, para pejabat orang Papua pun kerap mencuri uang rakyatnya. Korupsi merajalela di Papua. Ini kenyataan sosial yang sedang berlangsung di Papua.

Papua memang punya segalanya: emas, hutan, minyak bumi, cenderawasih dan sebagainya, tetapi Papua kurang cantik dan kurang seksi di mata Indonesia. Papua dilihat sebagai pulau orang hitam, keriting, yang berbusana daun dan kulit kayu. Papua hanya menjadi dapur bagi Indonesia. Tetapi anehnya, ketika orang Papua hendak meninggalkan Indonesia, mau merdeka dan berdaulat, Indonesia justru tidak meresponnya. Indonesia takut dan mengirim banyak tentara dan polisi untuk bunuh orang Papua yang minta merdeka. Sesungguhnya, Indonesia terlalu pengecut! Pada titik ini, saya malu menjadi orang Indonesia. Mungkin banyak orang pun malu menjadi orang Indonesia, yang identik dengan teroris, koruptor, plagiat dan berbagai stigma jelek lainnya.

Ibarat pepatah tua: “gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang laut tampak.” Itulah Indonesia. Masalah di Papua belum selesai, setiap hari orang Papua mati, tetapi tidak dibiarkan. Sedangkan saat Palestina digempur Israel karena ulahnya, Indonesia langsung bereaksi. Bagi Indonesia Palestina lebih berharga daripada Papua. Sentimen apa yang menyebabkan Indonesia menjadi buta dan tuli terhadap jerit tangis orang Papua? Apakah kemanusiaan orang Palestina lebih utama dibandingkan orang Papua?

Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa Indonesia harus tutup mata terhadap persoalan Palestina-Israel, saya hanya menyesalkan sikap Indonesia yang kurang konsisten memperhatikan rakyatnya sendiri, tetapi mau sibuk dengan negara lain. Indonesia perlu bangun fondasi keindonesiaannya agar mapan, sebelum berkoar-koar mengurusi negara lain. Indonesia perlu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu, sebelum mengirimkan jutaan dolar ke Palestina. Sikap solider Indonesia yang berlebihan kurang tepat. Indonesia perlu menata dirinya terlebih dahulu sebelum sibuk dengan negara lain.

Papua adalah salah satu wilayah yang harus menjadi pusat perhatian Indonesia. Orang Papua terlalu banyak menanggung penderitaan karena sikap malas tahu Indonesia. Kini saatnya Indonesia mengarahkan pandangannya ke ufuk timur dan mulai membangun tanah dan orang Papua. Indonesia perlu bangun Papua dengan segenap hatinya, bukan karena terpaksa atau ada motivasi lainnya. Dibutuhkan kejujuran untuk membangun tanah Papua, bukan sikap pura-pura. Jika Indonesia masih terus berpura-pura dengan orang Papua, sebaiknya biarkan orang Papua menentukan nasibnya sendiri di negerinya. Merdeka!

Source: http://indonesiahariinidalamkata.com/indonesia/berita/banyak-orang-indonesia-mementingkan-palestina-daripada-papua/

Nusa Tenggara Timur (NTT) Tuan Rumah Festival Melanesia

NTT Tuan Rumah Festival Melanesia

Festival Melanesia

KUPANG - Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan festival 11 negara ras Melanesia pada minggu terakhir Oktober 2015. Penandatanganan deklarasi Melanesia ini akan berlangsung di Papua pada 1 Mei 2015.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Sinun Petrus Manuk, Selasa (28/4) petang, menjelaskan bahwa penandatanganan deklarasi Melanesia di Papua itu akan dihadiri Gubernur NTT, bersama Gubernur Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Menurutnya, negara-negara yang tergabung dalam ras Melanesia berada di Pasifik Selatan. Sebanyak 11 negara yang masuk dalam ras Melanesia, yakni Fiji, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Salomon, dan Vanuatu. Sementara itu, Indonesia baru bergabung menjadi anggota pada 2014 yang digelar di Papua.

"Kelompok Melanesia itu adalah kelompok masyarakat yang berkulit hitam dan berambut keriting. Di Indonesia, hanya lima provinsi saja yang menjadi kelompok Melanesia, yakni NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat," katanya.

Ia menjelaskan, terkait budaya Melanesia, Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan... SUMBER

30 Tapol Papua Akan Dapat Amnesty

JAYAPURA — Sedikitnya, 30 Tahanan Politik (Tapol) Papua akan mendapat amnesty (pengampunan) dari Presiden RI H. Ir. Joko Widodo (Jokowi) secara bertahap.

Hal itu diawali dengan pemberian amnesty yang dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Papua, yang mengagendakan bertemu sekaligus memberikan Amnesty atau pengampunan bagi 8 Tahanan Politik (Tapol) Papua yang selama ini menghuni Lapas Abepura, Sabtu (9/5) sekitar pukul 15.00 WIT.

Pembela HAM Papua, Matius Murib kepada wartawan di Abepura, Jumat (8/5) mengatakan, 8 Tapol Papua tersebut, masing-masing Jafrain Murib, Numbungga Telenggen, Apotnagolik Lokobal, Jefri Wanimbo, Jogor Telengen, Kimanius Wenda dan Linus Hiluka.

Menurut Matius Murib, Tapol Papua hingga bulan Februari 2015 berjumlah 38 Tapol. Presiden Jokowi pada tahap awal ini memberikan pengampunan kepada 8 Tapol, sedangkan sisa 30 Tapol secara bertahap bakal dibebaskan puncaknya pada saat HUT Proklamasi RI tahun 2015 mendatang.

Ia menjelaskan, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lenis Kogoya mewakili Presiden Jokowi pada Jumat (8/5) telah menemui sekaligus menyampaikan tawaran pengampunan kepada ke-8 Tapol tersebut.

Hanya saja, ke-8 Tapol mengakui masalah politik Papua masa lalu telah melibatkan pihak internasional, seperti PBB, Amerika Serikat, Belanda dan Indonesia.

