Untukmu Papua Aku Berjuang

Untukmu Papua Aku Berjuang

Penulis : Tabita  

      

Untukmu Papua aku berjuang. Berjuang dalam konteks menanam pendidikan yang sebagai alat demi mengelola tanah dan kekayaan alam yang sudah sedikit lagi tinggal cerita. 

Perjuangan melawan ketidakberdayaan dengan pendidikan bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang, tetapi perjuangan untuk menjadi asing di kota studi adalah hak mutlak yang ada pada setiap pelaku (pejuang). 

Kekawatiran, rasa memiliki, rasa bertanggungjwab, tetapi juga rasa bersalah ketika menjadi yudas di ranah politik, birokrasi, yang menusuk ke sumsum sehingga terus berjuang demi menjaga rona awal itu tetap ada dan terus dinikmati sampai pada anak-anak tanah. 

Perjuangan dalam konteks pendidikan yang dirasakan oleh setiap anak bangsa Papua yang menggeluti itu terasa di setiap kelompok, yang melatarbelakangi etnis dan daerah yang berbeda tapi satu tujuan yaitu pendidikan. Pendidikan sebagai jembatan untuk menjembatani setiap keluh kesah dalam ketidakadilan akan pribadi, kelompok yang didesain sebaik mungkin untuk menemukan rasa tenang akan ketidakpuasannya suatu problem. 

Banyak problem yang selau datang silih berganti hingga mengikis tujuan awal dari pendidikan. Segala sesuatu yang bergerak dalam suatu konstitusi ini sering tidak terlepas dari apa yang disebut dengan kost, back to money begitulah slogan yang trend dan marak.  

Untuk menempuh suatu pendidika bukanlah suatu yang gampang tetapi juga gratis, semua ini perlu suatu dukungan dari biaya, tetapi juga dari diri itu sendiri. 

Banyak sanggahan, temuan di lapangan akan eksistensi pendidikan dalam konteks penghambat semangat dikarenakan biaya. Sadar atau tidak sadar inilah yang sebagai universal dan juga sebagai virus psikolog yang dengan mudah dan cepat bergerak mematikan setiap pertahanan semangat. 

Kemudian dari pada itu timbul pertanyaan: untuk apa, dan untuk siapa saya berjuang?  

Perjuangan yang ideal adalah perjuangan yang tanpa ditopang dengan menyuapkan ini dan itu demi Papua. Tetapi lahir dari rasa memilikinya akan segala kekurangan dan kekayaan akan Papua. 

Otonomi Khusus yang adalah sentral bantuan yang diberikan demi terciptanya apa yang diinginkan masyarakt Papua sehingga dikemas dan diatur sesistematis mungkin itu tidak menjaminnya suatu perjuangan akan pendidikan itu. 

Secara kasat mata hal ini hanyala suatu senyawa yang diberikan dan tentunya ada reaksi dari senyawa lain karena proses fiksasi. Otonomi Khusus diberikan bukan dilihat dari implementasi suatu harapan masyarakat Papua, tetapi adalah suatu yang diberikan oleh karena suatu tekanan akan tujuan yang mereduksi dari setiap keluh kesah. 

Pemberian yang baik bukan dilihat dari balasan ataupun keharusan akan suatu pemberian namun dilihat dari suatu perhatian ingin mendengar. Otonomi Khusus diberikan hanya keterpaksaan saja, bukan dari suatu kerelaan. 

Karena di dalam tujuan diberlakukannya itu ada suatu perjanjian akan suatu daerah demi menjaga dan menandatangani suatu pernyataan, yang tentunya di kemudian hari ketika terdapat kesalahan yang sama, maka secara tidak langsung kekuasaan sepenuhnya diatur oleh yang memberi Otonomi Khusus tanpa melihat dan merasa akan sesamanya. 

Oleh sebab itu, kalau temuan pincangnya perjalaan Otonomi Khusus bagi Papua yang kurang lebih 13 tahun dan tinggal sedikit ini adalah bagian yang sudah ditanam sejak lahirnya UU Nomor 21 tahun 2001, niscaya akan begini hasilnya. Apa yang ditanam akan dituai sama seperti sekarang ini. Dan apa yang dialami sekarang ini merupakan apa yang dilakukan waktu itu.     