Makanya sangat fair bila persoalan politik diharapkan melibatkan pihak internasional. Ke-8 Tapol ini juga menginginkan setelah mereka dibebaskan Papua langsung merdeka. “Tapi setelah bebas masih dijajah oleh Indonesia dan masih tak aman, bahkan ditangkap lagi mereka justru menolak Amnesty Presiden,” tandas Matius Murib.

Dikatakan Matius Murib, Amnesty adalah sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesty diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif dan legislatif atau yudikatif.

Di Indonesia Amnesty merupakan salah-satu hak Presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembangunan kekuasaan. (Mdc/aj/l03

Source: Minggu, 10 Mei 2015 02:30, BinPa

30 Tapol Papua Akan Dapat Amnesty was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Jangan Mudah Menstigma OPM Bagi Orang Papua

JAYAPURA – Panglima TNI Jenderal Moeldoko meminta kepada aparat TNI–Polri untuk harus menjadi perekat bangsa, dan tidak mudah memberikan stigma Organisasi Papua Merdeka (OPM) bagi orang Papua, tetapi bisa mempersatukann seluruh rakyat Indonesia.

“Jangan mudah memberikan stigma OPM kepada orang Papua, karena stigma OPM membuat sakit hati, malu atau merasa terancam bagi kehidupan mereka,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko didampingi Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti saat memberikan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri se-Garnisun Jayapura di Aula Tonny A Rompi, Makodam XVII/Cenderawasih, Jumat (8/5).

Panglima meminta agar seluruh prajurit TNI-Polri menjaga perasaan rakyat Indonesia di Papua.

“Jangan dikit-dikit OPM, itu tidak baik!. Jika diberikan terus stigma OPM, dia merasa tidak nyaman, hidupya terancam dan lama-lama jengkel lalu mengalami resistesi,” katanya.

Ia mengemukakan, sekarang ini indonesia berada dalam era reformasi sehingga ketika ada persoalan kecil bisa menjadi persoalan besar lalu menimbulkan konflik yang akan berkepanjangan.

“Persoalan nasional bisa jadi persoalan internasional. Contohnya, dulu pernah ada kasus besar karena kebodohan sampai berdampak pada politik hubungan Internasional. Mungkin iseng. Namun ketika dilakukan pemeriksaan, yang mungkin hanya gara-gara HP (handphone) karena terjatuh lalu dampak sangat besar. Itu tidak boleh terjadi,” tekannya.

Selain itu, Panglima juga meminta kepada prajurit TNI-Polri sebagai perekat bagsa, harus menjadi tulang punggung dalam pembangunan sosial masyarakat.

“Saya tidak bisa bayangkan kalau kita menjadi tulang punggung masalah sosial. Jadi posisi TNI-Polri dalam struktur harus kuat,” ujarnya.

Panglima TNI menambahkan, Banyak orang yang menginginkan adanya retakan dalam tubuh TNI-Polri agar Indonesia melemah. “Kita tidak mau hal itu terjadi, sehingga upaya yang kita lakukan harus memperkuat TNI dan Polri, kita harus menjaga hubungan dengan baik agar negara ini tetap berdiri kokoh,” tegasnya. (Loy/aj/l03)

Source: Minggu, 10 Mei 2015 02:28, Jangan Mudah Menstigma OPM Bagi Orang Papua

Jangan Mudah Menstigma OPM Bagi Orang Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Danrem 174/ATW: Jangan Coba Macam-Macam Saat Kunker Presiden

MERAUKE – Komandan Korem 174/Anim Ti Waninggap, Brigjen TNI Supartodi memperingatkan (warning) kepada kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI agar tidak mengganggu Kamtibmas pada saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Kabupaten Merauke, Sabtu (9/5/15).

Ditegaskan, apabila ada kelompok tertentu, terutama yang berseberangan dengan NKRI melakukan gerakan yang mengganggu, maka pihaknya akan menindak secara tegas.

“Jangan ada yang coba macam-macam, yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan,” tegas Danrem, Jumat (8/5/15).

Ditegaskan kembali, kelompok-kelompok itu ditegur sebelum Presiden berkunjung di Kabupaten Merauke, agar mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Kita perlu sampaikan ketegasan-ketegasan kepada siapa saja yang mungkin akan melakukan hal yang tidak benar, dan sebagainya. Kita tegur dari pada kita tindak sesuai dengan aturan yang ditetapkan,” tegasnya lagi.

Terkait pengamanan, kata Danrem, pengamanan akan dilakukan mulai dari Bandara Mopah, hotel, sepanjang jalan yang dilalui Presiden dan lokasi panen raya di Wapeko Distrik Kurik.

“Saya sendiri di VIP. Pengamanan sesuai SOP yang standar. Sterilnya mulai dari H minus dua. Pengamanan ring satu dari Paspampres dibantu dari wilayah, dari TNI/Polri. Pengamanan no problem, mulai dari pengamanan awal sampai kembalinya,”

ujarnya.

Kata Danrem, kurang lebih 1.432 personil TNI yang disiagakan. Para prajurit diarahkan untuk melakukan pengamanan mulai dari Bandara Merauke, hotel Swiss-bel hingga Wapeko, Kurik.

“Untuk pasukan cadangan itu ada 4 Satuan Setingkat Kompi (SSK), setiap saat bisa digerakkan, kapan saja. Kendaraan gak ada masalah, karena kemarin kendaraan kepresidenan sudah datang,”

tandasnya. (moe/aj)

Source: Minggu, 10 Mei 2015 02:27, Danrem 174/ATW: Jangan Coba Macam-Macam Saat Kunker PresidenDanrem 174/ATW: Jangan Coba Macam-Macam Saat Kunker Presiden was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Apotnalogilik Lakobal : Yang Kami Tahu, Kami akan Diberikan Amnesti

Jayapura, Jubi – Usai menerima grasi dari Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Apotnalogilik Lakobal, mengakui dirinya menyesal karena mengetahui menerima grasi setelah tiba di Jayapura.

“Saya menyesal. Yang kami tahu, kami akan diberikan amnesti. Sampai di Abepura ini baru kami tahu kalau kami dapat grasi. Tidak ada yang kasih tahu kami,” kata Apotnalogilik Lakobal, salah satu dari lima tahanan politik yang diberikan grasi oleh Presiden Joko Widodo, usai upacara pemberian grasi di LP Abepura, Sabtu (9/5/2015).

Presiden Indonesia, Jokowi dalam wawancara dengan Jubi usai upacara pemberian grasi, mengakui bahwa pemberian grasi adalah inisiatifnya.

“Pemberian grasi adalah inisiatif saya. Kalau mereka (tahanan politik Papua-red) ingin grasi, dalam waktu dua minggu akan kami berikan. Tapi kalau amnesti, itu perlu persetujuan DPR. Saya tidak tahu, mereka (DPR RI) setuju atau tidak,” kata Presiden Jokowi.

Apa yang disampaikan oleh Presiden Indonesia ini dibenarkan oleh Linus Hiel Hiluka, tapol lainnya yang mendapat grasi dari Presiden Jokowi. Linus mengatakan dirinya bersama empat tapol lainnya tidak pernah minta maupun memohon grasi kepada pemerintah.

“Kami kami tidak pernah minta. Grasi itu murni kehendak dan inisiatif presiden Jokowi. Presiden bilang pemberian grasi ini adalah inisiatif dari saya (presiden), bukan permohonan kami. Presiden juga minta maaf atas apa yang dilakukan aparat terhadap kami selama 12 tahun terakhir,” kata Hiluka saat jumpa pers dengan wartawan di kantor ALDP, Padang Bulan, Abepura, Minggu (10/5/2015).

Grasi merupakan hak konstitusional yang diberikan kepada presiden untuk memberikan pengampunan yang berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan putusan kepada terpidana. Pemberian grasi adalah hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan.

Pemberian grasi ini diatur dalam UU No. 22 Tentang Grasi. Pemberian grasi harus diajukan secara tertulis seperti tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 UU tentang Grasi ini yang menyebutkan permohonan grasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diajukan secara tertulis oleh terpidana, kuasa hukumnya, atau keluarganya, kepada Presiden. Selanjutnya, ayat 4 menyatakan dalam hal permohonan grasi dan salinannya diajukan melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan permohonan grasi tersebut kepada Presiden dan salinannya dikirimkan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan grasi dan salinannya. (Victor Mambor)

Source: TabloidJubi.com Diposkan oleh : Victor Mambor on May 11, 2015 at 02:46:44 WP [Editor : -]

Apotnalogilik Lakobal : Yang Kami Tahu, Kami akan Diberikan Amnesti was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Menyikapi Situasi Papua, AMP Dirikan Posko PAPUA Zona Darurat

Yogyakarta,11/05/2015- Melihat perkembangan politik West Papua di tingkatan Nasional West Papua, Indonesia dan Internasional, dan dengan melihat kondisi riil West Papua yang hingga saat ini menunjukan situasi yang kurang kondusif, maka Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Yogyakarta pada hari ini, Senn, 11 Mei 2015, menggelar konfrensi pers di Asrama Mahasiswa Papua “Kamasan I” Yogyakarta, serta juga meluncurkan pendirian posko “PAPUA ZONA DARURAT”.

Dalam konfrensi pers yang digelar siang ini, AMP KK Yogyakarta dengan tegas menyatakan mengutuk tindakan brutal aparat militer Indonesia terhadap ratusan aktivis pro Demokrasi yang terjadi pada peringatan 52 Tahun hari Anegsasi (1 Mei,2015-red), dalam pernyataannya, Aby Douw selaku ketua AMP KK Yogyakarta menyatakan bahwa,

“tindakan pembubaran aksi damai dan penangkapan ratusan aktivis pada peringatan hari anegsasi beberapa hari lalua, jelas-jelas menunjukan bahwa Indonesia adalah negara yang anti terhadap demokrasi, dan dengan melihat kondisi ini, sangat pantas kita nyatakan bahwa saat ini Papua dalam keadaan Zona Darurat. Tidak hanya itu, pembungkaman ruang demokrasi yang terjadi sejak Papua di anegsasi pada 1 mei 1963 dan penutupan akses jurnalis asing untuk meliput di Papua, ini membuktikan dengan jelas bahwa Indonesia sangat tidak pantas dinyatakan sebagai negara penganut sistem demokrasi”.

tegas Aby.

Selain itu, Roy Karoba selaku Biro Politik Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] juga membenarkan apa yang disampaikan oleh Aby Douw, dalam pernyataannya, Roy menyatakan bahwa

“melihat kondisi Papua saat ini, sangat tepat ketika kita nyatakan bahwa PAPUA Zona Darurat, dan juga dengan melihat perkembangan politik diplomasi West Papua yang dilakukan oleh ULMWP di MSG, yang dimana pada tanggal 21 mei mendatang, status West Papua untuk menjadi anggota MSG diputuskan, maka sangat harus bagi kami rakyat West Papua, melakukan suatau upaya dan gebrakan baru guna ikut mendorong proses diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat di luar negeri, demi mempermudah proses masuknya West Papua menjadi anggota MSG. Untuk itu, kami sendiri [AMP] telah berfikir untuk mendirikan Posko PAPUA ZONA DARURAT, di wilayah Jawa dan Bali, yang dimana Posko inilah yang nantinya akan difokuskan sebagai tempat informasi dan pendataan bagi seluruh mahasiswa Papua yang berada di wilayah Jawa dan Bali, serta juga kami telah mengagendakan beberapa rangkaian kegiatan, untuk menyikapi pendaftaran West Papua ke MSG dan juga untuk menyikapi situasi Papua saat ini”,

tambahnya.

Dari keterangannya, Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] sendiri telah mendirikan Posko dengan nama dan tujuan yang sama di tiga wilayah, yaitu Yogyakarta sendiri sebagai Posko central, dan Surabaya untuk wilayah Jawa Timur dan Bali, serta Bogor, untuk wilayah Jawa Barat.