Pemuda Kekinian Papua

Pemuda jika dipandang dari fisik adalah alligator yang siap untuk memangsa setiap musuh yang datang dan ingin merampas haknya. 

Pemuda Papua dalam era globalisasi ini hilang rasa bertanggungjawab akan dirinya sebagai ciptaan (imagodey) yang sama dan diadakan untuk melakukan tanggung jawab moral, iman kepada Yesus yang adalah sumber dari segalanya. 

Pemuda Papua pada masa kekinian bukanlah pemuda berwibawa, berbudi perkerti, cakap, arif, militansi, pahlawan, melainkan pathogen yang sebagai musuh alami yang ingin merusak akan kelompok, komunitas bangsa dari citra budaya akan Papua. 

Pemudi Papua tidak lagi menjaga kesuciannya sebagai penerus akan tanah ini, tentunya akan melahirkan anak yang beradat, karena kandungan serta mulut sengaja dinodai dengan kenikmatan duniawi akibat dari rasa kecewa akan kekasih, begitu juga sebaliknya bagi pemuda Papua.

Pemuda yang adalah penerus tongkat estafet kini mati dan tidak berjalan dalam melakukan gebrakan-gebrakan demi terwujudnya suatu tujuan yang jelas dan hasilnya membawa perubahan. Pemuda hanya dilahirkan sebagai pelengkap akan jagat raya dengan begitu dapat dipakai sebagai pelengkap untuk suatu daerah baru. 

Banyak pemuda Papua yang merusak harga diri dengan alkohol, HIV/AIDS, sex bebas, dan narkoba sebagai sahabat karib sehidup-semati. Apakah dengan begitu keberadaan Papua ke depan mungkinkah lebih baik atau justru lebih buruk?

Jelas buruk. Sehingga Sodom dan Gemora akan terjadi di tanah yang penuh akan susu dan madu ini karena perilaku demikian. 

Keterlibatan pemuda akan pengembangan diri dalam oganisasi kepemudaan, tetapi juga gereja dan masih banyak lagi sangatlah minim, kewajiban akan panggilan akan suatu organisasi kepemudaan tidak serta merta mencari dan menemukan pemuda Papua. 

Pemuda Papua harus berjuang dan belajar serta jaga diri untuk masa depan Papua. Semoga!

Tabita Nasadit adalah Mahasiswi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Ilmu Biologi Konsentrasi Lingkungan, Universitas Kristen Tomohon Manado, Sulawesi Utara.

Mau Perubahan Otsus, Para Pemimpin Perlu Mengaku Dosa

Mau Perubahan Otsus, Para Pemimpin Perlu Mengaku Dosa

JAYAPURA -  Ketua MRP Papua Timotius Murib menyatakan, setelah penyerahan hasil dengar pendapat dari masyarakat asli Papua di 40 Kabupaten/Kota, apapun aspirasi yang disampaikan masyarakat sebagai representasi kultural MRP menerimanya dan akan meneruskan aspirasi tersebut ke Presiden, DPD RI, DPR RI, Gubernur dan DPR Povinsi Papua dan Papua Barat.

“Meski ada pro kontra sehubungan dengan perlunya dialog antara Papua dan Jakarta, namun perlu diingat bahwa Dialog adalah aspirasi dan siapapun tak boleh alergi dengan istilah Dialog,” ujar Timotius Murib kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin(12/8).

Menurut Murib, penilaian terhadap Otsus yang dianggap gagal implementasinya selama 12 tahun hingga Dialog diusung sebagai cara tepat dalam menyelesaikan masalah merupakan akumulasi persoalan mendasar yang tak terselesaikan. Satu sisi para pejabat selalu mengemborkan bertambahnya dana Otsus setiap tahunnya, namun secara fisik keempat hal mendasar, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur tidak maju maju.