Menyikapi Situasi Papua, AMP Dirikan Posko PAPUA Zona Darurat was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

Jayapura – Untuk mengatasi berbagai persoalan Papua yang hingga kini masih belum terurai dengan baik, yang berbuntut belum maksimalnya proses pembangunan yang menyentuh masyarakat secara langsung, dialog nasional dalam kerangka NKRI dianggap menjadi solusi yang paling tepat. Karena, dengan dialog nasional, aspirasi atau keinginan rakyat Papua akan diketahui secara pasti oleh pemerintah. Hal itu terungkap dalam dialog publik anggota DPD RI Pdt Charles Simare-mare dengan masyarakat Papua di Hotel Talent Jayapura, Sabtu 9 Mei.

‘’Rakyat Papua menginginkan dialog dengan pemerintah pusat, tentu dalam bingkai NKRI, ini agar aspirasi, kemauan orang Papua yang selama ini menjadi beban pergumulan mereka, betul-betul bisa didengar langsung, dan bukan lagi meraba-raba, menduga-duga atau katanya-katanya, tapi berdasarkan kenyataan riil rakyat Papua akar rumput,’’ujar Simare-mare.

Dengan dialog, lanjutnya, akan terbangun komunikasi antara masyarakat Papua dengan pemerintah, sehingga pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan akan benar-benar tepat sasaran sesuai keinginan dan harapan masyarakat. ‘’Dialog akan membuka suara rakyat Papua yang selama ini tersumbat, ini sangat penting, agar nantinya pemerintah dalam mengambil kebijakan, bisa menjawab secara langsung persoalan Papua,’’tukas Simare-mare.

Sambung Simare-mare, atas aspirasi dan keinginan kuat masyarakat Papua untuk dialog nasional, dirinya sebagai perwakilan DPD RI dari Papua, akan menyampaikannya kepada pemerintah pusat. ‘’Sebagai wakil Papua di DPD RI, apa yang menjadi keinginan masyarakat Papua selama itu masih dalam bingkai NKRI, akan kami perjuangkan ke pemerintah pusat, agar segala persoalan Papua bisa benar-benar terurai,’’imbuhnya.

Pengamat politik Papua yang juga akademisi Universitas Cenderawasih Marinus Yaung mengatakan, selama ini suara rakyat Papua tersumbat, sehingga tidak pernah didengar pemerintah pusat. ‘’Jadi dialog nasional dalam kerangka NKRI menjadi solusi yang tepat, sehingga nantinya kebijakan pemerintah betul-betul menyentuh rakyat, dan menjawab persoalan yang ada,’’ujar Marinus yang juga menjadi pembicara dalam dialog publik dengan DPD RI itu.

Dengan adanya komunikasi yang terbangun melalui dialog, akanmenolong pemerintah pusat dalam menjawab persoalan Papua, sebab, tidak akan ada lagi kebuntuan akibat tiadanya penyerapan aspirasi secara langsung. ‘’Selama ini kan aspirasi selalu datang dari birokrasi, sehingga haislnya tidak pernah maksimal, karena rakyat bilang A, birokrasi sampaikan B lalu pemerintah jawab C, sehingga kebijakan yang dikeluarkan selalu resistensi, lalu buntutnya ya demo dan demo lagi,’’paparnya.

Ia juga mengapresiasi langkah Anggota DPD RI Pendeta Charles Simare-mare yang langsung melakukan dialog publik dengan rakyat Papua guna menyerap aspirasi. Sebab, hal inilah yang diinginkan rakyat. ‘’Komunikasi adalah solusi yang paling baik dalam menjawab berbagai persoalan, langkah DPD RI perwakilan Papua membangun komunikasi sangat di apresiasi rakyat Papua, karena tidak lagi melalui birokasi yang panjang,’’pungkasnya.

Hal senada juga ditandaskan Professor Tobing yang juga akademisi Universitas Cenderawasih, bahwa membangun komunikasi melalui dialog, menjadi kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua. “Dialog membuka mata hati rakyat Papua dan pemerintah, sehingga akan terbangun sinergitas, Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran, rakyat Papua merasakannya secara nyata,’’singkatnya.

Presiden Beri Grasi Napol Papua, DPD RI Apresiasi
Presiden RI Joko Widodo memberikan grasi/pengampunan kepada 5 Narapidan Politi Papua, Sabtu 9 Mei di Lembaga Pemasarakatan Abepura. Anggota DPD RI Perwakilan Papua Pendeta Charles Simare-mare mengapresiasi dan menyambut baik kebijakan Presiden tersebut.

‘’Langkah Presiden kita sangat positif dan perlu disambut baik, karena kebijakan pemberian grasi itu adalah salah satu langkah untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, dan ini juga potret nyata dari Presiden ingin membangun Papua dengan tulus, serta menunjukan iklim demokrasi yang baik, ’’ujar Simare-mare Minggu 10 Mei.

Lanjut Simare-mare, Kebijakan Presiden memberikan grasi juga menunjukan, bahwa Presiden bukan hanya semata-mata berkunjung ke Papua, tapi juga mengambil langkah nyata dan riil yang benar-benar dirasakan rakyat Papua. “Bukan soal frekuensi yang tinggi berkunjung ke Papua, tapi bagaimana memecahkan kasus atau kesulitan yang dirasakan rakyat Papua, dan Presiden telah menujukan komitmen yang tinggi membangun Papua dengan paradigma pendekatan yang baru,”paparnya.

Persoalan HAM, sambung Simare-mare, menjadi salah satu masalah yang harus dituntaskan pemerintah di Papua. Karena inilah belenggu yang selama ini menciptakan sulitnya membangun saling percaya antara pemerintah dan rakyat Papua. “Mereka para Napol yang ditahan karena kasus makar/politik, sebenarnya adalah kesalahan-kesalahan pemerintahan masa lalu, yang tidak melihat persoalan dengan pendekatan persuasif dan kemanusiaan, sehingga melahirkan rasa tidak saling percaya, namun Presiden Jokowi telah mengubahnya dan membuktikan ingin membangun Papua dengan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan,’’paparnya.

Sebenarnya, tambah dia, persoalan Papua bukan semata politik tapi adanya kesenjangan kesejahateraan. “Ibarat anak yang sedang marah, kalau bapaknya tidak membelikan sepatu bagus maka akan keluar dari rumah, nah sebagai orang tua masa kita langsung marah, mengikat, penjarakan mereka, tapi kan kita harus panggil dekati,’’jelasnya.

DPD RI juga berharap, langkah Presiden juga jangan hanya memberikan grasi kepada 5 Napol itu saja, tapi juga dengan Tapo/Napol lain yang hingga kini masih di penjara serta mereka yang masih bergerilya di hutan. ‘’Kami berharap ini baru hanya langkah awal dari Presiden, kedepan yang lain bahkan yang juuga masih berjuang bisa dirangkul dan diberi pengampunan, agar mereka kembali ke tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama membangun Papua ke arah yang lebih sejahtera, demia kejayaaan Indonesia,’’harapnya. (jir/don/l03)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:17, Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI

Soal Papua, Perlu Dialog Nasional Dalam Kerangka NKRI was originally published on PAPUA MERDEKA! News

DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

Surabaya–Takpercaya sebelum melihat langsung faktanya. Itulah yang mendorong sejumlah anggota DPR Papua sehingga mendatangi langsung PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, Desa Roomo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat (8/5). Kedatangan rombongan DPR Papua yang dikomandoi Ketua Komisi D Boy Markus Dawir ini untuk melihat dari dekat sekaligus mendapatkan informasi lebih utuh tentang keberadaan PT Smelter yang rencananya juga akan dibangun di Timika,Papua.

Dalam kunjungan tersebut, selain bertatap muka dengan jajaran Manajemen PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, diantaranya, Technical General Manajer, Tetsuro Sakai, Technical Maneger, Bouman T. Situmorang, dan Mr. Katsuyoshi Isaji, tapi juga melihat proses percetakan tembaga, yang siap dijual ke pasaran.

Dari data pertemuan tersebut, diketahui pemegang saham terbesar PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, adalah Mitsubishi dari Jepang yaitu sebesar 75 persen, sedangkan kedua PT. Freeport Indonesia sebesar 25 persen, namun dalam suplai bahan baku untuk pemurnian tembaga PT. Freeport Indonesia sebagai penyumbang terbesar tembaga sebesar 85 persen.

Dalam produksi pertahunnya, PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, menghasilkan tembaga yang siap dipasarkan sebanyak 300.000 pertahun, namun diluar dari tembaga tersebut ada sisa hasil produksi yang dijual lagi seperti asam sulfat untuk pembuatan pupuk. Kemudian sisa konsentrat hasil produksi tembaga berupa lumpur Anoda (produk samping dari sisa pemurnian tembaga) mengandung emas dan perak sebanyak 57 persen yang dijual ke Korea dan Jepang untuk diolah lebih lanjut lagi.

Terkait dengan itu, pihak PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, terkesan tertutup dalam memberikan data mengenai berapa rupiah yang dihasilkan dari pemurnian tembaga dan sisa produksi konsentrat lainnya. Namun, ditafsirkan setiap tahunnya Papua kehilangan million (trilyunan) dolar hasil dari kekayaan alam Papua. Untuk itu, jika ingin menyelamatkan kebocoran ini, maka satu-satunya PT Smelter harus dibangun di Papua.

Ketua Komisi IV DPRP, Boy Markus Dawir, menegaskan, Komisi IV bersama 6 fraksi di DPRP tetap komitmen untuk sinergis dengan program Gubernur Papua, Lukas Enembe. Sehingga jika ada pihak-pihak yang berkomentar mengenai penolakan dan pesimis membangun Smalter di Papua,dipersilakan saja.

Sebelumnya Ketua Fraksi Hanura Yan Mandenas kepada wartawan mengatakan, untuk saat ini belum waktunya PT Smelter dibangun di Papua. Jika itu dipaksakan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan bagi masyarakat. Yang terpenting saat ini katanya, membangunan Sumber Daya manusia dan lingkungan dan itu butuh proses waktu yang panjang. Ia melihat pemerintah saat ini hanya cenderung mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan pembangunan manusianya, padahal yang terpenting adalah membangunan manusia lebuh dulu, sehingga ketika investasi besar masuk di Papua, masyarakat sudah siap.

Menurut Boy Dawir, Gubernur Papua, Lukas Enembe berkeinginan membangun Smelter di Papua, tentunya didukung penuh, sebagai wujudnya berkunjung ke PT. Smelting Copper Smelter And Refhneri, yang selama ini disampaikan di publik bahwa PT.Freeport ada mendorong hasil tambangnya ke Gresik untuk diolah dan sebagainnya dibawah ke Jepang dan China. Sedangkan pabrik pengolahan di China DPRP bersama Gubernur Papua dan tokoh adat di Mimika. Smelter di China ini ditangani oleh Perusahan bernama Felix Group.

Dari hasil pertemuan dan manjemen PT. Smelting Gresik maupun tinjauan langsung ke pabrik, harus jujur diakui bahwa masih banyak terjadi kebocoran dalam proses dan kebocoran dalam hasil pendapatan dari PT. Freeport Indonesia terhadap Pemerintah Pusat maupun Provinsi Papua atas hasil produksi hasil tambang yang diambil dari perut Bumi Papua. Misalnya berapa kubikasi/tonnisasi hasil yang dikeruk dari Mimika, seperti mas berapa persen, tembaga persen, peraknya berapa persen, dan konsentrat lainnya yang tidak dijelaskan secara terperinci, dari hasil pengolahan ini.

“Kami menghormati kebijakan pemerintah pusat, namun lebih baik Smelter ini harus ada di Tanah Papua, supaya memudahkan kita mengotrolnya untuk mengurangi kebocoran dan laporan siluman yang ada. Kalau dibangun di Papua, otomatis kontrol dari Pemerintah Provinsi Papua akan lebih ketat terhadap pengolahan tambang yang ada di Timika,” tandasnya.

Soal pabrik pendukung Smelter, Pemerintah Provinsi Papua dengan keterbatasan dana sehingga tidak membangun, karena pertama yang dibangun harus kapasitas listrik yang cukup, dan untuk mengantisipasi semua itu, Komisi IV DPP sudah membentuk kelompok-kelompok kerja (Panja), yakni, Panja Listrik, Panja Pertambangan, Panja Emisi Karbon dan lainnya. Maka untuk masalah listrik Panja ini bekerja untuk menyiapkan listrik guna mendukung pabrik-pabrik pendukung Smalter yang akan dibangun.