Ia bertanya yang salah dengan 12 tahun implementasi Otsus di Papua itu para pejabat penyelenggara pemerintahan atau dana Otsusnya. Ia menegaskan, dengar pendapat yang digelar MRP merupakan amanat  undang- undang Otsus, MRP  berkewajiban mengakomodir aspirasi masyarakat termasuk dialog.

Ia mengatakan, para pejabat  di Papua perlu mengaku dosa terhadap rakyat Papua, bahwa dana Otsus itu cukub besar. “Namun yang salah Otsusnya atau pejabatnya?,”tanya Murib lagi. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi  Papua, dalam hal ini pejabat pejabat harus mengakui kesalahan pada rakyat terlebih dahulu,  kemudian mengaku dosa kepada Tuhan bahwa ingin memperbaiki Otsus  bagi  Papua melalui Gubernur dan Wakil Gubernur baru yang tengah menjalankan program-programnya yang luar biasa.

“Apa yang diprogramkan gubernur dan wakil gubernur  sekarang kami dari MRP mendukung,” ujarnya.  Dirinya melihat DPR Papua juga turut mendukung program Gubernur dan semua pihak mendukung dialog dan tak boleh ada kata alergi untuk dialog sebagaimana Aceh dan  Jogyakarta yang diberi ciri khas daerah khusus, Papua pun demikian memiliki kekhususan.

Sebagaimana Aceh merintis daerahnya menjadi Otonomi melalui dialog, hal sama juga terjadi untuk Jogyakarta. Tak ada salahnya Papua juga melakukan dialog untuk menentukan kekhususannya sebagai bagian wilayah Indonesia yang sama seperti halnya Aceh dan Jogyakarta.

Lebih lanjut Murib mengatakan, asiprasi dialog yang disampaikan masyarakat harus diterima Presiden dan ruang dialog hendaknya dibuka sebagai jawaban atas aspirasi itu, nanti kemudian materi dialog dan hal hal yang terkait dengan dialog akan dibicarakan kemudian.

Sementara hasil dengar pendapat, yakni dialog dalam minggu ini, 14 Agustus segera disampaikan ke Gubernur selanjutnya ke Presiden. Hal ini berarti perlunya duduk bersama dengan orang Papua kemudian membicarakan hal- hal penting yakni kesejahteraan masyarakat Papua.

Untuk itu ia menekankan tak perlu alergi dengan kalimat dialog, kenapa mesti alergi.  Murib menggambarkan, dengan dialog Aceh dan Jogja justru ada langkah maju, “Kenapa di Papua tak bias?, Papua harus bisa sebagaimana Aceh juga berdialog dengan difasilitasi pihak independen lantas mengapa MRP Papua tak bisa sampaikan aspirasi ini, ada apa? tidak boleh seperti itu, kita harus sampaikan,” tegasnya.

Kita ini adalah warga negara Inonesia yang satu, maka aspirasi ini  harus dikabulkan.

Bangun manusia
Papua memiliki kekayaan alam yang melimpah, melimpahnya kekayaan alam tanpa dibarengi peningkatan SDM akan mubasir adanya. Artinya memajukan sumber daya manusia jauh lebih penting, dengan memajukan sumber daya manusia kedepan manusia Papua yang dibangun itu akan dapat mengelola sumber daya alamnya.

Ia menegaskan, pentingnya SDM apartur, SDM Pemerintah dalam mengelola SDA papua, kalau mau dibilang para pejabat setingkat bupati diharapkan kreatiflah dalam melihat potensi wilayahnya masing masing sebab alokasi dana Otsus dikhususkan  80:20 artinya para bupati harus tanggap dan kreatif mengelola dengan mensinergikan  SDA dengan SDM agar benar benar implementasi Otsus Papua 80:20 terpenuhi.

Ia menekankan tentang perlunya peningkatan pendapatan perkapita per-warga yang dinilai penting dilakukan. Bila yang terjadi pembangunan fisik nan mewah namun tanpa  keseimbangan kesejahteraan per-warga sangat sulit mewujudkan kesejahteraan itu.  Ia menambahkan, MRP berharap dengan komposisi dana Otsus 80:20 dapat meningkatkan kinerja para bupati/wali kota. (Ven/Don/l03/@dv)