PT Freeport sendiri, semasa Gubernur Barnabas Suebu, Freeport berkomitmen berkontribusi untuk pembangunan listrik di Timika dengan anggaran Rp1 Triliun. Tapi sejauh ini DPRP belum mengecek dari anggaran Rp1 T tersebut, sudah dipakai berapa selama Barnabas Suebu menjabat, karena sejak Lukas Enembe menjabat Gubernur Papua, Freeport belum memberikan laporan kepada Pemerintah Provinsi Papua. Dengan demikian sekembali dari Gresik, DPRP memanggil Freeport untuk membicarakan dana Rp1 T untuk pembangunan listrik dimaksud.

Berikutnya, Pemerintah Provinsi Papua mendapatkan alokasi gas dari LNG Tangguh Bintuni, dimana nantinya digunakan untuk juga sebagai pembangkit listrik, dalam rangka pembangunan pabrik-pabrik maupun Smelter. Juga untuk mendukung PON 2020 di 5 Klaster, yaitu Jayapura, Biak, Wamena, Timika dan Merauke.

“Pemerintah Provinsi Papua juga dapat tawaran dari Komisi VII DPR RI untuk mendorong anggaran sekitar Rp10 T, tetapi masih menggunakan batu bara, Kami sampaikan ke gubernur bahwa Kami tolak, karena kalau kita gunakan batu baru, maka kita akan bergantung pada Pulau Jawa dan Sumatera dalam ekspor bahan baku ini. Sebab bila bahan baku ini tidak ada atau harganya naik, dan tidak sesuai dengan rencana awal, maka kita akan alami stagnisasi listrik di Papua, tetapi kalau Papua sudah mempunyai gas untuk pembangkit listrik, tentunya sampai kapapun listrik tetap tersedia di Papua dalam menunjang PON 2020 maupun menunjang pabrik-pabrik yang akan dibangun di Papua,” tegasnya.

Khusus untuk Smelter dan pabrik pendukung dan lain-lain, karena sisa produksi Smelter lainnya digunakan untuk pembuatan pupuk, semen, asam pospat, dan lainnya, itu sudah teratasi dalam sebuah kebijakan saat perjalanan ke China. Dimana pabrik pengolahan tembaga dan sebagainya, PT.Felix Group China menyanggupi untuk membangun Smalter di Papua dengan biaya sendiri, tanpa meminta dukungan dana dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi Papua.

Disini, baik gubernur, DPRP maupun para bupati kawasan pertambangan, semua sudah tanda tangani nota kesepakatan untuk Felix Group masuk berinvestasi di Papua. Felix Group ini adalah perusahaan salah satu dari murni swasta (bukan plat merah), namun di dukung penuh oleh China Gold. China Gold ini merupakan salah satu badan keuangan di China yang padat modal, karena bukan saja membiayai kegiatan-kegiatan besar di China tapi juga di negara-negara lain, bahkan IMF (Bank Dunia) juga meminjam uang dari China Gold ini.

“Gubernur Lukas Enembe sudah bertemu dengan pimpinan China Gold dan pimpinan Felix Group ini. Jadi Felix Group ini berinvestasi murni, sehingga bila ada tanggapan dari para politisi di Papua bahwa Felix Group saat masuk minta uang lagi dari APBN/APBD, saya tegaskan bahwa sama sekali tidak ada, karena berinvestasi murni dengan uang mereka sendiri. Tugas Pemerintah Provinsi Papua/Kabupaten/kota hanyalah melakukan pembebasan lahan seluas 50 Ha-100 Ha dimana pabrik-pabrik itu dibangun,”

jelasnya.

Pihaknya optimis atas semua yang sudah dikerjakan, yakni pabrik listrik tersedia, dan kalau Smalter sudah dibangun di Papua beserta ikutan pabrik lainnya, maka pendapatan negara dan daerah dari sektor pertambangan meningkat, karena kebocoran itu berkurang dan tidak lagi diekspor bahan baku ke China dan Jepang, tetapi semua diolah di Papua, sehingga bisa diketahui pasti tambang apa saja yang keluar dari konsentrat yang dihasilkan, misalnya emas berapa persen, perak berapa persen, nikel berapa dan tembaga berapa persen dan sebagainya. Berapa ton per hari konsentrat yang dihasilkan dan dari sekian ton itu berapa pendapatan yang diperoleh.

“Kalau ada pihak seperti Yan Mandenas pesimis bahwa Smalter tidak bisa dibangun di Papua, saya katakana bahwa membangun pabrik itu butuh waktu bukan satu atau dua hari. Atau tidak ada Aladin yang bisa sulap langsung jadi. Felix Group membangun Smalter di China butuh waktu 4 tahun, tetapi kalau di Papua butuh waktu 6-8 tahun,”

bebernya.

Nah, ketika tekan Momerandum of Understanding (MoU) antara Pemerinta Provinsi Papua dan Felix Group, ketika itulah sementara membangun Smalter di Papua, Pemerintah China membantu Papua dalam program magang bagi anak-anak Papua sebanyak 1000/tahun untuk dipekerjakan pada pabrik-pabrik yang akan di bangun di Papua. Magang ini disertai dengan pemberian beasiswa bagi pemuda Papua yang magang ini. Ini yang harus kita syukuri, karena disini Gubernur Lukas Enembe terus mendorong untuk pembangunan kawasan industri itu di Mimika.

Disinggung soal kenapa Freeport tidak mau membangun Smalter, kata Boy Dawir bahwa ini memang agak sulit, meski Pemerintah Provinsi Papua sudah menekan secara politik kepada Pemerintah AS dan Freeport, namun Pemerintah AS menyatakan dalam hal bisnis Pemerintah Provinsi Papua tidak mencampuri urusan bisnis Freeport. Sedangkan Freeport sendiri sifatnya bisnis, jadi tidak mungkin akan mengeluarkan anggaran sebanyak itu untuk membangun Smalter, tetapi sudah menyanggupi untuk membangun listrik dengan anggaran Rp1 T.

“Untuk pabrik listrik di Mimika akan dibangun dengan kapasitas besar untuk pemenuhan listrik di Papua dan pabrik-pabrik yang dibangun, sementara untuk mendukung PON 2020 tentunya akan dibangun fasilitas listrik pada 5 klaster itu,”

terangnya.

Terkait dengan penolakan komponen masyarakat Mimika, jelas Boy Dawir bahwa di Mimika terdapat 3 blok masyarakat. Ada blok masyarakat yang waktu itu ikut ke China sekitar 16 kepala suku. Setelah mereka melihat Smalter di China, akhirnya mendukung pembangunan Smalter di Mimika, karena Smalter yang di China mulai dari proses tambang itu diambil sampai konsentratnya di ambil itu, tidak ada limbah yang dihasilkan dalam proses pengolahan pabrikan itu, karena semuanya habis terpakai. Beda dengan yang ada di Gresik ini, yang uap pabrik yang masih keluar asapnya. Di China itu Analisis Dampak Lingkungannya (Amdal) nya sangat ketat.

“Smalting Gresik ini kan punya orang Jepang, jadi jelas konsentrat berupa Anoda yang mengandung emas dan perak itu di dimurnikan di China. Jadi di Smalting Gresik ini kan tidak ada transparansinya, berapa nilai rupiah yang dihasilkan, terutama dari kandungan emas itu dan lainnya. Maka ini jelas bisnis yang dikategorikan Black Market. Kami tetap mendukung Gubernur Lukas Enembe pembangunan Smalter di Papua,”

jelasnya.

“Adanya tanggapan dari teman-teman di DPR RI, tetapi apakah teman-teman di DPR RI ini tahu mengenai kebocoran-kebocoran yang terjadi ataukah tidak, dan kalau komentar mendukung Smalter Gresik, maka kami bertanya kira-kira teman-teman di DPR RI dapat bagian berapa dari keuntungan Smalter Gresik, tetapi kalau saya bicara, itu untuk kepentingan bagaimana negara, Provinsi Papua, pemilik hak ulayat dan rakyat Papua mendapatkan keuntungan pendapatan. Saya dipilih rakyat, maka saya wajib bicara untuk kepentingan rakyat,”

sambungnya.

Khusus untuk Fraksi Hanura, dirinya sangat yakin anggotanya tidak sependapat dengan Yan Mandenas, karena didalam Fraksi Hanura terdapat 3 partai (Nasdem, Hanura dan PKP). Sedangkan dalam kubu Partai Hanura pun terdapat 5 kadernya yang juga jelas memiliki pendapat pribadi yang apakah sama dengan Yan Mandenas (karena mereka belum memberikan pendapat), sementara didalamnya Mus Pigay adalah kader Hanura yang merupakan anak dari Timika jadi disinilah pihaknya menilai statmen Yan Mandenas adalah statmen pribadi yang mengatasnamakan Fraksi Hanura.

Baginya, Gubenur Papua berikan perhatian besar, karena sangat mencintai rakyat Papua, sehingga memberikan perhatian serius bagi rakyat Papua dan tidak mau menciderai rakyat dalam kepemimpinannya. Dengan demikian, pihaknya dan Gubernur Lukas Enembe kerjakan hari ini tidak lain untuk meletakan dasar-dasar yang baik bagi rakyat Papua, dan bagi siapa yang akan memimpin rakyat Papua kedepannya. Yakni, regulasi dibuat, supaya kedepan ada kepastian Papua kedepannya seperti apa, setiap tahun Pendapatan Asli Daerah (PAD) berapa, dan siapapun gubernur, uangnya dari sumber PAD yang jelas, serta semua pelaku ekonomi di Papua tahu hak dan kewajibannya.

“Saat ini kami mau buat aturan keseluruhan, dan siapa yang gubernur memimpin, entah itu suatu ketika Yan Mandenas, Marinus Yaung atau siapapun yang menjadi gubernur tinggal lanjutkan dengan aturan yang sudah tersedia itu, kekurangan yang muncul kemudian itu tinggal diperbaiki. Misalnya, masa gubernur Barnabas Suebu ada kekurangan diperbaiki pada masa kepemimpinan Lukas Enembe ini. Ini namanya kesinambungan. Jangan gubernur ganti gubernur bikin hal baru, nanti yang jadi korban adalah rakyat Papua, karena kita tidak buat,”

tukasnya.

Sekali lagi dirinya tegaskan bahwa optimis Smalter bisa di bangun, karena ini demi kebaikan negara dan rakyat Papua. Dimana Negara mendapatkan pendapatan yang maksimal, dan negara tidak ditipu oleh Freeport dan anak perusahaannya, begitupula kita di Papua.

Mengenai ada kelompok yang tidak mendukung Smalter dibangun di Timika. Maka dirinya mengimbau kepada rakyat yang menolak tersebut, bahwa harus dilihat akar masalahnya apa. Jika menolak membangun Smalter di Timika, tentunya masih ada kabupaten yang lain, atau suku mana yang menolak di Timika, atau juga pabrik ini dibangun dimana, apakah dibangun di hak ulayat pada suku yang menolak atau suku yang menerima. Tetapi intinya apa yang sudah Gubernur Lukas Enembe dan para bupati kawasan pertambangan yang sudah menandatangani kesepakatan bersama untuk membangun pegunungan tengah/Papua. Khusus untuk pembangunan Smalter tetap dilaksanakan, karena demi kepentingan rakyat Papua yang besar.

Namun, jika pada akhirnya di Mimika masih masyarakat adat keseluruhan menolak, maka akan dibangun di kabupaten lain, dan ini jelas akan berdampak pada kabupaten itu untuk tambahan sumber pendapatan baru bagi PAD nya. Contohnya jika Smalter di bangun di Timika atau Paniai, maka anak-anak pada wilayah itu diprioritaskan dalam peneriman pegawai pabrik itu, karena bukan hanya satu pabrik saja, tetapi banyak pabrik yang dibangun, seperti pengolahan emas, tembaga, perak, nikel dan lain-lainnya. Jika Timika menolak, tentunya dipindahkan ke Paniai, maka Paniai-lah mendapatkan keuntungan plusnya, karena selain tenaga kerja diprioritaskan, PAD meningkat, tetapi juga perputaran uang lebih besar dan lancar di Paniai, sebab pertumbuhan ekonomi lebih baik, juga pertumbuhan bidang kesehatan, pendidikan dan lainnya akan mendapatkan dukungan dari perusahaan-perusahaan pabrik bersangkutan.(don/don/l03/par)

Source: Senin, 11 Mei 2015 08:24, DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua

DPR Papua Optimis Smelter Dibangun di Papua was originally published on PAPUA MERDEKA! News

Partai Kemerdekaan West Papua Dibentuk di Perth Australia

Kabar gembira bagi pendukung dan pemerhati Kampanya Papua Merdeka di manapun Anda berada.

Telah tersiar berita bahwa sebuah Partai Politik bernam “Partai Kemerdekaan West Papua” (Free West Papua Party), berkantor Pusat di Perth, Australia.

Paul Madden sebagai Ketua Partai Politik Kemerdekaan West Papua mendorong sebuah dukungan terbuka dari Australia secara politik untuk kemerdekaan West Papua karena diyakini bahwa kemerdekaan Timor Leste terwujud dengan dukungan Australia dan oleh karena itu Australia harus bangkit dan berbicara secara terbuka untuk kemerdekaan West Papua.

Para pemimpin ULMWP Oktovianus Motte sebagai Sekretaris Jenderal dan Benny Wenda sebagai Jurubicara dikabarkan telah mendoakan pembentukan Partai Politik ini.

Seperti pemberitaan yang telah diterjemahkan PMNews, Partai Politik Kemerdekaan Wset Papua bermaksud mengikuti Pemilihan Umum Federal yang akan diselenggarakan dalam waktu mendatang.

Sumbangan sebesar AUS$1 dikenakan sebagai biaya pendaftaran menjadi anggota partai baru ini. Dalam formulir ini dinyatakan bahwa siapa saja yang mau bergabung dengan partai baru ini harus mengakhiri keanggotaannya dengan partai politik lain.

Apa artinya dukungan ini?

Tentu saja semua ornag Papua, semua organisasi perjuangan orang Papua, semua orang Papua yang kini berada di Pemerintahan NKRI dan semua yang ada di gereja/ LMS, para tokoh agama dan tokoh adat, semua haruslah bersatu.

Dukungan untuk Papua Merdeka sudah bergulir sejak akhir tahun 2014 dan sampai saat ini masih terus mengalir. Banjir dukungan ini tidak akan bakalan terhenti, sampai tujuan dukungan terwujud: West Papua yang Merdeka dan Berdaulat di luar NKRI!

PMNews mengajak semua pihak yang memperjuangkan Papua Merdeka, pihak yang mendoakan, dan pihak yang tidak senang melihat pertumpahan darah terus terjadi di Tanah Papua.

Orang Papua harus menentukan Sikap yang Jelas saat ini

Entah kita sebagai pejabat negara Indonesia, rakyat biasa, pengurus di dalam LSM atau gereja, tokoh adat sudah saatnya untuk menunjukkan warna pikirannya, warna politiknya dengan baik.

Ada banyak pejabat NKRI di Tanah Papua berpikiran bahwa apa yang sedang mereka lakukan selama ini untuk membela kepentingan rakyat sehingga pada saat kemerdekaan West Papua turun, mereka-lah yang akan memegang peran penting dalam West Papua yang merdeka. Padahal tidak-lah demikian. Masa para pengurus NKRI secara otomatis menjadi pejabat negara West Papua? Di mana logika politiknya? Kalau Presiden NKRI orang Demokrat, maka calon gubernur dan Bupati dan Walikota dari Demokrat-lah yang menjadi tuan tanah dalam Pemilukada, kalau Jokowi menjadi Persiden, maka PDIP-lah yang duluan mencalonkan Bakal Calon-nya ke muka publik. Dalam NKRI saja partai politik penguasa menentukan siapa yang menjabat. Apalagi kalau bukan sekedar partai politik, tetapi konstelasi politik dan negara berubah, “Apakah Gubernur sekarang otomatis menjadi Presiden West Papua?”

Tunggu dulu.

Makanya sekarang-lah saatnya kita bergandengan tangan mendukung perjuangan ini, karena perjuangan ini kita semua, perjuangan orang Papua, perjuangan untuk melepaskan diri dari NKRI.

Para pejabat NKRI seperti Gubernur, Bupati, Walikota, Camat, Lurah, Kepala Desa, sudah harus berpikir apa yang yang menimpa kita begitu dukungan Australia dan rakyat Australia menjadi nyata dan akhirnya NKRI angkat kaki dari Bumi Cenderawasih.

Dua Anggota TPN PB dan OPM Yang Ditembak Di Nabire Dirujuk Ke RSUD Jayapura

Dua prajurit TPN PB dan OPM pendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM)yang ditangkap bersama pimpinannya Leo Magay Yogi, di Nabire, dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara di Kotaraja, Kota Jayapura, ibukota Provinsi Papua.

Kedua anak buah Leo Yogi itu diterbangkan dari Nabire menggunakan pesawat Skytruck milik Polri setelah sebelumnya sempat dirawat di RSUD Nabire akibat luka tembak yang dideritanya.

Keduanya teridentifikasi bernama Yulianus Nawipa, dan Marcel Muyapa selaku sopir Leo Yogi.

Kabid Dokkes Polda Papua Kombes dr Raymond kepada Antara di Jayapura, Sabtu, mengatakan, keduanya tengah diobservasi di RS Bhayangkara, sebelum tim dokter melakukan operasi “Yulianus Nawipa yang menderita luka tembak. Sedangkan hanya menjalani pemeriksaan biasa,” kata Kombes Raymond.

Tim gabungan aparat keamanan, pada Kamis (30/4) siang menangkap Leo Yogi beserta kedua anak buahnya serta satu pucuk senpi .

Aksi penangkapan itu diwarnai baku tembak yang menyebabkan dua anggota OPM mengalami luka tembak termasuk Leo Yogi.

Namun nyawa Leo Yogi tidak berhasil ditolong akibat perdarahan yang dialaminya.